May Day: Dari Hapus Outsourcing hingga Cabut Perpres Pekerja Asing

0
106

Nusantara.news, Jakarta – May Day is not fun day. May Day is not holiday. May Day is struggling of labour issue. May Day bukanlah hari libur. Tapi, May Day adalah hari peringatan perlawanan kaum buruh se-dunia dari berbagai bentuk penindasan dan pelanggaran hak yang mereka terima. Baik itu dari pihak perusahaan maupun akibat dari otoritas pemerintah.

Peringatan May Day tidak terlepas dari sejarah perjuangan kelas buruh dalam menuntut 8 jam kerja yang dikobarkan di Amerika Serikat pada Taggal 1 Mei 1886. Kala itu, para buruh dipaksa untuk bekerja hingga 16 jam sehari. Bahkan, di beberapa tempat ada yang dipaksa bekerja hingga 19 jam sehari di pabrik-pabrik.

Karena durasi jam kerja yang panjang dengan upah tak sebanding, sejumlah Serikat Buruh melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan besar-besaran. Mereka menuntut kenaikan upah yang layak. Aksi buruh yang berlangsung secara serentak hingga berhari-hari ini berlangsung ricuh. Bentrokan antara buruh dan aparat pemerintah pun tak terelakan.

Tercatat empat orang tewas dari barisan para buruh, tak kurang dari 100 orang ditahan. Peristiwa yang tepatnya terjadi di Chicago ini kemudian dikenal dengan nama Insiden Haymarket atau Kerusuhan Haymarket. Oleh Konferensi Internasional Sosialis, tragedi ini lantas ditetapkan sebagai momentum perjuangan buruh. Selanjutnya, setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional.

Peringatan May Day di Indonesia sendiri pertama kali diperingati pada tahun 1920. Namun sejak pemerintahan masa Orde Baru, May Day tidak lagi di peringati di Indonesia. Hal ini lantaran aksi-aksi mereka dihubungkan dengan gerakan berpaham komunis. Setelah masa Orde Baru di bawah rezim Soeharto tumbang, setiap tanggal 1 Mei kembali menjadi peringatan hari buruh di Indonesia.

Pada tahun 2018 ini, jutaan kaum buruh Indonesia di berbagai pelosok daerah memperingati May Day dengan menggelar unjuk rasa. Ada tiga point utama dari tuntutan yang disuarakan para buruh secara serempak terhadap rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pertama, yakni pencabutan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA). Kedua, mereka menuntut diturunkannya harga bahan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Dan ketiga, tolak upah murah dan hapus system kerja kontrak atau outsourcing. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here