Mark-up LRT dan Pemanasan Tahun Politik

0
45
Saat Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra sedang mesra-mesranya naik kuda bersama di Hambalang, Bogor.

Nusantara.news, Jakarta – Beberapa waktu lalu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menuding adanya mark up anggaran pada proyek kereta ringan (ligh rail transit—LRT) hingga jutaan dolar. Bagaimana alur logisnya hal itu bisa terjadi?

Prabowo juga mengungkap, dia mendapatkan indeks harga LRT sedunia dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jika demikian berapa harga LRT yang sebenarnya?

Tudingan itu disampaikan Prabowo saat sambutan dalam acara silaturahmi kader Partai Gerindra di Hotel Grand Rajawali, Palembang, Kamis pekan lalu.

Menurut Prabowo dirinya bisa membuktikan soal tudingan mark up proyek LRT tersebut. Itu sebabnya mereka (para penggarap dan pengambil kebijakan proyek) takut pada dirinya, karena dia merasa paham kebocoran-kebocoran itu.

Dalam perjalanan di airport, Prabowo sempat melewati dan melihat langsung proyek LRT. Dia pun bertanya dalam hati, tidak jelas manfaat LRT itu untuk siapa.

Prabowo mendapat informasi biaya proyek LRT (Palembang) dikabarnya mencapai Rp12,5 triliun untuk panjang lintasan 24 kilometer. Padahal indeks termahal LRT di dunia 1 kilometer adalah US$8 juta, kalau Rp12,5 triliun untuk 24 kilometer, berarti per kilometer mencapai US$40 juta.

“Saudara Gubernur (DKI Jakarta) Anies Baswedan memberitahu kepada saya, Pak Prabowo, indeks termahal LRT di dunia 1 kilomoeter adalah US$8 juta. Kalau kita 1 kilometer US$40 juta, berarti ada  mark up 500%. Ini bangsa pintar apa bodoh?” papar Prabowo.

Dalam kalkulasi Prabowo, kalau mark up proyek sampai 500%, sama artinya mencuri hingga 400%. Padahal di luar negeri proyek 1 kilometer senilai US$8 juta sudah ada marjin keuntungan antara 20% hingga 30%. “Bayangkan, betapa 500%, marjinnya 400%. Aduh US$40 juta. Kalau 1 kilometer yang hangus US$32 juta. Berapa rupiahnya? (Lebh dari) Rp400 miliar,” sesalnya.

Menurut Prabowo, dengan anggaran Rp400 miliar seharusnya sudah bisa bangun beberapa rumah sakit, puskesmas, bisa membeli tanah ribuan hektare. Analisis Prabowo tersebut untuk proyek LRT Palembang, belum lagi LRT Bogor, Jakarta, (Bekasi), dan provinsi lain.

Anies tak membantah pernyataan Prabowo. Ia malah menyebut Prabowo memiliki pengetahuan dan sumber bacaan yang luas. Tak heran, Prabowo menyebut bila indeks harga LRT di Indonesia kelewat mahal.

“Pak Prabowo itu bacaannya banyak. Beliau itu orang yang sangat luas, bacaannya banyak. Kalau Anda datang ke ruang kerja beliau, isinya buku-buku. Jadi, pasti beliau membaca, membandingkan, bukan sekadar katanya. Pasti banyak data,” demikian komentar Anies.

Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) Yudi Syamhudi Suyuti bencium potensi korupsi raksasa terkait pembangunan LRT tersebut. Pemerintah Jokowi bertekad akan membangun 3200 kilometer LRT di seluruh Indonesia.

“Ini bukan menuduh atau fitnah. Akan tetapi ini menjadi perhatian kami sebagai rakyat Indonesia yang tidak ingin dibebani oleh kepentingan Jokowi dan kelompoknya,” demikian Yudi mengungkapkan kepada wartawan.

Memang sempat beredar diskusi yang hangat soal adanya segelintir kelompok kepentingan (small group interest) di sekitar Presiden Jokowi yang ingin mengambil keuntungan. Namun tidak pernah diuraikan siapa saja segelnitir kelompok kepentingan tersebut, hanya saja rakyat dapat mengira-ira siapa mereka.

Dengan menargetkan pembangunan LRT sepanjang 3200 kilometer, Yudi menambahkan, dengan asumsi mark up yang ditudingkan Prabowo, maka pemerintah berpotensi melakukan mark up hingga Rp573 triliun. Sebuah angka yang tidak kecil, namun memang perlu dikonfirmasi secara akurat.

Dibantah rame-rame

Tentu saja tudingan Prabowo ini dibantah pemerintah dan parpol pendukung pemerintah. Sebaliknya Gubernur Anies Baswedan justru membenarkan sinyalemen Prabowo.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meluruskan informasi mengenai biaya pembangunan LRT. Menurut dia, berdasarkan informasi yang valid, rata-rata proyek pembangunan LRT akan membutuhkan investasi sekitar Rp400 miliar per km atau sekitar US$28 juta.

Konstruksi LRT yang melayang (elevated) juga dipastikan akan menambah biaya investasi dibanding kontruksi di darat. “LRT itu kalau US$7 juta per kilometer, kasihan Pak Prabowo dapat informasi yang tidak pas. Kalau kita itu rata-rata Rp400 miliar per kilometer. Di tempat lain ada yang Rp600 miliar ada juga yang sampai Rp1 triliun per kilometer. Kalau elevated pasti lebih mahal. Jadi jangan gampang buat kesimpulan,” tutur Luhut.

Saat ini, di Indonesia tengah dibangun jaringan transportasi massal LRT, yakni LRT Palembang, LRT Jakarta dan LRT Jabodebek. Selain untuk mengurai kemacetan, pembangunan LRT khususnya di Palembang dan Jakarta juga untuk mendukung perhelatan Asian Games Agustus mendatang.

Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan statement Prabowo mengenai biaya pembangunan LRT di Palembang di-mark up merupakan statement tanpa data.

“Itu enggak benar. Sebaiknya sebagai orang yang pandai harus meneliti dulu masukan dari timnya, karena angka dugaan itu bukan angka yang benar,” kata Menhub.

Sedangkan Kepala Proyek LRT Palembang, Mashudi Jauhar mengaku enggan berkomentar lantaran menurutnya biaya pembangunan LRT yang hanya US$ 8 juta/km tak jelas sumber datanya.

“Ya, apa yang mau ditanggapi? Wong datanya juga nggak dijelaskan dari mana? Dan apa bisa disamakan dengan Palembang yang dimaksudkan?” tutur dia.

Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi menyinggung peran Fraksi Gerindra di DPR yang turut terlibat membahas biaya pembangunan LRT yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, tudingan Ini lagi-lagi menunjukkan lemahnya pemahaman Prabowo terhadap penyusunan APBN. Bukankah biaya tersebut dibebankan kepada APBN yang undang-undangnya disepakati oleh pemerintah bersama DPR. Di DPR terdapat juga Fraksi Gerindra, anak buah Prabowo Subianto.

Jika pun ada dugaan mark up, ada instansi-instansi yang berwenang menangani hal tersebut. Baidowi meminta partai oposisi, seperti Gerindra, tak asal melemparkan tuduhan tanpa dasar.

“Kalau soal kemahalan, toh ada BPKP untuk mengaudit kondisi fisik LRT. Jika ada penyimpangan ada BPK, jika terindikasi mark up dan korupsi, ada KPK, kejaksaan, maupun polisi untuk bertindak,” papar anggota DPR itu.

Dia berpendapa jika tuduhan-tuduhan hanya didasarkan pada posisi asal beda dan asal bunyi, maka itu tidak mencerdaskan.

Tentu saja tudingan Prabowo ini serius, jawaban pemerintah juga serius. Tinggal bagaimana mengonfirmasi kebenaran atau ketidakbenaran dari tudingan Prabowo dilembagakan. Caranya…

Pertama, perlu dilakukan audit teknikal dan finansial atas proyek LRT dan mengkonfrontir dengan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR mengenai proyek tersebut. Karena UU APBN hanya menyebutkan jenis proyek dan biaya proyek, tidak ada di dalamnya detil bagaimana proyek itu dilaksanakan.

Bisa saja dalam pelaksanaan terjadi mark up bahkan mark down untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu sebabnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit investigasi guna memastikan ada tidaknya mark up proyek LRT tersebut.

Kedua, perlu dilakukan studi komparasi yang benar mengenai harga pembangunan proyek LRT per kilometer di sejumlah negara. Lalu dikonfrontir Indonesia menggunakan model negara mana, sehingga langsung bisa didapat harga yang komparatif.

Ketiga, bila perlu dalam proses tersebut melibatkan KPK, Kejaksaan Agung dan Polri. Sehingga terkonfirmasi apa yang ditudingkan Prabowo, apakah benar ada mark up atau tidak dari proyek tersebut.

Terutama kepada pemerintah, jika benar tudiingan Prabowo itu ngawur, maka ada baiknya pemerintah berinisiatif minta dilakukan audit investigasi sebagai bentuk garansi moral bahwa tudigan itu tidak benar. Jika tudingan itu dibiarkan begitu saja dan menguap di udara, maka eksesnya tentu nama baik pemerintah tidak baik.

Apalagi pada 2018 dan 2019 adalah tahun politik, maka dalam jangka menengah panjang tentu akan menurunkan wibawa pemerintah. Kecuali jika pemerintah mau berinisiatif meminta dilakukan audit investigasi.

Begitu juga jika Prabowo serius dengan tudingannya, tak ada salahnya ia membuat laporan kepada Polisi, KPK dan Kejaksaan Agung, atau kader Gerindra di DPR minta BPK melakukan audit investigasi guna mencari kebenaran tudingan itu.

Tapi kalau tudingan Prabowo tidak diseriusi maka ini lebih pada  tudingan yang bersifat politis, demikian juga bantahan pemerintah tanpa diseriusi dengan pemintaan audit investigasi, maka tak ubahnya seperti bantahan politis saja.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here