Masuk KEK, Tanah Negara di Pantura Bangkalan Jadi Bancakan

0
589

Nusantara.news, Surabaya – Undang-Undang 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disahkan DPR 15 Septembar 2009 dan mulai diberlakukan sebulan berselang. KEK merupakan kawasan khusus untukmeliberalisasi potensi daerah yang diakomodir dalam UU Otonomi Daerah sebagai tempat penanaman modal berikut perputarannya.

Di Jawa Timur, kawasan pesisir pantai utara Bangkalan menjadi salah satu proyeksi KEK. Pemerintah provinsi (Pemprov) bahkan sudah membagi dalam beberapa zona pembangunan strategis. Mulai dari proyek pembangunan pembangkit listrik hingga pelabuhan peti kemas. Namun belum berjalan, masalah sudah timbul.  Munculnya mafia tanah yang tak segan menggunakan cara-cara ilegal menjadi salah satu pengganjal kelancaran proyek ini.

Hal ini antara lain terlihat dari munculnya beberapa seritifikat hak milik (SHM) terbitan BPN di 3 kecamatan yang rencananya akan jadi lokasi megaproyek KEK, yakni di Kecamatan Klampis, Sepulu, dan Tanjung Bumi. Seperti yang mencuat pada kasus tanah negara di Desa Bayusangka, Tanjung Bumi. Modusnya bahkan sudah menjadi perbincangan publik dengan melibatkan oknum perangkat desa setempat. “Setidaknya ada penguasan lahan seluas 34 hektar di pantai Banyusangka, dengan cara-cara yang tidak benar,” terang tokoh masyarakat setempat, Mohammad Hafif dalam surel yang diterima redaksi Nusantara.news.

Dia menyebutkan, tanah gogol yang dikuasai itu semula merupakan lahan tidur. Namun, entah bagaimana, muncul SHM atas status tanah itu. “Warga tahu kok jika yang menjual perangkat Desa Banyusangka kepada pengusaha di Surabaya. Sebagian, disertifikat sendiri oleh perangkat desa dan dipecah menjadi 15 sertifikat dengan luas bervariasi,” ungkapnya, Selasa (14/2/2017).

Agar dianggap lahan produktif, pemilik modal asal Surabaya menyulap tanah gogol itu menjadi tambak. Anehnya, sambung Hafif, tambak itu tidak berproduksi dan dibiarkan mangkrak begitu saja. Sedangkan sisa lahan lainnya diatasnamakan SHM keluarga perangkat Desa Banyusangka. “Warga menduga, pencaplokan tanah-tanah negara itu dilakukan untuk dijual lagi. Apalagi di Banyusangka, rencananya kan akan dibangun PLTU dan pelabuhan,” kata Hafif.

Warga, kata Hafif, sudah melaporkan dugaan pencaplokan tanah negara ini ke kejaksaan negeri setempat. Termasuk beberapa kasus dugaan korupsi lainnya. Namun hingga kini, belum ada kemajuan yang berarti. Karena itu, warga akhirnya berinisiatif menyurati Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dan Kejaksaan Agung untuk melaporkan kasus ini.

Hafif bahkan menegaskan sudah banyak bukti-bukti yang dikumpulkan. “Termasuk saksi. Banyak warga yang mengetahui riwayat tanah itu siap bersaksi. Buku letter C-nya jelas, dan sertifikat atas nama keluarga perangkat desa dengan lokasi di tanah negara itu, juga ada dan masih lengkap. Tinggal kejaksaan serius atau tidak menindaklanjuti laporan ini,” harapnya.

Menurut Hafif, indikasi ini sudah dirasakan sejak kawasan desanya masuk plot KEK. Spekulan dari Bangkalan maupun luar kota silih berganti berdatangan. Lahan-lahan warga, tambak yang sudah mati dan tidak produktif dibeli. Sedangkan untuk status tanah negara ada oknum perangkat desa bisa  “mengurus” penerbitan  SHM. Jika sukses, bisa dibayangkan berapa keuntungan yang diterima para spekulan dan mafia tanah, karena pemerintah jelas harus membeli dengan harga tinggi.

Warga Lokal Kembali Jadi Penonton?

Penetapan KEK dalam suatu wilayah, ternyata tidak sepenuhnya berdampak positif. Berbagai kemudahan yang diterima investor di dalam KEK dikhawatirkan  justru memicu tumbuhnya negara dalam negara. Sebab salah satu hak khusus otoritas KEK, adalah bebas mengatur pungutan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak, serta PPh impor.

Kekhawatiran ini sudah terbukti di beberapa kasus yang terjadi di Batam, Karimun dan Bintan. Dengan dalih peningkatan ekonomi dan pendapatan di daerah, KEK dipaksakan untuk dijalankan tanpa terlebih dulu meminta pertimbangan dan sosialisasi terhadap para pihak yang berkepentingan, termasuk warga lokal.

Kemudahan-kemudahan fiskal dan fleksibilitas Undang-Undang Ketenagakerjaan, menjadikan KEK seperti medan magnet yang begitu cepat menarik para investor. Dalam jangka pendek memang akan terjadi penyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka panjang akan menyebabkan sumber daya alam terkuras dan mengalirnya laba/keuntungan keluar negeri. Sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton, bahkan hanya akan menjadi tenaga-tenaga yang dieksploitasi  sebagai pekerja rendahan, karena penikmat manfaat ekonomi KEK adalah para investor dari negara lain.

Madura sendiri memiliki nilai strategis sebagai jalur pelayaran antar pulau, sekaligus mempunyai cadangan kekayaan alam berupa minyak bumi yang melimpah. Madura Industrial Seaport City, itulah nama mega proyek industrialisasi di Socah, Kabupaten Bangkalan. Mega proyek ini menurut Pemkab Bangkalan dapat menopang kekuatan industri, perdagangan dan jasa.

Selain pembangunan infrastruktur jembatan, jalan-jalan yang menghubungkan satu kecamatan dengan kecamatan yang lain pun mulai diperbaiki dan dipersiapkan sebagai penunjang. Ada dua kecamatan yang nantinya secara khusus akan dijadikan sebagai kawasan industri yaitu Kecamatan Socah dan Kecamatan Labang.

Infrastruktur lainnya seperti bandara internasional dan terminal peti kemas di Kecamatan Klampis, pelabuhan, waduk di Desa Tellok dan Galis juga tengah dipersiapkan. Total kebutuhan lahan untuk melaksanakan proyek ini adalah kurang lebih 5.794 hektar dan tentu saja beban biaya triliunan rupiah untuk ini diambilkan dari APBN, APBD dan utang luar negeri yang akan semakin membebani perekonomian nasional.

Untuk lahan yang sebesar itu dibutuhkan pembebasan lahan yang tentunya akan menimbulkan masalah sosial baru di masyarakat, terutama antara yang pro maupun yang kontra. Bukan hanya persoalan ganti rugi dan pembebasan lahan, tapi KEK juga akan menyebabkan perubahan terhadap nilai-nilai kedaerahan dan jenis pekerjaan masyarakat lokal yang semula bertani, bertambak dan nelayan akan berubah menjadi buruh industri dan jasa.

Ironisnya, banyak warga yang tidak mengetahui tentang rencana KEK sejak UU Nomor 39/2009 dikeluarkan sebagai payung hukumnya. Ini dikarenakan kurang dilibatkannya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan seperti dalam contoh kasus dugaan penyerobotan lahan negara di Banyusangka. Masyarakat secara umum hanya mengetahui jika tanah mereka akan dibebaskan, maka kompensasi dan pembayarannya haruslah sesuai dengan kesepakatan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here