Masih Kalahkah Rakyat dalam Pilkada?

0
56

KEMARIN, lebih dari separuh penduduk Indonesia datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suaranya di Pilkada Serentak 2018. Menurut data terakhir KPU, jumlah pemilih untuk 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada adalah 152.057.054 pemilih. Mereka akan memberikan suaranya di 385.082 TPS yang tersebar di 62.969 kelurahan/desa yang berada di 5.380 kecamatan.

Tidak semuanya hadir memang, karena berbagai sebab. KPU menargetkan angka partisipasi pemilih bisa mencapai 77,5 persen. Jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya memang cenderung naik. Dalam Pilkada Serentak 2015, jumlahnya hanya 69 persen dari total pemilih. Jumlah itu membaik pada Pilkada Serentak 2017, yakni 74,5 persen.

Artinya, dari segi antusiasme masyarakat, kita boleh bersenang hati: Ada peningkatan kesadaran untuk melaksanakan hak pilih.

Publik berduyun-duyun ke TPS –di sebagian daerah bahkan harus menempuh perjalanan sulit—jelas dengan harapan besar: Bahwa akan ada perbaikan terhadap daerah mereka, dan tentu saja peningkatan taraf hidup mereka.

Tetapi, seperti pernah kita ulas sebelumnya, setiap pesta elektoral digelar, entah pilkada, pemilu legislatif atau pemilu presiden, pertanyaan dasarnya selalu sama: Menangkah rakyat dalam pesta itu?

Sebab, pelaksanaan pemilu menyedot energi bangsa ini secara luar biasa. Dari segi pembiayaan saja, ini adalah hajat yang sangat mahal. Berdasarkan data Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah ditandatangani, total biaya pemilihan kepala daerah serentak pada 2018, mencapai 15,2 triliun rupiah. Rinciannya, yakni anggaran KPU Rp 11,9 triliun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 2,9 triliun dan pengamanan TNI-Polri Rp 339,6 miliar.

Belum lagi biaya sosial lain yang harus dipikul masyarakat, misalnya ekses berupa friksi dan ketegangan sosial akibat diferensiasi pilihan politik.

Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mewujudkan kemenangan rakyat tadi dalam pilkada.

Soal siapa yang akan terpilih menjadi kepala daerah, tak perlu kita risaukan benar, sejauh si pemenang itu bisa memenangkan rakyat yang telah memenangkan dirinya. Sebab, substansi pemilu sebagai pesta demokrasi tidak terletak pada siapa gubernur, bupati, walikota atau presiden yang terpilih.  Pemimpin yang terpilih itu hanya semata hasil.

Substansi pemilu terletak pada proses. Apakah dalam proses itu terdapat hal-hal yang menciderai demokrasi? Apakah ada permainan curang, seperti penggelembungan suara, mencurangi hasil penghitungan, dan sebagainya? Apakah para calon kepala daerah benar-benar telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan KPU? Apakah mereka benar-benar bersih dari segala pelanggaran yang  dilarang KPU?

Jika proses dalam demokrasi itu cacat, siapa pun yang menang, niscaya dia telah meraih kemenangan yang palsu. Kalau itu yang terjadi, hari depan bangsa ini sungguh gelap, karena dipimpin oleh orang yang tega menipu dirinya sendiri.

Apakah para pemenang kontestasi rakyat itu nanti tergolong manusia sedemikian, hanya merekalah yang dapat menjawab.

Urusan rakyat secara formal sudah selesai dengan dicelupkannya jari ke tinta pemilu. Setelah itu urusan para pemimpin.

Rakyatlah yang akan menilai, apakah pemimpinnya nanti akan memenuhi kewajibannya sebagai pemimpin atau malah mengingkarinya. Banyak yang bisa kita nilai. Karena begitu banyak janji-janji yang mereka umbar ketika selama kampanye mereka berusaha merebut hati rakyat. Jangan dululah mewujudkan semua janjinya, sanggup memenuhi kewajibannya sebagai pemimpin saja, sudah melegakan.

Dan sekali lagi, rakyat hanya berhak sekadar menilai. Seburuk apa pun penilaian itu kelak, toh tidak ada lagi pengaruhnya. Kepala daerah tidak bisa dijatuhkan, kecuali dia menjatuhkan diri sendiri melalui pelanggaran pidana, seperti korupsi. Rakyat, semarah apa pun mereka, paling banter hanya bisa melampiaskan dalam pemilu lima tahun lagi.

Tapi, sudahlah. Kita anggaplah siapa pun yang menang hari ini,  dia meraih kemenangan yang bersih. Siapa nanti memimpin daerahnya, itulah kemenangan rakyat. Mudah-mudahan para kepala daerah yang terpilih pun juga menganggap keberhasilan mereka sebagai kemenangan rakyat, bukan kemenangan dirinya atau kelompoknya belaka.

Sebab,  jika keberhasilan dipandang sebagai kemenangan diri, maka kekuasaan akan menjadi pesta pora.

Kita menghendaki pemilu, selain sarana memilih pemimpin, juga sarana memenangkan rakyat. Keduanya harus disebut dalam satu tarikan nafas. Tidak ada gunanya negeri ini mendapatkan pemimpin, kalau rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Rakyat menang jika kekuasaan tidak menjadi pesta pora, jika pemimpin tahu kewajibannya, jika pemimpin mengerti apa yang harus diperbuatnya untuk bangsa.

Jika itu bisa kita dapatkan, berarti benar pemilu memang punya arti.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here