Ma’ruf Amin, Pemimpin Islam yang Istikamah

1
680

Nusantara.news, Jakarta – Penistaan agama yang dilakukan Ahok di Kepulauan Seribu terhadap Alquran, khususnya Surat Al-Maidah ayat 51, dan pelecehan ulama yang menjadi awal kegaduhan nasional dilakukan oleh Ahok, sangat mengejutkan ketika Fatwa MUI diterbitkan. Hal ini ditanggapi secara negatif oleh Ahok, sehingga masyarakat Islam terpanggil untuk kemudian membentuk GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pengawalan Fatwa MUI).

Ma’ruf Amin pada Selasa, 11 Oktober 2016 atas nama MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengumumkan fatwa tersebut sehingga menimbulkan pro-kontra dari masyarakat. GNPF dipimpin oleh Ustadz KH. Bachtiar Nasir dan Habib Rizieq Sihab/FPI menjadi perhatian semua orang, ketika ratusan ribu orang melakukan aksi pada 4 Oktober 2016. Disusul pada 4 November 2016 yang konon mencapai jutaan orang (2,3 juta), diakhiri insiden tapi relatif berlangsung mulus, tertib, dan FPI serta Habib Rizieq memimpin langsung demontrasi ini yang dihadiri kaum muslim se-Indonesia. Puncaknya, GNPF mengguncang dunia pada 2 Desember 2016, yaitu melaksanakan Salat Jumat terbesar di dunia sepanjang sejarah yang konon mencapai 6–7 juta orang.

Demonstrasi kali ini dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, salat Jumat bersama jutaan rakyat Indonesia di sepanjang Monas Jakarta. Bahkan luapan massa mencapai Tanah Abang, Gambir, Jl. Kwitang, Bundaran Hotel Indonesia, Jl. Jend. Sudirman. Awalnya, seluruh Kapolda melarang massa dari daerah datang ke Jakarta, namun massa GNPF dari Ciamis tetap berjalan kaki menuju Jakarta, sehingga himbauan larangan bis mengangkut pendemo dibatalkan, dan hadirlah 6–7 juta orang untuk Salat Jumat di Jakarta.

Gerakan illahiyah GNPF, KH. Ma’ruf Amin sebagai rujukan

Sangat wajar kekesalan Ahok dan pengacaranya terhadap KH. Ma’ruf Amin karena bermula dari gerakan yang kemudian mengkristal dari Fatwa MUI. Pada sidang kasus Ahok ke delapan mengenai penistaan agama hari Selasa, 31 Januari 2017, Ahok dan pengacaranya “menekan” Ketua Umum MUI ini dengan nada keras di luar batas kesantunan. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan Islam, termasuk GP Anshor yang merupakan bagian dari NU (Nahdatul Ulama). NU yang diketuai KH. Said Agil Siradj, seperti kita ketahui, selama ini bersemangat untuk berupaya membela Ahok. Yenny Wahid juga kini mengecam Ahok, masyarakat Banten, berbagai ormas dan elemen Islam memprotes keras sikap Ahok. Selain Ketua Umum MUI, KH. Mar’uf Amin juga Ketua Dewan Syuriah PBNU, dan bagi masyarakat Banten selain ulama, nasabnya adalah turunan Syekh Nawawi ulama besar kelahiran Banten. Tidak salah jika Sholahuddin Wahid atau Gus Sholah mengecam keras kelakuan Ahok, “Sudah keterlaluan dan kelewat batas,” katanya.

Besarnya gelombang protes termasuk kalangan Nahdiyin yang sedang “Milad” membuat Ahok cepat meminta maaf, termasuk pernyataan pengacara untuk tidak mengadukan kesaksian KH. Ma’ruf Amin sebagai kesaksian palsu seperti yang dilontarkan pada sidang pengadilan Ahok.

Dari mulai Fatwa MUI, demonstrasi 410, 411, dan 212 sebagian kalangan menganggap gerakan ini sebagai illahiyah, karena tidak ada figur yang dapat menjadi magnitude mampu menghadirkan 6 – 7 juta orang. Tidak Habib Rizieq, tidak ustadz Bachtiar Nasir, atau KH. Ma’ruf Amin. Namun diakui bahwa figur KH. Ma’ruf Amin tegar, karena begitu besar rayuan dan ancaman terjadi pada dirinya, termasuk pengunggahan foto pernikahannya di sosial media oleh seorang aktivis yang juga staf khusus sebuah lembaga intelijen dan dulu relawan Joko Widodo.

Menjadi illahiyah lagi ketika pengacara Ahok “lepas bicara” mengenai rekaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan KH. Maruf Amin, sehingga SBY meradang karena hal itu hanya boleh dilakukan oleh lembaga khusus. Beredar di sosial media bahwa Budi Gunawan (BG)–Kepala BIN marah kepada Ahok dalam hal ini, benar atau tidaknya tentu hal ini sudah menjadi konsumsi publik. DPR bereaksi untuk memanggil BG guna menjelaskan pada Komisi III DPR RI.

KH. Ma’ruf Amin menolak dirinya dan MUI dikaitkan dengan GNPF. Ahok dan pengacaranya menganggap terlalu terburu-buru dikeluarkan fatwa MUI tersebut di saat Ahok menjadi salah satu kontestan Pilkada DKI sehingga menimbulkan kehebohan.

Ma’ruf Amin pantas diteladani

Pria yang dilahirkan di Tangerang 73 tahun lalu, tepatnya 1 Agustus 1943 menjadi Ketua Umum MUI sejak 6 Agustus 2015. Perjalanan karirnya mulai dari dosen (alumni Universitas Ibnu Chaldun Jakarta), pernah menjadi politisi di PPP dan PKB. Menjadi anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden, 10 April 2007 – 2014) di masa Presiden SBY. Dunia pesantren dilalui di Tebu Ireng, Jombang, dan saat ini dia menjabat Ketua Rois Am PBNU. Karir politiknya menjadi Ketua Dewan Syuro saat Gus Dur menjadi Ketua Umum pada awal reformasi, dan menjadi anggota MPR-RI dari fraksi PKB. Karirnya di DPR, pernah menjabat Ketua Komisi VI DPR-RI.

Di MUI, sebelum menjadi Ketua Umum, KH. Ma’ruf Amin adalah Ketua Komisi Fatwa MUI, dan dikenal sebagai salah seorang ahli fikih di Indonesia (2000 – 2007). Selain aktif di MUI, beliau juga menjadi Penasihat di berbagai bank syariah. Keturunan dari Syekh Nawawi ulama Banten yang sangat dikenal dunia Islam di Mekkah sehingga diberi gelar Imam Nawawi. Artinya, karena beliau ini adalah cicit dari turunan Imam Besar umat Islam asli Banten ini. Gelar DR Honoris Causa UIN Syarif Hidayatullah disandangnya di bidang Hukum Syariah tahun 2012.

Sebagai pribadi cukup “colourfull” menjadi intelektual Islam, politisi, dan ulama yang terkenal mengingatkan kita pada Buya Hamka yang tegar membela Islam, di saat ada kekuatan besar yang melecehkan keberadaan Islam dan ulama. Terpilih menjadi Ketua Umum MUI untuk periode 2015–2020, dan di tangannya terjadi kebangkitan umat Islam secara politik.

Dengan label GNPF bertujuan mengawal Fatwa MUI yang diputuskannya membuka mata dunia dan Indonesia bahwa Ahok ternyata dilindungi oleh Istana dan Taipan, serta berhasil membuat Habib Rizieq Shihab (seteru abadi Ahok) menjadi tersangka.

Dengan dizaliminya KH. Ma’ruf Amin dan menyeret kembali SBY dengan berbagai tuduhan yang ada, menjadi cerminan bagi kita bahwa rezim ini sedang panik. Status TSK Habib Rizieq dengan gugatan pelecehan terhadap lambang negara di Polda Jawa Barat menunjukkan rezim ini tidak ramah terhadap Islam. Belum juga disadari kebesaran Gerakan 212 yang tidak mungkin dipahami secara logika, kecuali sudut pandang spiritual, karena yang dilakukan Ahok adalah pelecehan terhadap Kitab Suci dan ulama yang dihormati oleh umat muslim yang merupakan 85% penduduk Jakarta.

Ma’ruf Amin hadir sebagai “sebab” dari Ahok digugat secara pidana, reaksi negatifnya justru akan menjadi bumerang baginya dan pendukungnya, bahkan bisa mendegradasi kredibilitas pemerintahan Joko Widodo. Beliau salah seorang pemimpin yang perlu diteladani dan sangat dihormati umat Islam di Indonesia.

 

 

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here