Ma’ruf Amin, Cawapres Tertua di Indonesia

0
168

Nusantara.news, Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sekaligus Rais ‘Aam PBNU KH Ma’ruf Amin akhirnya dipilih Jokowi sebagai cawapres di Pilpres 2019. Pengumuman nama Ma’ruf cukup mengejutkan. Mengingat awalnya cawapres Jokowi menguat kepada Mahfud Md. Mahfud juga tiba-tiba menghilang dari pertemuan Jokowi dengan ketum parpol koalisi. Padahal, ia sudah sempat mengurus surat-surat syarat pencawapresan dan mengukur seragam pasangan di istana.

Ma’ruf Amin lahir di Tangerang, Banten, pada 11 Maret 1943. Di usianya yang saat ini menginjak 76 tahun, Ma’ruf menjadi cawapres tertua di Indonesia. Menyusul di belakangnya wapres Jusuf Kalla yang berumur 71 tahun saat dipinang Jokowi di Pilpres 2014 lalu, kini dia juga memasuki 75 tahun.

Dengan usia Ma’ruf yang sudah begitu senja, banyak orang yang kemudian mencemaskan apakah dengan usia cukup senior tersebut Ma’ruf Amin mampu mengemban tugas kenegaraan yang tentunya akan menyita jauh lebih banyak waktunya dibanding yang ada selama ini.

Prokontra pun muncul. Yang pro: demi kepentingan negara, usia tak jadi penghalang. Yang penting ia punya kualitas dan dibutuhkan rakyat. Sementara yang kontra: Kiai Ma’ruf hanya jadi komoditas politik untuk kepentingan elektoral dan “penangkal” sentimen lawan politik. Seharusnya ia beristirahat menikmati masa tuanya.

Lepas dari prokontra, fenomena Ma’ruf Amin sebenarnya gambaran realitas politik Indonesia hari ini yang masih dikuasai para politisi tua, atau dalam bahasa Minang politisi gaek. Sebut saja SBY (69), Prabowo Subianto (67 tahun), Megawati (73 tahun), Wiranto (71 tahun), Surya Paloh (69 tahun), Amien Rais (74 tahun), dan Jusuf Kalla (75). Mereka semua adalah politisi sejak zaman Orde Baru, dan belum kunjung menepi dari kancah politik.

Mereka, generasi tua yang masih terus bercokol dan memerintah (gerontokrasi), atau sebaliknya yang sengaja ditarik-tarik lagi ke panggung politik meski sudah uzur, menandakan macetnya regenerasi kepemimpinan nasional. Dengan usia setua itu, sejatinya mereka sudah naik kelas: sebagai guru bangsa, negarawan, atau mungkin mentor bagi para pendatang baru tanpa harus berjibaku langsung menjadi aktor utama di arena “pertempuran”.

Tentu saja, kita tak meragukan jasa dan track record nama-nama politisi “senior” tersebut terhadap republik ini. Bahkan, mereka punya hak untuk aktif berpolitik hingga pikun sekalipun. Tak ada larangan. Hanya saja, usia lanjut umumnya identik dengan penurunan stamina, kecepatan, rentan dengan penyakit, serta melemahnya kemampuan berpikir .

Mengutip Guru Besar Psikologi UI, Saparinah Sadli, pada usia 55 – 65 tahun merupakan kelompok umur yang mencapai tahap pensiun. Pada tahap ini akan mengalami berbagai penurunan daya tahan tubuh atau kesehatan dan berbagai tekanan psikologis. Sedangkan menurut badan kesehatan dunia (WHO), orang lanjut usia itu berkisar antara 60 – 74 tahun. Di atasnya, digolongkan sangat tua (very old).

Sebab itu, secara psikis, kebutuhan orang di usia lanjut sebenarnya adalah istirahat (pensiun) dari pekerjaan besar, terlebih mengurus politik dan negara yang kerap hingar-bingar, penuh intrik, dan persoalan mahaberat. Jika tidak, meski tidak semua, kepemimpinan di usia lanjut selain tak lagi prima, juga kerap nyerempet-nyerempet bahaya (vivere pericoloso) atau nekat. Bahkan mungkin sudah mulai rada-rada pikun.

Jejak Politik Ma’ruf Amin

Dengan posisinya sebagai cawapres paling sepuh, pendukung Jokowi yang kecewa menganggap hal itu sebagai salah satu titik lemah. Selain kurang mengakomodir kombinasi Jawa-Luar Jawa, pemilih milenial juga diperkirakan sulit “berkomunikasi” dengan generasi yang usianya jauh di atas mereka.

Sementara di tubuh NU, muncul tuntutan Ma’ruf melepas jabatannya di PBNU karena sudah menjadi calon RI-2, juga “perlawanan” agar NU tak ditarik-tarik ke politik praktis. Suara ini misalnya dilontarkan oleh KH Mustafa Bisri (Gus Mus).

Pun begitu, memilih Ma’ruf Amin sebagai cawapres dari luar partai pendukung Jokowi memang memberikan keuntungan bagi soliditas koalisi. Ma’ruf cenderung lebih bisa diterima oleh anggota koalisi sehingga bisa mengatasi kerawanan pecah kongsi saat menentukan cawapres seperti yang diduga banyak kalangan sebelumnya. Ditambah, Ma’ruf juga tidak mendapatkan resistensi dari parpol-parpol pendukung Jokowi, sebab selama ini ia cenderung menjaga jarak dengan kelompok oposisi.

Tak hanya itu, dengan menggandeng Ma’ruf Amin, rasanya sejalan dengan syarat yang pernah diajukan PDIP. Saat itu, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mematok kriteria bakal cawapres pendamping Jokowi. Kriteria pertama, memiliki kesepahaman dalam pemikiran. Kriteria kedua, mampu meningkatkan elektabilitas Jokowi. Ketiga, punya chemistry untuk bekerja sama dengan Jokowi.

Calon presiden petahana Joko Widodo (kedua kiri) bergandengan tangan dengan calon wakil presiden Ma’ruf Amin (ketiga kanan) kompak mengenakan dresscode putih usai menyampaikan pidato politik di Gedung Joang 45, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Ma’ruf Amin juga tak punya kepentingan untuk 2024 sebagaimana yang disyaratkan relawan Jokowi ‘Projo’, mengingat pria kelahiran 1943 silam ini sudah sepuh (saat ini berusia 75 tahun). Dengan begitu, ini akan memberi jalan bagi Puan Maharani atau kader PDIP lain untuk “manggung” kembali di Pilpres 2024, kendali kekuasaan tentu tetap di tangan Megawati dan sekutunya.

Keuntungan lain, sosok Ma’ruf sebagai ulama senior selain bisa menepis tuduhan Jokowi sebagai sosok yang berseberangan dengan aspirasi Islam, juga menjadi kredit point tersendiri untuk menggaet pemilih dari umat muslim yang jumlahnya mayoritas. Popularitas Ma’ruf yang menanjak pasca “perseteruannya” dengan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dan Aksi Bela Islam di era Pilkada 2017 lalu, diyakini bisa mendongkrak elektabilitas Jokowi. Bukan tidak mungkin bisa mencuri sebagian suara basis Islam dari kelompok lawan.

Diketahui sebelumnya, saat Pilgub DKI Jakarta 2017, Ma’ruf menyampaikan pendapat dan sikap keagamaan MUI yang menyatakan Ahok menghina Alquran dan agama. Ia tercatat sebagai salah satu penggerak dan juga ketua dewan penasihat koperasi 212. Gerakan 212 adalah kelompok yang menolak Ahok menjadi gubenur DKI Jakarta. Gerakan 212 juga sangat keras mengkritik Jokowi.

Meski menjadi penggerak aksi 212 (2 Desember 2016), Ma’ruf saat itu tidak setuju dan melarang demo besar-besaran 212. Sejak itu, Ma’ruf Amin makin dekat dengan Jokowi dan sering tampil bersama sehingga muncul sebutan “ulama istana”. Tak hanya kompak, belakangan Ma’ruf Amin pun ‘rajin’ menepis komentar miring yang dialamatkan ke pemerintah.

Ma’ruf sendiri bukan pemain baru dalam kancah politik tanah air. Sejumlah jabatan birokrasi pernah didudukinya. Kiprah Ma’ruf dalam kancah politik dimulai pada 1971. Kala itu pada usia 28 tahun dia berhasil masuk dalam jajaran legislatif DKI Jakarta. Selama menjadi legislator di ibu kota, Ma’ruf beberapa kali menduduki posisi strategis, di antaranya Ketua Fraksi Golongan Islam, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Setelah kenyang duduk di legislator ibukota, pria yang pernah menjadi Ketua Anshor Jakarta 1964 – 1966 ini lalu menyeberang partai dari PPP ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keputusannya itu berhasil mengantarkannya menjadi Ketua Komisi VI DPR RI. Dilanjut dengan menjadi Anggota MPR RI.

Tidak berhenti di situ, karier politik Ma’ruf masih bergulir. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dirinya ditunjuk menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Ia menjabat sejak 2007 dan berakhir pada 2014. Di masa Jokowi, ia juga didaulat menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pemantapan Ideologi Pancasila (BPIP) sejak Juni 2018.

Dari sisi keagamaan, Ma’ruf memang sejak kecil sudah kental dengan ajaran Islam. Dia mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Tebuireng. Bahkan silsilah keluarganya juga merupakan pemuka agama. Ayahnya misalnya, KH Mohamad Amin merupakan ulama besar, muridnya saja tersebar di seluruh penjuru Provinsi Banten. Sedangkan kakek buyutnya, Syaikh Nawawi al-Bantani, adalah ulama masyhur sekaligus orang Indonesia pertama yang menjadi imam besar Masjidil Haram.

Ma’ruf Amin menjadi duda pada 22 Oktober 2013 lalu karena istrinya, Hj Siti Churiyah, meninggal dunia dalam usia 67 tahun karena menderita penyakit liver. Ma’ruf kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Wury Estu Handayani pada 31 Mei 2014 silam. Selisih usia Wury dan Ma’ruf sekitar 30 tahunan.

Lantas, sebagai calon RI-2, berapakah sesungguhnya kekeyaaan Ma’ruf Amin? Ma’ruf terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 17 tahun yang lalu, tepatnya 10 Mei 2001. Saat itu dia tercatat sebagai anggota DPR. Berdasarkan LHKPN di tahun 2001 itu, tercatat kekayaan Ma’ruf mencapai Rp 427,2 juta.

Harta itu terdiri dari berbagai macam aset. Di antaranya tanah dan bangunan di Jakarta Utara senilai Rp 231 juta, Toyota Corolla dan Isuzu Panther senilai Rp 290 juta, serta Giro dan setara kas senilai Rp 50 juta. Ma’ruf yang saat itu memiliki utang berupa pinjaman dengan nilai Rp 143.767.804, membuat total hartanya Rp 427.232.196.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here