Masyarakat Jatim Dambakan Pemimpin Jujur dan Teruji

0
83
SSC Sebut Pilgub Jatim adalah Pertarungan Dua Gajah (Foto: Tudji)

Nusantara.news, Surabaya – Data yang didapat Surabaya Survey Centre (SSC) dari hasil survei yang dilakukan mulai 25 November hingga 8 Desember 2017, di 38 kabupaten/kota di Jatim. Dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan 940 responden. Tingkat kepercayaan dari hasil tersebut sebesar 95 persen dengan margin of error 3.2 persen.

Muncul dari responden, sosok pemimpin yang diharapkan di Pilgub Jatim 2018 nanti adalah pemimpin yang jujur. Sosok pemimpin yang jujur masih menjadi hal yang paling diharapkan bagi para pemilih di Jatim.

“Sebanyak 18.3 persen responden menyatakan bahwa kejujuran adalah hal penting yang harus dimiliki oleh pemimpin atau Gubernur Jatim, hasil Pilkada Juni 2018, mendatang,” urai Viktor Tobing, Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, dalam paparannya bertema Pilgub Jatim, Pertarungan Dua Gajah di Hotel Yello Surabaya, Rabu (13/12/2017).

Selain jujur, lanjut Viktor, mereka yang memiliki rekam jejak yang baik juga menjadi faktor yang penting untuk banyak dipilih. Hal tersebut dibuktikan oleh 17.2 persen responden. Menempati posisi kedua, memiliki rekam jejak yang teruji serta terbukti diharapkan oleh masyarakat Jatim menjadi salah satu karakter yang harus dimiliki oleh Gubernur Jatim yang akan datang.

Baca Juga: Adu Visi-Misi: Khofifah Bersemangat, Gus Ipul Malah Curhat

Bukan hanya jujur dan memiliki rekam jejak yang teruji serta terbukti saja, menurut para responden karakter merakyat dan juga alim juga menjadi sangat penting. Buktinya, secara berturut-turut, kedua karakter tersebut oleh 15.8 persen dan 11.1 persen responden dianggap penting serta menempati posisi 4 besar hasil survei terhadap Gubernur yang diharapkan memimpin Jatim.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Peneliti Senior SSC Viktor Tobing juga memandang bahwa rekam jejak merupakan salah satu faktor yang perlu digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pemilih untuk kelak memilih sosok Gubernur Jatim ke depan. Pendapat Viktor tersebut juga dibuktikan oleh hasil survei lanjutan yang menyatakan bahwa 25.9 persen responden sepakat bahwa kinerja atau kerja nyata menjadi hal yang mempengaruhi pilihan mereka terhadap gubernur dan wakil gubernur.

“Meskipun rekam jejak atau kerja nyata dari para cagub ini perlu, tapi yang dibutuhkan oleh masyarakat Jatim sejatinya bukan hanya itu saja. Masyarakat Jatim tidak hanya sekedar memiliki penalaran yang logis, taraf edukasi dari masing-masing individu juga turut masuk dalam pertimbangan mereka, calon pemilih,” jelas Victor.

SSC “Mereka kelak harus mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di daerah mereka” (Foto: Agus)

Lanjut Viktor, kondisi itu menjadikan seorang pemimpin di Jatim tidak boleh hanya sekedar menjadi pemimpin belaka.

“Mereka kelak harus mampu juga menjawab persoalan-persoalan yang ada di daerah mereka. Kemampuan menyelesaikan persoalan juga menjadi penting. Syarat mutlaknya adalah mereka harus mampu menyelesaikan masalah dengan cara elegan dan mampu mengayomi semua pihak. Dalam hal ini, tentu saja dituntut suatu kemampuan analisis yang tepat dan dapat diaktualisasikan secara sederhana,” terangnya.

Kiai Jadi Panutan Melebihi Tokoh Politik dan Tokoh Terpelajar

Juru Bicara Tim 9, Kiai Asep Saifuddin Chalim (Foto: Tudji)

Keberadaan tokoh agama, atau dalam kaitan agama Islam akrab disebut kiai, masih menjadi dasar pilihan bagi sebagian besar masyarakat Jatim untuk menentukan pilihan di Pilgub Jatim 2018. Hal tersebut juga dibuktikan oleh hasil survei yang dirilis oleh SSC.

Baca Juga: OSO Dukung Khofifah, Jangan Ada Dusta di Antara Kita

Meskipun berada di posisi kedua pada hasil survei, posisi Kyai sebagai dasar pilihan masih menjadi opsi utama bagi 21.4 responden. Opsi tersebut hanya dikalahkan oleh “atas dasar keyakinan sendiri” yang dipilih oleh 31.8 persen responden.

Dari penelitian yang telah dilakukan tersebut, posisi rekomendasi dari tokoh politik dan tokoh terpelajar seperti dosen ataupun guru ternyata juga masih kalah pamor dibandingkan rekomendasi dari para Kiai. Secara berturut-turut, hanya 16.8 persen dan 6.8 persen responden yang menganggap kedua elemen masyarakat tersebut menjadi dasar dari pilihan mereka.

Fenomena tersebut, menurut Peneliti Senior SSC Surokim Abdussalam, merupakan hal yang tidak begitu mengherankan. Secara cultural, masyarakat di Jatim yang mayoritas nahdliyin dan tinggal di pedesaan akan cenderung kultur tawadhu dan tabik kepada para kiai.

“Karena para kiai ini adalah jangkar budaya dan peradaban masyarakat lokal. Selama ini Beliau lah yang menuntun laku, gerak batin, dan dhohir dari masyarakat. Sebelumnya, para kiai melakukan itu semua tanpa tendensi apapun. Itu yang membuat kuasa Beliau menjadi abadi dan membumi di Jawa Timur. Apabila sekarang terjadi pergeseran, nah itu yang harus disesalkan,” kata Rokim.

Potensi adanya pergeseran tersebut, menurut pria yang juga Dekan Fisip Universitas Trunojoyo Madura tersebut, menjadikan keterlibatan para kiai dalam praktik politik harus dibaca secara hati-hati.

“Kalau yang sepanjang saya tahu, kiai khos sesungguhnya akan sangat berhati-hati dan tidak vulgar dalam memberikan dukungan politik. Sayangnya, saat ini kita mengalami defisit kiai yang mampu berfungsi seperti sebagaimana mestinya itu,” jelasnya.

Rokim berharap agar para kiai untuk kembali kepada khittah sebagai jangkar budaya masyarakat. Menurutnya, kiai sebagai junjungan umat juga harus senantiasa berhati-hati apabila melibatkan diri dalam urusan politik.

“Jadi, seharusnya, para kiai ini baru ambil sikap ketika situasi sudah sangat berbahaya dan genting. Bisa dibilang saat ini saya gagal paham. Kini banyak kiai yang terlibat dukung mendukung secara vulgar dalam politik. Itu, sekali lagi akan terus menggerus marwah dan kehormatan dari para kiai di hadapan publik,” lanjutnya.

Ambil Uangnya, Pilih yang Terbaik 

Di Pilgub Jatim, masyarakat pilih yang terbaik (Agus)

Para kandidat peserta Pilgub Jatim 2018 nampaknya sudah harus meninggalkan kebiasaan jika ingin melakukan serangan fajar di hari pemilihan, atau menjelang hari pemilihan. Serangan fajar yang biasanya berupa pembagian uang kepada masyarakat untuk mengarahkan pilihan mereka, ternyata sudah tidak lagi begitu efektif.

Hasil survei Surabaya Survey Centre (SSC), 43.6 persen responden saat ini mengaku bahwa mereka akan menerima uang dari para kandidat, hanya saja pemberian tersebut sama sekali tidak akan merubah pilihan yang sudah mereka putuskan sebelumnya. 34.8 persen responden lainnya juga menyatakan bahwa akan mengambil uang yang diberikan oleh para kandidat bakal cagub-cawagub. Tetapi si pemberi uang tersebut sama sekali tidak akan menjadi pilihan mereka.

“Itu dikarenakan 34.8 persen responden yakin bahwa si pemberi uang akan korupsi untuk balik modal apabila terpilih kelak, dan itu akan sangat berbahaya dan merugikan rakyat Jatim,” terang Rokim.

Di sisi lain, 8.7 persen responden mengaku bakal menerima uang dari seluruh cagub-cawagub yang melakukan serangan fajar. Bagaimana dengan pilihan mereka? Responden dari kategori ini memastikan bakal mengarahkan pilihan mereka kepada cagub-cawagub yang memberikan uang dengan nominal paling tinggi. Meskipun demikian, masih ada 12.1 persen responden yang menyatakan bakal langsung memilih siapa pun yang kelak memberikan mereka uang.

Terkait temuan tersebut, Peneliti Senior SSC Surokim Abdussalam memandang bahwa saat ini politik uang hanya akan efektif di kalangan masyarakat pedesaan dengan latar belakang pendidikan dari para pemilih yang bisa terbilang minim. Sehingga, ia menghimbau kepada para peserta pemilu agar sangat berhati-hati dan bijak untuk tidak menggunakan politik uang.

Baca Juga: Kandidat Harus Punya Konsep Jelas Dekati Pemilih

“Sekarang ini budaya bagi-bagi uang atau katakanlah sembako sudah tidak populer. Masyarakat sudah mulai meningkat literasi politiknya. Budaya politik uang, justru malah bisa jadi bumerang,” kata Rokim.

Pria yang juga menjadi Dekan Fisip di Universitas Trunojoyo, Madura tersebut menjelaskan bahwa bumerang yang ia maksud adalah pola politik uang justru bakal menjadi strategi yang kontra produktif bagi mereka yang menggunakan metode tersebut.

“Terlebih lagi apabila diterapkan di daerah urban. Survei SSC periode lalu juga menunjukkan hal yang sama. Jika masih ada pasangan calon yang meyakini bahwa politik uang masih sangat relevan, maka paslon tersebut sudah bisa dipastikan tidak update hasil survey. Patut dikasihani mereka yang melakukan itu,” jelasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here