Masa Kerja Pansus KPK 60 Hari Berakhir

0
118

Nusantara.news, Jakarta – Masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berakhir. Seharusnya, Pansus KPK sudah menyampaikan laporan hasil kerjanya di dalam rapat paripurna DPR pada 30 Juli 2017.

Soal masa kerja Pansus secara jelas diatur dalam UU No 17/2014 tentang MD3 Pasal 206
(1) berbunyi, Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.

Diketahui, Pansus angket KPK resmi terbentuk saat rapat paripurna, Selasa (30/5/2017) . Artinya, Pansus angket KPK seharusnya resmi dibubarkan pada Senin (31/7/2017).

Kalaupun Pansus Angket KPK itu mau diteruskan, harusnya diputuskan dalam rapat paripurna setelah panitia melaporkan hasil kerjanya selama 60 hari. Ketentuan itupun diatur dalam pasal 181 ayat (2) UU MD3 yang berbunyi “Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia angket.”

Faktanya, pansus tidak menjalankan ketentuan tersebut dengan dalih seluruh panitia yang nota bene adalah anggota DPR sedang menjalani reses. Anggota DPR menjalanii masa reses sejak 28 Juli 2017 hingga 16 Agustus 2017 nanti.

Anggota Pansus KPK dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu menyatakan, Pansus KPK memang tidak melaksanakan agenda rapat karena memasuki masa reses. Namun begitu, seluruh anggota pansus masih tetap bekerja dengan cara terus menggali informasi.

Masalahnya, dalam UU MD3 pasal 206 (1) sudah secara jelas menyebutkan masa kerja pansus 60 hari. Artinya terhitung hari libur. Sehingga, reses tidak bisa dijadikan alasan bagi pansus untuk tidak menyampaikan laporannya dalam rapat paripurna.

Anggota Pansus Pecah Kongsi?

Selain soal masa kerja yang sudah kadaluarsa, Pansus Angket KPK juga sudah tidak solid lagi. Sejumlah fraksi di DPR memutuskan untuk menarik anggotanya dari pansus, meliputi Gerindra dan PAN. Alasan kedua fraksi hampir sama, yakni kecewa dengan kerja pansus.

Sektretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto menyatakan, menarik anggotanya dari pansus setelah mendengarkan laporan hasil evaluasi anggotanya yang ada dalam pansus. Menurutnya, ada kecendrungan pansus akan melemahkan KPK.

Alasan PAN ini menggelikan, sebab PAN sudah tahu bahwa Ketua Pansus KPK Agun Gunanjar Sudarsa termasuk yang disebut-sebut menikmati dana haram proyek e-KTP. Jadi, kalau ada kecenderungan pansus hanya digunakan untuk melemahkan KPK itu bukan mustahil. Apakah PAN senaif itu sehingga awalnya mau bergabung dan mendukung Pansus KPK?

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan alasan partainya menarik diri karena tidak seluruh fraksi yang ada di DPR RI ikut bergabung, meskipun pansus sudah mengumpulkan berbagai bukti.

Alasan lainnya, Gerindra merasa tidak dibutuhkan dan sulit bertahan bersama partai pendukung pemerintah.

Mendengar alasan yang dikemukakan Fadli inipun cukup aneh. Sebab, sejak awal seharusnya Gerindra sudah tahu bahwa pansus itu dimotori oleh partai-partai pendukung pemerintah, seperti PDI-P dan Golkar. Bahkan, Ketua Pansus KPK, Agun Gunanjar Sudarsa dari Fraksi Golkar.

Keanehan lain adalah sikap Gerindra dan PAN itu diambil setelah Gerindra bersama PAN, Demokrat dan PKS kalah dalam pertarungan dengan enam partai lainnya, yakni PDI-P, Golkar, Hanura, PPP, PKB dan Nasdem soal penetapan presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR.

Apakah sikap Gerindra dan PAN itu diambil lantaran kecewa atas kekalahannya tersebut?

Jika keputusan Gerindra dan PAN keluar dari Pansus Angket KPK karena kalah dalam penentuan besaran presidential threshold, maka tentu sangat disayangkan. Sebab, itu makin memperjelas bahwa memang benar ada motif politik tertentu di balik semangat sejumlah fraksi membentuk Pansus KPK. Sehingga, alasan utama yang dulu dikemukakan bahwa pembentukan pansus untuk membenahi KPK bohong belaka.

Rakyat kembali dipertontonkan drama politik yang sama sekali tidak mendidik. Tentu semua itu ada konsekwensinya yang harus dibayar nanti pada Pemilu 2019. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here