Masa Depan Bilateral AS – Cina Tergantung Korea Utara

0
238
Kendaraan militer Amerika Serikat yang merupakan bagian dari sistem anti-rudal "Terminal High Altitude Area Defense" (THAAD) tiba di Songju, Korea Selatan, Rabu (26/4). ANTARA FOTO/Kim Jun-beom/Yonhap via REUTERS

Nusantara.news Amerika Serikat dan Cina mengalami hubungan yang problematik baik di bidang perdagangan, politik, maupun militer. Saat ini, hubungan kedua negara raksasa ekonomi dunia ini tengah diuji oleh Korea Utara. AS menganggap Cina memiliki kendali yang cukup atas Korea Utara, sementara Cina sendiri mengaku ke AS, pihaknya kesulitan mengendalikan Korea Utara, malah meminta AS untuk tidak memprovokasi. Akankah Korea Utara menjadi batu sandungan hubungan kedua negara?

Awal April lalu, tepatnya 6-7 April, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu di resor milik Trump, Mar-A-Lago di Florida AS dalam suasana penuh keakraban, meskipun sehari sebelum pertemuan itu, Korea Utara memprovokasi AS dengan meluncurkan rudal balistik ke kawasan Laut Jepang, salah satunya jatuh di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang. Dalam pertemuan tersebut AS dan Cina berkomitmen untuk memantapkan kerja sama di bidang perdagangan yang saling menguntungkan.

Soal Korea Utara, tidak ada kesepakatan secara khusus, Cina hanya berjanji akan melakukan sejumlah upaya dalam mengendalikan program nuklir dan persenjataan Korea Utara. Tapi beberapa hari setelah pertemuan itu (12 April), Presiden Xi Jinping menelepon Presiden AS Donald Trump dan mengatakan Cina tidak cukup mampu mengendalikan Korea Utara dan mengaku masalah Korea Utara tidak sesederhana yang dibayangkan.

Trump merespon penjelasan telepon dari Xi Jinping dengan mengatakan kepada media, “Saya mengira bahwa mereka memiliki kekuatan luar biasa atas Korea Utara, tapi ternyata itu tidak seperti yang Anda pikirkan,” katanya.

Pengakuan Xi Jinping mengenai rumitnya masalah Korea Utara muncul setelah perintah Trump untuk menggerakkan kapal induk AS USS Carl Vinson ke arah semenanjung Korea, meskipun belakangan diketahui pelaksanaan perintah itu terbilang lambat sehingga menimbulkan sejumlah pertanyaan soal keseriusan AS menekan Korea Utara.

Baca: Presiden Trump Baru Sadar Korea Utara Bukan Perkara Mudah

Sebelum pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, Trump sempat menekankan bahwa AS akan menggunakan isu Korea Utara untuk melakukan bargaining dagang dengan Cina. Trump menganggap selama ini AS kurang diuntungkan dalam kerja sama dagang dengan Cina sehingga muncul keinginan untuk memberlakukan sejumlah kebijakan yang memberatkan pihak Cina, seperti menaikkan pajak barang-barang Cina.

Belum terkonfirmasi dengan jelas kenapa Cina beralasan kesulitan mengendalikan Korea Utara, padahal diduga sumber keuangan Korea Utara sebagian berasal dari Cina. Baca: Dari Mana Sumber Uang Korea Utara?

Apakah ini juga strategi Cina untuk memanfaatkan “kenakalan” Korea Utara sebagai “senjata” dalam bernegosiasi dengan AS, terutama dalam hal kerja sama perdagangan?

Cina bisa jadi sengaja membiarkan Korea Utara melakukan manuver-manuver yang mengancam keamanan negara-negara sekutu AS di kawasan itu. Toh, jika benar-benar terjadi konflik, tidak mungkin Cina ikut “membombardir” Korea Utara, sekutu lamanya itu, meskipun sejauh ini belum jelas sikap Cina untuk membela Korea Utara.

Fase Hubungan AS – Cina

Dari mulai masa kampanye Pilpres AS 2016 hingga terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, dia sangat menentang Cina. Sikap Trump terlihat sangat anti Cina. Dia mengatakan, Cina tidak bisa dibiarkan terus-menerus “memperkosa” AS. Trump ketika itu menjuluki Cina sebagai manipulator mata uang, pelanggar hak cipta dan lain sebagainya, hingga yang membuat Cina jengkel, ketika Trump mempertimbangkan ulang kebijakan “Satu Cina” yang telah dianut AS selama empat dekade. Meskipun akhirnya Trump menegaskan kembali komitmen AS tentang “Satu Cina”.

Di bidang keamanan, Trump mengkritik Cina soal klaim atas sejumlah kawasan di Laut Cina Selatan. Trump waktu itu berjanji akan mengerahkan kekuatan militernya untuk mengamankan jalur internasional di kawasan tersebut.

Namun demikian, semua retorika Trump yang mengecam Cina, kemudian berhasil mereda setelah melalui sejumlah proses diplomatik, yang konon melibatkan menantunya yang juga penasihat senior Presiden Trump, Jared Kushner. Jared dikenal cukup dekat dengan sejumlah kalangan diplomat Cina yang bertugas melakukan negosiasi kerja sama dengan Trump. Puncaknya adalah pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Cina Xi Jinping di Mar-a-Lago, Florida awal bulan lalu. Pertemuan itu dianggap babak baru hubungan Trump dengan Cina yang sebelumnya dipersepsikan buruk.

Sejak era Mao Zedong (1949), hubungan AS – Cina telah mengalami pasang surut, setidaknya terbagi menjadi tiga periode, menurut Jacob L. Shapiro, direktur analisis di Geopolitical Futures. Pertama, berlangsung dari tahun 1949 hingga 1972, dimana saat itu hubungan AS-Cina saling berlawanan karena Perang Dingin.

Periode kedua, berlangsung antara 1972 – 1991. Cina dan AS menjalin hubungan kerja sama didasarkan kepentingan geopolitik bersama, yaitu dalam membatasi kekuasaan Uni Soviet.

Periode Ketiga, mulai dari sejak jatuhnya Uni Soviet (1991) hingga sekarang. Periode ini memiliki setidaknya dua masalah, pertama saling ketergantungan di bidang ekonomi. Kedua, tidak adanya lagi ancaman dari Uni Soviet karena telah bubar, sehingga tidak ada lagi musuh bersama yang membuat hubungan AS – Cina kembali bertentangan.

Cina tumbuh menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia dengan mengandalkan ekspor, termasuk ke AS. Cina terkenal dengan kepiawaiannya memproduksi barang-barang murah dibanding negara lain, karena upah buruh rendah. Akhirnya, sejumlah perusahaan mendirikan pabrik perakitan di Cina untuk menekan biaya produksi. Ini bagi Amerika menimbulkan masalah, karena jutaan orang kehilangan pekerjaan karena pabrik-pabrik mereka direlokasi ke Cina. Inilah yang selalu dikeluhkan Donald Trump saat kampanye Pilpres AS 2016, yang membuatnya dianggap sebagai pembela rakyat AS dan akhirnya memenangi pemilu.

Batu sandungan di Semenanjung Korea

Semenanjung Korea saat ini menjadi ujian besar bagi hubungan AS dan Cina, batu sandungan di tengah akan dimulainya babak baru kerja sama AS-Cina di bawah kepemimpinan baru Donald Trump.

Situasi terakhir, Selasa (24/4) Militer Korea Utara menggelar latihan artileri berskala besar dalam rangka memperingati berdirinya tentara negara tersebut yang ke-85. Di sisi lain AS mulai menggelar latihan Angkatan Laut  bersama di wilayah Korea Selatan dan Jepang, dan USS Michigan, salah satu kapal selam paling diandalkan milik Amerika berlabuh di Korea Selatan.

Rabu ini (26/4), sebagaimana dikutip CNN Gedung Putih akan mengadakan briefing yang tidak biasa tentang Korea Utara dengan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson dan Menteri Pertahanan James Mattis serta pejabat lain untuk menguraikan ancaman Korea Utara di hadapan seluruh Senat AS.

“Kami telah menyatakan keprihatinan serius kepada pihak AS dan Korea Selatan,” kata juru bicara Menteri Luar Negeri Cina, Geng Shuang, sebagaimana dikutip CNN, Rabu (26/4), menyikapi tindak lanjut AS dan Korea Selatan terkait penyebaran sistem anti Rudal THAAD di Seoul.

“Penggunaan THAAD oleh AS-Korea Selatan di Korea Selatan akan membahayakan kawasan dan merangsang lebih lanjut ketegangan di Semenanjung Korea,” kata dia.

Dia juga menambahkan bahwa Cina akan mengambil langkah-langkah tegas yang diperlukan untuk melindungi kepentingan negaranya. Rabu ini, truk-truk pembawa sistem anti rudal THAAD milik AS telah tiba di Korea Selatan.

Runtuhnya Uni Soviet telah mengubah situasi geopolitik di Semenanjung Korea. Korea Utara ketika itu dalam kondisi terjepit. Pyongyang kehilangan sekutu utamanya, sementara tekanan Washington semakin tinggi. Pyongyang akhirnya memilih dua opsi: perundingan dengan AS dan melanjutkan pengembangan nuklirnya.

Korea Utara dan AS menandatangani kesepakatan Jenewa pada tahun 1994. Isinya, Korea Utara harus menghentikan program nuklirnya. Sebaliknya, AS dan sekutunya memulai kerja sama baru dengan Pyongyang dan mencabut sanksi yang diterapkan sejak tahun 1953. Selain itu, Korea Utara juga berhak mengelola dua reaktor modern pembangkit listrik dengan air, dan kebutuhan bahan bakarnya dipenuhi oleh AS dan sekutunya.

Tapi Korea Utara tetap membandel, melanjutkan program nuklir secara rahasia, sebab Pyongyang tidak mempercayai Washington. Sehingga akhirnya, pada 9 Oktober 2006 untuk pertama kalinya Korea Utara melakukan uji nuklir. Pyongyang lalu semakin serius melanjutkan program nuklirnya, pertimbangannya adalah ancaman Barat, termasuk AS.

Di bawah diktator baru, Kim Jong-Un, Korea Utara semakin agresif mengembangkan senjata nuklir yang ditentang AS. Ini pula yang membuat posisi Korea Utara menjadi penting dalam hubungan bilateral antara AS dan Cina.

AS menggunakan dalih Korea Utara untuk bernegosiasi dengan Cina. “Kalau Cina mau mengendalikan Korea Utara, masalah dagang bisa dinegosiasikan,” demikian kira-kira kata Trump kepada pemimpin Cina waktu pertemuan di Mar-A-Lago.

Melihat itu, Cina mungkin juga berpikir sama, biarkan saja Korea Utara semakin mengancam AS dan sekutunya agar menaikkan posisi daya tawar Cina dalam negosisasi dengan AS, khususnya untuk perdagangan.

Lalu, apakah perang di Semenanjung Korea akan benar-benar terjadi? Bisa saja. Dan berarti pula menjadi babak baru hubungan AS – Cina. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here