Marsinah, Misteri Hampir Seperempat Abad

0
111

Nusantara.news, Surabaya – Kemarin, 8 Mei 2017, genap 24 tahun meninggalnya seorang buruh bernama Marsinah. Perempuan desa, warga Nganjuk Jawa Timur itu ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 8 Mei 1993. Setelah sebelumnya buruh pabrik PT. Catur Putra Surya (CPS) di Porong, Sidoarjo itu dikabarkan hilang diculik selama tiga hari. Untuk diketahui, saat ini areal dan pabrik CPS terendam oleh luapan lumpur.

Anehnya, hingga saat ini kasus kematian aktivis buruh Marsinah itu masih menjadi misteri. Belum ada titik terang dan penyelesaian penanganan kasusnya, termasuk para pelaku pembunuhan juga masih belum terkuak. Diduga, para pembantai Marsinah adalah kaki tangan perusahaan. Dan, ini pekerjaan rumah alias PR yang harus diselesaikan oleh para penegak hokum di negeri ini, yang katanya berlaku adil.

 Terkait ajal yang merenggut nyawa Marsinah, itu diawali dengan sikap tegas dan jiwa pemberaninya membela hak buruh. Bermula terbitnya Surat Edaram (SE) Gubernur Jawa Timur soal kenaikan upah buruh. Namun, perusahaan tempatnya bekerja membandel, tidak menaikkan upah buruh sesuai SE Gubernur Jawa Timur No. 50/Th. 1992 yang memerintahkan kepada pengusaha untuk menaikkan kesejahteraan karyawan dengan menaikkan gaji pokok sebesar 20 persen.

Marsinah bersama rekan buruh lainnya menyoal hal itu, menuntut perusahaan agar patuh dan memenuhi hak buruh. Puncaknya, ratusan karyawan PT CPS berunjuk rasa tepatnya dilakukan 3 dan 4 Mei 1993, mereka menuntut kenaikan upah dari sebesar Rp1.700 menjadi Rp2.250, hanya Rp550 sesuai hitungan mengacu SE Gubernur Jawa Timur.

 Marsinah yang dikenal setia kawan, sebelum peristiwa tragis itu,  mendapat kepercayaan dari teman-temannya menjadi juru runding dengan pihak perusahaan terkait pengajuan kenaikan upah.

Tuntutan buruh disampikan ke perusahaan bersamaan dengan aksi mogok kerja. Ada 12 tuntutan yang diajukan, salah satunya kenaikan upah pokok buruh. Marsinah dan buruh lainnya sepakat mogok bekerja, jika tuntutan tidak dikabulkan.

 Akibat itu, entah perintah perusahaan seperti apa, sebanyak 13 orang buruh PT CPS diciduk tentara. Mereka dianggap menghasut dengan melakukan unjuk rasa. Mereka kemudian digiring ke Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo. Mendengar itu, Marsinah bergegas datang Kodim guna memastikan keselamatan rekan-rekannya. Namun, sejak itu setelah ditunggu sampai sekitar pukul 22.00 WIB Marsinah tak pernah kembali, dia hilang.

Selama tiga hari, semua rekan buruh kelimpungan dan gelisah lantaran rekannya yang vocal Marsinah, tidak pulang. Dan, pada 6-8 Mei, rekan-rekan Marsinah kelimpungan dan gelisah mencari keberadaan Marsinah yang tidak diketahui rimbanya. Hingga akhirnya mereka menemukan Marsinah sudah terbunuh. Jasadnya ditemukan terbujur kaku di hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk.

Dari hasil visum Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk, di bagian leher dan kedua tangan Marsinah ditemukan luka memar akibat benturan benda keras. Di sekujur tubuhnya juga tercecer bercak darah. Tragisnya, hasil visum menyebut sebelum dibunuh, Marsinah juga diperkosa, biadab.

Mengacu hasil visum, dipastikan Marsinah meninggal dunia akibat mengalami siksaan berat. Namun, lagi-lagi aneh hingga saat ini pelaku pembunuhan belum terungkap. Meski ada tiga orang Satpam PT CPS yang mengaku membunuh Marsinah.

Anehnya, di persidangan, ketiga orang satpam membantah pengakuan yang telah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Di depan majelis hakim, salah seorang tersangka bernama Suprapto juga mengaku menandatangani BAP karena tidak tahan siksaan.

Puncaknya, 29 April 1995, Mahkamah Agung (MA) membatalkan semua putusan pengadilan di bawahnya. Dan membebaskan semua terdakwa dari semua tuduhan. Alasannya, karena semua saksi memberikan keterangan yang berubah-ubah. Dan, hampir semua tersangka mencabut BAP yang mereka tandatangani.

Kemudian, 30 September 1993,  dibentuk Tim Terpadu Bakorstanasda Jawa Timur untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pembunuhan Marsinah. Sebagai penanggung jawab Tim Terpadu Kapolda Jawa Timur dengan Dan Satgas Kadit Reserse Polda Jawa Timur, beranggotakan penyidik/penyelidik Polda Jawa Timur serta Den Intel Kodam V Brawijaya.

Delapan petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiari Kepala Personalia PT CPS, satu-satunya perempuan yang ditangkap, disebutkan mengalami siksaan fisik dan mental selama diinterogasi di sebuah tempat yang kemudian diketahui sebagai Kodam V Brawijaya.

Setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Pemilik PT CPS, Yudi Susanto, juga termasuk salah satu yang ditangkap.

Baru 18 hari kemudian, akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jawa Timur dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Pengacara Yudi Susanto, Trimoelja D Soerjadi, mengungkap adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah.

Secara resmi, Tim Terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Marsinah. Salah seorang dari 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan tersebut adalah Anggota TNI.

Hasil penyidikan polisi ketika menyebutkan, Suprapto (pekerja di bagian kontrol CPS) menjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kos Marsinah. Dia dibawa ke pabrik, lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah tiga hari Marsinah disekap, Suwono (Satpam CPS) mengeksekusinya.

Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain dihukum empat hingga 12 tahun. Namun mereka naik banding ke Pengadilan Tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan (bebas murni). Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus Marsinah “direkayasa”.

Dalam perjalanannya, meski di Indonesia yang peradilannya gelap, nama Marsinah yang lahir di Nganjuk 10 April 1969 ini terus mendunia, dan akhirnya ditetapkan sebagai penerima Penghargaan Yap Thiam Hien, yakni sebuah penghargaan yang diberikan oleh Yayasan Pusat Study Hak Asasi Manusia kepada orang-orang yang berjasa besar dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Nama penghargaan ini diambil dari nama pengacara Indonesia keturunan Tionghoa dan pejuang hak asasi manusia Yap Thiam Hien.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here