May Day, Perpres TKA Dicabut, Diuji atau Dipansus

0
84
Demo buruh menuntut dicabutnya Perpres No 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Keberadaan Perpres TKA berpotensi menggusur tenaga lokal digantikan tenaga asing.

Nusantara.news, Jakarta – May Day, ribuan buruh ‘menggeruduk’ Istana Negara, Istora Senayan, Balai Kota, dan Kemenakertrans, serta Gedung DPR/MPR. Aksi 1 Mei atau dikenal Hari Buruh Sedunia (May Day) menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesah buruh. Ada tiga tuntutan yang disuarakan para demonstran, yang tertuang dalam TRITURA PLUS, yaitu turunkan harga tarif listrik, cabut PP 78, dan pilih presiden 2019 yang proburuh alias tolak tenaga kerja asing (TKA) buruh kasar dari China.

Tuntutan yang terakhir bukan tanpa alasan. Sejak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing diterbitkan, hal tersebut telah mengancam keberadaan tenaga kerja lokal.

Perpres TKA tidak jauh berbeda dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juli 2014. Perbedaannya hanya pada percepatan proses birokrasi dalam perzinan untuk pekerja asing ahli level menengah ke atas. Inilah yang menjadi masalah, Perpres TKA telah mempermudah buruh kasar asing masuk ke Indonesia.

Beberapa pasal yang dinilai kontroversial salah satunya Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA yang terdiri dari tiga poin di mana pasal tersebut menyebutkan pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan TKA) untuk memperkerjakan TKA.

Bunyinya, pertama pemegang saham yang menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada pemberi kerja TKA. Kedua pegawai diplomatik atau konsuler pada kantor perwakilan negara asing, dan TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah.

Kemudian pada ayat (2) dituliskan, jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri.

Keringanan memperoleh RPTKA ini juga tercantum pada Pasal 13 ayat (1) dan (2). Yakni, untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, Pemberi Kerja TKA dapat memperkerjakan TKA dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja setelah TKA bekerja. Dan, pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, paling lama (1) satu hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA seperti yang disebutkan di atas tentu mengalahkan ketentuan pengurusan RPTKA yang sudah diatur sebelumnya di Peraturan Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) No 12 Tahun 2009.

Dalam Pasal 56 ayat (1) peraturan Kepala BKPM itu menyebut perusahaan penanaman modal dan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang akan memperkerjakan TKA harus memperoleh pengesahan RPTKA tanpa menyebut pengecualian untuk posisi-posisi tertentu.

Oleh sebab itu Perpres TKA tersebut bisa dikatakan meniadakan proses pengurusan RPTKA untuk posisi-posisi tertentu pada semua jenis perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri yang memperkerjakan TKA.

Perpres TKA selain mempermudah masuknya TKA karena mereka unskill workers, mengakibatkan ribuan buruh kasar TKA China yang membanjiri Indonesia mencapai berkali-kali lipat. Sementara buruh lokal hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

Padahal sesuai ketentuan UU No 13 Tahun 2003, keberadaan TKA memang diatur dengan cukup ketat, yakni melarang TKA unskill bekerja di Indonesia, kecuali yang memiliki keterampilan seperti tenaga ahli mesin teknologi tinggi, ahli hukum internasional, akuntansi internasional, dan lain-lain. Itu pun wajib dipersyaratkan TKA harus bisa berbahasa Indonesia, satu orang TKA didampingi 10 orang pekerja lokal, terjadi transfer of knowledge dan transfer of job.

Selain dianggap melanggar Undang-undang, apa yang dijanjikan Presiden Jokowi dengan mempekerjakan 10 juta tenaga kerja di dalam negeri, dengan adanya Perpres TKA justru dinilai sebagai kebalikannya. Yang ada Presiden Jokowi berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga asing, khususnya dari China.

Meskipun ada investasi dari China, namun Perpres TKA tetap saja berpotensi tidak memberikan manfaat, sebab pekerja lokal terancam tidak bisa bekerja di pabrik atau perusahaan dari China tersebut.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, Perpres TKA tidak dibutuhkan. Pemerintah seharusnya lebih menekankan pada aspek penegakan aturan/law inforcement terhadap TKA buruh kasar dari China. Sebab masuknya buruh kasar dari Cina dianggap melanggar konstitusi dan berpotensi membahayakan kedaulatan negara Indonesia.

“Hal itu bisa saja terjadi, kalau lapangan kerja baru tersebut diisi oleh TKA buruh kasar dari Cina. Jika memang demikian, buat apa ada investasi dari China? Dan buat apa Presiden Jokowi membuat Perpres Nomor 20 tahun 2018 tersebut?” ujar Iqbal.

Keluhan buruh memang cukup masuk akal. Pasalnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menilai Perpres TKA tidak akan membuka pintu vokasi dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal serta pertukaran teknologi dengan pihak asing.

Alasan pemerintah untuk mempekerjakan asing itu akan terbentur fakta bahwa mayoritas pekerja buruh di Indonesia kalah bersaing karena berpendidikan rendah, yakni 60 persen lulusan SMP.

Bhima mengatakan pemerintah tidak perlu hanya bergantung pada TKA untuk mengasah keterampilan para tenaga kerja domestik. Tujuan tersebut bisa dicapai dengan menggunakan dana kompensasi.

“Tiap tahun kita punya dana kompensasi Rp 1,4 triliun. Ini digunakan untuk apa? Ini baru ada transfer of knowledgetransfer of skills. Kompensasi bisa digunakan untuk upgrading skills,” ujar Bhima.

Namun fakta yang terjadi, TKA justru menggerus devisa negara. Peran TKA juga tidak terlalu signifikan dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. “TKI kita di luar ini membawa devisa bagi negara lain. Kalau TKA, menggerus devisa kita. Ini faktanya,” ucapnya.

Pertimbangan uji materi

Desakan Presiden Jokowi mencabut Perpres TKA pada May Day sudah sangat kuat. Apabila regulasi itu tidak dicabut, para buruh siapa-siap akan menggugat Perpres TKA di Mahkamah Agung (MA). Saat ini KSPI dengan bantuan Prof Yusril Ihza Mahendra sedang mempersiapkan judicial review (uji materi) ke MA terhadap Perpres TKA.

Yusril Ihza Mahendra membenarkan pihaknya melakukan uji materil Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing ke Mahkamah Agung. Yusril mengklaim, mempunyai komitmen yang teguh untuk membela kelompok tertindas oleh kesewenang-wenangan penguasa, apalagi terhadap buruh yang jumlahnya begitu besar di Indonesia.

“Saya akan bertindak sebagai kuasa hukum KSPI untuk menguji materil Perpres kontroversial yang diteken Presiden Jokowi dengan petitum maksimal agar Mahkamah Agung membatalkan Perpres,” kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

Uji materi Perpres TKA dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, setiap organisasi pekerja seperti KSPI mempunyai legal standing untuk menguji Perpres.

Kedua, materi Perpres TKA merugikan kepentingan pekerja Indonesia. Presiden Jokowi yang digambarkan berjiwa populis prorakyat, melalui Perpres TKA justru malah proasing dan sama sekali tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.

Ketiga, isi Perpres TKA tak sesuai dengan janji kampanye Jokowi yang mau menyediakan 10 juta lapangan kerja. Pertanyaannya, yang 10 juta itu pekerja dari mana, pekerja dalam negeri atau pekerja asing yang mau dikasih kesempatan kerja. Perpres TKA lebih banyak mengatur tentang kemudahan bagi masuknya pekerja asing.

Keempat, alasan Presiden Jokowi dikomplain bahwa prosedur perizinan TKA berbelit-belit patut dipertanyakan. Siapa yang sebenarnya yang dilayani oleh Jokowi, bangsa sendiri atau asing?

Kelima, Pemerintah selalu saja berdalih ada jutaan TKI berkerja di luar negeri, negara lain tidak protes. Sementara kita dianggap memprotes akan membanjirnya TKA di sini. Mereka (negara lain) tidak protes karena mereka butuh TKI. Sementara kita protes karena kita tidak butuh TKA. Sebab di Indonesia masih banyak rakyat yang miskin dan nganggur, untuk apa TKA?

Keenam, Perpres TKA dinilai bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi kedudukannya, yakni UU No 13 Tahun 2003.

Pansus Perpres TKA mendesak

Perpres TKA saat ini memang bak pisau bermata dua bagi Jokowi. Aturan ini dibuat agar bisa mendorong masuknya investasi asing. Namun di sisi lain, aturan yang dikeluarkan justru mempermudah administrasi masuknya TKA ke dalam negeri ini.

Terkait keberadaan Perpres TKA, wakil rakyat di Senayan rupanya tidak tinggal diam. Ada usulan DPR untuk membentuk panitia khusus (Pansus) hak angket TKA. Wacana ini disuarakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Politisi Gerindra itu menilai, Perpres TKA membuat masyarakat Indonesia semakin sulit mendapatkan pekerjaan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga mendukung rencana itu. Menurutnya, DPR juga perlu membentuk Pansus Angket untuk menyelidiki dugaan banyaknya TKA ilegal yang bekerja di berbagai daerah di Indonesia. Faktanya, banyak sekali ada pabrik-pabrik yang dibuka di tengah hutan, yang remote, dan sebagainya. Itu yang membuat anggota DPR perlu melakukan investigasi yang lebih lanjut. Levelnya memang Pansus Angket.

Beberapa fraksi oposisi di Komisi IX yang dipelopori Partai Gerindra tidak mau ketinggalan. Mereka berniat membentuk Pansus Angkat TKA dengan menggalang dukungan untuk melakukan uji materi atas beleid yang diundangkan pada 29 Maret 2018 itu.

Kekhawatiran DPR akan Perpres TKA cukup beralasan. Apalagi jika menyimak laporan Ombudsman RI yang menemukan maladministrasi pada proses masuknya TKA selama tahun 2017. Alasan utama yang dikatakan Ombudsman adalah perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2015 tentang Tata Cara Pengunaan TKA. Dengan peraturan itu, syarat TKA bisa berbahasa Indonesia dihilangkan, sehingga TKA terutama dari China lebih mudah masuk ke Tanah Air. Tidak adanya filter yang ketat, seperti dengan kewajiban berbahasa Indonesia, bukan tak mungkin membuat banyak tenaga kasar dari luar masuk ke Tanah Air.

Mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah TKA tahun 2017 sebanyak 126.000 orang, naik dari 2016 sebanyak 74.813 orang. Pemerintah tak boleh tutup mata. Pemerintah harus bisa memastikan bahwa aturan tersebut bukan menjadi bumerang bagi tenaga kerja Indonesia. Karena itu pengawasan, terutama atas keberadaan TKA kasar perlu ditingkatkan.

Persoalan TKA ini sebenarnya sudah lama menjadi perhatian serius Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan. Pada 2016 yang lalu, Komisi IX telah membentuk panja untuk meneliti keberadaan TKA yang konon kabarnya banyak bekerja di berbagai pelosok Tanah Air. Panja yang dibentuk pun telah menghasilkan rekomendasi yang selanjutnya secara resmi telah diserahkan kepada pemerintah.

Namun sebelum rekomendasi panja belum maksimal dilaksanakan, presiden malah mengeluarkan Perpres 20/2018. Setidaknya ada lima poin rekomendasi Panja TKA Komisi IX.

Pertama, mendesak Kementerian Ketenagakerjaan menambah penyidik pegawai negeri sipil.

Kedua, mendesak pemerintah membentuk satuan tugas penanganan tenaga kerja asing ilegal yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian, Badan Intelijen Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Ketiga, penerapan tindakan tegas bagi semua tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia, termasuk perusahaan pengerah tenaga kerja asing yang sengaja mendatangkan pekerja asing secara ilegal.

Keempat, mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk merevisi Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Setidaknya, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mempersyaratkan kemampuan berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dan adanya kemampuan serta alih pengetahuan.

Kelima, mendesak pemerintah agar memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk mengerjakan proyek infrastruktur sehingga lapangan pekerjaan semakin terbuka untuk rakyat Indonesia.

Karena hasil rekomendasi Panja Komisi IX itu tidak diperhatikan oleh presiden, wajar jika kemudian muncul usulan untuk menaikkan fungsi pengawasan DPR ke level yang lebih tinggi dalam bentuk Pansus Angket TKA.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here