Masa Depan Laut Cina Selatan

0
153

Nusantara.news, Jakarta – Hubungan Amerika-Cina konteks Laut Cina Selatan yang masih dalam sengketa kembali memanas, setelah sebelumnya Rex Tillerson calon Menlu AS mengungkit-ungkit soal legalitas Cina di kawasan itu, dalam uji kelayakan di Kongres AS beberapa waktu lalu. Cina marah dan sangat tersinggug dengan pernyataan Tillerson.

Lebih-lebih, setelah itu pada Senin (23/1), Sekretaris Pers Gedung Putih Sean Spicer berjanji untuk mempertahankan “wilayah internasional” di Laut Cina Selatan.

Apakah “perang” kepentingan AS-Cina di kawasan ini akan berujung dengan perang senjata di masa mendatang?

Apalagi AS saat ini tampak belum menunjukkan tanda-tanda akan memulai pembicaraan dengan Cina, sebaliknya AS malah berupaya dekati Rusia, negara besar dunia lainnya, yang selama beberapa tahun belakangan sebetulnya mengalami konflik yang cukup dalam dengan AS. Diduga, AS punya strategi “patahkan” Cina lewat Rusia.

Para pengamat di AS masih percaya, Donald Trump tidak akan berperang dengan Cina dalam kasus sengketa pulau-pulau di Laut Cina Selatan.

Mereka menganggap bahwa pernyataan-pernyataan Tillerson, yang akan jadi Menlu AS, hanya sebatas retorika hukum saja, mengingat Mahkamah Internasional di Denhaag sudah memutuskan Cina tidak berhak dengan sejumlah pulau yang diklaim sebagai miliknya di Laut Cina Selatan. Tillerson dinilai belum mendalami detil masalah di Laut Cina Selatan, apalagi data-data yang disampaikan dia di hadapan Kongres soal perdagangan di Laut Cina dinilai banyak yang keliru.

Jadi, ancaman-ancaman soal AS akan mengintervensi sengketa Laut Cina Selatan dinilai baru sebatas “gertak sambal” yang agaknya masih jauh untuk diwujudkan.

Tapi, para pengamat juga percaya hal serius akan terjadi, terutama jika dalam bulan-bulan atau tahun-tahun mendatang Trump menghadapi situasi yang “memalukan” dalam pemerintahannya terkait krisis nasional-yang melibatkan China, bukan tidak mungkin presiden AS akan menggunakan kekuasaannya, lewat perang sekalipun.

Strategi Trump menunjuk Tillerson sebagai Menlu, sosok yang dekat dengan Rusia, tentu dapat dinilai sebagai cara AS menggalang kekuatan di dunia, termasuk untuk menghadapi Cina.

Cina sendiri tampaknya tidak akan berbuat konyol dengan mengkonfrontasi AS, apalagi dengan presiden Trump sekarang yang sangat proteksionis dan sangat mengutamakan negaranya. Dari Beijing Pemerintah Cina menyatakan ingin melakukan dialog bersama Pemerintah baru AS yang dipimpin Presiden Donald Trump untuk menyelesaikan berbagai perselisihan.

Cina juga ingin mempromosikan hubungan bilateral yang lebih kuat. Tapi, dengan catatan, kedua pemerintah menghormati kepentingan dan prinsip dasar masing-masing negara.

Menlu Cina Wang Yi berharap, Pemerintah AS dapat menghormati kebijakan Satu Cina. Sebaliknya, Cina juga akan menghormati kepentingan AS.

“Kami ingin melakukan dialog dengan AS atas dasar saling menghormati kepentingan masing-masing negara,” ujar Wang Yi, dikutip Reuters.

Wang Yi menambahkan, ketidaktentuan arah masa depan hubungan Cina-AS menyebabkan negara-negara di dunia cemas. Pemerintah Cina tidak ingin perkembangan relasi kedua negara kian memburuk dan merugikan satu sama lain.

“Kami ingin meningkatkan kepercayaan, kerja sama, dan mengatasi sengketa secara bersama-sama,” imbuhnya. Satu Cina merupakan kebijakan yang harus diterapkan semua negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Dubes Cina untuk AS Cui Tiankai mengatakan, kerja sama antara Cina dan AS juga harus dipelihara dan tidak bisa diputuskan, mengingat itu merupakan satu-satunya pilihan terbaik. Jika terjadi perang perdagangan, kata Cui, kedua negara akan menderita.

“Saat ini ekonomi dunia memerlukan mesin yang tangguh untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dan pembangunan yang lebih kuat. Itu merupakan tanggung jawab yang tak dapat dilepaskan Cina dan AS daripada perang perdagangan,” tegasnya.

Tiankai menambahkan, aturan perdagangan multilateral seperti Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) juga tidak bisa dimonopoli satu negara. “Aturan perdagangan internasional tidak bisa diputuskan oleh AS atau Cina seorang diri, melainkan harus berdasarkan hasil implementasi dari semua pendapat pemimpin dunia,” jelas Cui.

Beijing dan Washington selama ini menghadapi serangkaian ketegangan dalam isu Laut Cina Selatan hingga posisi dukungan ke Taiwan. Kedua negara juga bersaing ketat dalam perebutan pengaruhdi Asia. Cina-AS berlomba membangun aliansi bukan hanya pertahanan, tetapi juga ekonomi serta perdagangan.

Indonesia sebagai negara yang berada di jalur Laut Cina Selatan, khususnya kepulauan Natuna harus mengantisipasi ‘perang’ yang mungkin terjadi di kawasan ini. Tidak buru-buru memilih partner strategis di antara kedua negara besar itu merupakan pilihan yang bijak untuk tidak terjebak dalam ‘perang’ dua raksasa dunia yang tidak menguntungkan. [ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here