Masyarakat Difabel Kabupaten Malang Desak Fasilitas Khusus

0
160
Ilustrasi Kelompok Masyarakat Disabilitas (Sumber: Humas Daerah)

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Masyarakat Difabel (deaf), merupakan masyarakat yang berkebutuhan khusus. Keberadaannya tidak boleh dikesampingkan karena ia juga merupakan bagian dari masyarakat suatu daerah.

Pemerintah Kabupaten wajib memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang khusus untuk masyarakat difabel ini, fasilitas tersebut bisa saja fasilitas umum yang menjadi keseharian kita dalam hidup. Hal tersebut harus dipenuhi untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat difabel ini.

Di Kabupaten Malang, belum sepenuhnya fasilitas khusus tersebut belum seluruhnya terrealisasikan, sehingga kelompok masyarakat difabel di Kabupaten Malang masih belum bisa merasakan beragam sarana prasarana (Sapras) yang khusus diperuntukkan untuk mereka.

Forum Malang Inklusi (FOMI) mengeluhkan terkait fasilitas khusus kelompok masyarakat difabel yang dinilai kurang keberadaannya, atau bahkan belum sempat dirasakan oleh masyaraka difabel tersebut, sehingga pihaknya melakukan hearing dengan DPRD Kabupaten Malang untuk masalah ini. Sabtu, (20/5/2017).

Ketua FOMI, Kertaning Tyas mengatakan pada 2018 Peraturan Daerah (Perda) mengenai fasilitas terkait difabel harus terealisasi. “Adanya hearing dengan komunitas disabilitas diharapkan bisa menjadi awal guna merealisasikan Perda memfasilitasi golongan difabel di tahun 2018,” ujar Tyas dalam acara dengar pendapat dengan Komisi B di Gedung DPRD Kabupaten Malang

Keadaan tersebut kemudian mendapatkan atensi DPRD Kabupaten Malang, yang sebagai wakil rakyat untuk mendesak Pemerintah Kabupaten untuk segera memberika fasilitas khusus bagi kelompok masyarakat difabel.

Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Mustofa Hadi mengungkapkan kurangnya fasilitas bagi difabel banyak ditemui di rumah sakit, sarana transportasi, serta di kantor pemerintahan daerah atau swasta. “Di jalan harusnya ada jalan atau trotiar yang khusus penyandang disabilitas, selanjutnya pihak kami nanti akan memberikan masukan kepada dinas seperti Dinas Bina Marga, dan Cipta Karya dan Dinas Sosial bisa menyeleseikan masalah ini,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen dan kepedulian untuk golongan disabilitas, Komisi B DPRD Kabupaten Malang akan mendesak pembuatan Perda untuk memfasilitasi komunitas difabel, “Agar jelas bentuk tanggung jawabnya, adanya Perda kemudian menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten nantinya,” tandas Mustofa Hadi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here