Mau Percaya Polisi?

0
267

KEPERCAYAAN publik kepada polisi, rupanya sangat penting di mata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Itulah sebabnya dia memerintahkan jajaran Hubungan Masyarakat Polri, dari tingkat Mabes sampai ke polres, untuk meredam isu negatif tentang kepolisian. “Tonjolkan informasi positif Polri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujar Tito dalam Konsolidasi Divisi Humas Polri, Senin, 17 Desember 2018.

Kepercayaan publik, kata Tito, bisa diraih dengan memberikan informasi yang positif dan inspiratif tentang personil kepolisian. Misalnya tentang prestasi dan terobosan Polri, cerita polisi yang membantu penyeberang jalan, atau anggota Polri yang ikut penanggulangan bencana.

Saking pentingnya peran humas, Tito menyebutnya sebagai salah satu fungsi utama Polri, di samping lima fungsi utama yang sudah ada, yakni reserse kriminal, intelijen keamanan, sabhara, lalu lintas dan bimbingan masyarakat.

Kita sependapat. Tugas-tugas kepolisian tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila tidak mendapatkan dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat itu hanya bisa datang dari adanya kepercayaan. Memaksimalkan fungsi humas adalah salah satu cara meraih kepercayaan itu.

Tetapi, ada faktor lain yang juga mendasar. Tito tentu masih ingat pengarahan Presiden Joko Widodo dalam acara syukuran Hari Bhayangkara ke-72, di Jakarta 11 Juli silam.  “Lakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” ujar Presiden ketika itu.

Menegakkan hukum adalah salah satu dari tiga tugas pokok Polri yang digariskan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, selain memelihara kamtibmas dan melayani masyarakat. Karena menyangkut tugas pokok, sangat tepat Presiden memberi penekanan pada penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Tidak ada cara lain yang lebih mangkus meraih kepercayaan dan dukungan masyarakat kecuali masyarakat bisa merasakan polisi sudah maksimal melaksanakan tugas pokoknya. Tanpa pencapaian itu, sehebat apa pun humas tidak akan mampu meningkatkan citra polisi –kecuali sekadar melumurinya dengan gincu-gincu palsu.

Pertanyaannya yang harus dijawab Polri adalah, apakah semua itu sudah maksimal dilakukan?

Dalam penegakan hukum, seperti yang diperintahkan Presiden tadi, ada beberapa kasus yang menyita perhatian publik belum terselesaikan. Kasus Novel Baswedan misalnya. Sebenarnya kasusnya tak luar biasa. Namun karena menyangkut seorang penyidik dari sebuah lembaga yang sangat diharapkan publik, gaung kasus ini sangat kuat. Sejak terjadi pada 11 April 2017, hingga hari ini kasus ini sudah berumur 1 tahun 8 bulan. Tapi, titik terang masalah ini tak kunjung tampak.

Sementara untuk kasus-kasus kriminal yang jauh lebih sulit, seperti terorisme atau narkoba, polisi amat mudah mengungkapnya. Rangkaian prestasi Polri itu bagaikan sebelanga susu yang ditetesi setitik nila oleh penyelidikan kasus Novel yang seperti tak berujung itu.

Atau kasus pembakaran Polsek Ciracas belum lama ini. Dalam hitungan jam, polisi berhasil membekuk semua pengeroyok anggota TNI itu. Sementara siapa saja gerombolan pembakar Polsek dan penganiaya Kapolsek Ciracas dan sejumlah warga sekitar, belum diungkapkan hingga sekarang. Padahal, menurut keterangan beberapa saksi mata, gerombolan itu terdiri dari ratusan orang. Logikanya, menangkap pelanggar hukum yang banyak pasti lebih mudah ketimbang pelaku perseorangan.

Apakah itu ada kaitannya dengan dugaan bahwa pelaku adalah oknum anggota TNI. Bisa jadi. Tetapi, semestinya tidak ada kendala bagi Polri untuk mengungkap itu, atas dasar prinsip kesamaan di depan hukum.

Mungkinkah ada kendala psikologis yang dihadapi Polri? Mungkin pula demikian. Namun, seyogianya kendala itu sudah teratasi karena Pangdam Jaya sudah menyatakan akan menindak tegas jika ada anggota Kodam Jaya yang terlibat. Menko Polhukam Wiranto pun menyatakan ketegasan serupa.

Kita tidak ingin kasus ini menggantung lama seperti Kasus Novel. Ketika berbicara kepada wartawan terkait perintah Presiden untuk menuntaskan Kasus Novel, 31 Juli 2017 lalu, Kapolri mengatakan akan melibatkan KPK dalam tim investigasi karena KPK lebih dipercaya masyarakat.

Pengakuan bahwa KPK lebih dipercaya itu sangat menyedihkan, karena itu adalah “kejujuran” Kapolri bahwa ada tembok yang amat tebal dan tinggi yang dihadapi anak buahnya dalam menyidik kasus tersebut. Itu sebabnya dia mengajak KPK, agar menjadi saksi betapa perkasanya tembok itu.

Bagi negara hukum, ini tak main-main. Ketika penegak hukum merasa tak berdaya karena faktor-faktor di luar dirinya, keberlangsungan negara hukum menghadapi ancaman serius.

Publik mengharapkan Polri berlaku seperti Dewi Justicia atau Dewi Themis dalam cerita mitologi Yunani. Patung yang kerap dipajang di kantor-kantor penegak hukum itu adalah simbol keadilan. Sang Dewi dengan mata tertutup, timbangan yang menggantung dari tangan kiri, serta tangan kanannya menggenggam pedang. Ikonografi semacam itu melambangkan bahwa keadilan dan penegakan hukum itu buta, blind justice dan blind equality.

Semua penegak hukum juga hafal di luar kepala ucapan negarawan Romawi, Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, bahwa fiat justitia ruat caelum, keadilan harus ditegakkan, walaupun langit runtuh. Atau fiat justitia ne pereat mundus, keadilan harus ditegakkan agar dunia tidak runtuh. Ada perdebatan filosofis di kalangan ahli hukum, manakah di antara dua kredo itu yang mesti dipedomani. Tetapi, tak ada yang membantah substansi dari dua kaedah yang diakui sebagai asas hukum universal tersebut.

Kalau Polri mampu mewujudkan itu, dan melaksanakan apa yang diperintahkan Presiden di atas, kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya. Layaknya di dunia pemasaran, Humas Polri itu hanya salesman. Dia bisa sukses jika barang dagangannya memang berkualitas bagus. Kalau tidak, penjual tak ubahnya penipu, lantaran memasarkan barang tak bermutu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here