Kisruh Angkot Kota Malang

Masyarakat Sudah Resah, Pemerintah Harus Tegas

0
87

Nusantara.news, Kota Malang – Setelah dua kali demonstrasi di depan gedung Balaikota Malang dan mogok kerja terhitung mulai Senin  lalu, hari ini  (9/3/2017) ratusan sopir angkot menggelar longmarch sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas di beberapa titik.

Bermula berangkat dari Terminal Arjosari mereka melakukan konvoi (longmarch) sekitar pukul 09.00 WIB, rombongan sopir angkot sempat berhenti lama, terkesan seperti memblokade jalur menuju terminal sehingga beberapa angkutan seperti bus juga susah untuk memasuki terminal. Aksi blokade ini sempat berlangsung hingga lebih dari satu jam.

Sekitar pukul 10.30 WIB, sempat terjadi beberapa negosiasi yang kemudia mereka melanjutkan konvoi mereka menuju stasiun dan balaikota kembali.

Aksi demonstrasi, dan pemogokkan sopir angkot ini disayangkan beberapa warga. “Semakin lama aksi sopir angkot ini makin meresahkan warga. Banyak masyarakat dan anak sekolahan yang biasanya menjadi penumpang angkot itu terlantar,” ujar Hesti warga Gang Sumpil, Arjosari.

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bambang Sumarto, menegaskan untuk pemerintah harus konsisten dalam menegakan aturan sebagai solusi meredam polemik transportasi online dan konvensional yang terjadi. Ia melanjutkan setiap usaha apapun harus berdasarkan hukum. Ketegasan itu tidak terkecuali berlaku pada moda transportasi berbasis aplikasi. “Semua ada berdasarkan hukum, karena negara kita juga berdasar negara hokum. Itu fungsi negara sebagai stabilitator apabila ada kesenjangan seperti ini,” ungkapnya

Sementara itu, Badan Pekerja Malang Corruption Wacth (MCW), Buyung Trisna mengungkapkan,  apabila fenomena ini semakin berlarut akan  meresahkan masyarakat. Tetapi,  jangan terlalu menyalahkan sopir angkot, Sebab   sopir angkot juga menjadi korban atas polemik transportasi ini.

“Memang ini meresahkan masyarakat, apabila demo dan mogok narik berlarut. Namun apabila kita jeli, para sopir angkot meluapkan kekesalan karena juga menjadi korban, atas permasalahan ini, sehingga mereka meluapkan ekspresi mereka seperti ini,” ujarnya kepada Nusantara.news, Kamis (9/3/2017)

Ia melanjutkan, bahwa fenomena polemik ini terus berlanjut dan terjadi karena kurang ada ketegasan dari pemerintah untuk bertindak tegas dan tanggap atas konflik horizontal yang telah terjadi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here