MCW dan UNISMA Kritisi Penerapan JKN

0
28
Ilustrasi BPJS dan JKN (Sumber: Idola CDN)

Nusantara.news, Kota Malang – Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang didedikasikan sebagai program untuk menjamin kesehatan dan keberlangsungan hidup masyarakat kelas menengah ke bawah. Sayang, acap kali dalam pelaksanaannya terkesan amburadul sehingga tidak tepat sasaran.

Malang Corruption Watch (MCW) menyebut memang, berdasarkan pengamatan dan laporan masyarakat yang masuk ke lembaganya, banyak ditemukan masalah terkait pelaksanaan JKN.

“Iya memang ada beberapa permasalahan terkait teknis pelaksanaan dari salah satu program kesehatan nasional tersebut, dan itupun kita juga mendapat dari beberapa laporan dari jaringan warga kami,” ujar Mayedha Adifirsta, Divisi Korupsi dan Politik MCW.

Hal yang mengemuka, ungkap Mayedha, terkait lemahnya kontrol Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang.

“Mulai dari lemahnya pendataan penerima, infrastruktur kesehatan tidak memadai dan tidak merata, instansi kesehatan tidak maksimal dalam mensosialisasikan, dan minimnya transparansi anggaran juga jadi permasalahan klasik,” jelas Mayedha.

Selain itu, kebijakan anggaran kesehatan belum mencapai minimal 10 persen APBD Kota Malang.

Sejauh ini MCW terus mengamati dan mengadvokasi beberapa warga yang mengeluhkan teknis pelaksanaan progran JKN. MCW pun menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Malang (Unisma) guna mengamati dan mendorong kualitas penyelenggaraan JKN di Indonesia, khususnya pelaksanaan di Kota Malang.

Perwakilan Unisma, Khalikussabir SE MM mengatakan Unisma terbuka lebar untuk diskusi dengan tema penting berkaitan persoalan kehidupan hak warga negara, salah satunya mengnai penyelenggaraan jaminan kesehatan.

“Kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar hidup masyarakat menjadi penting untuk diperhatikan,” tandasnya.

Pihaknya menyebut bahwa masih banyak terjadi permasalahan pelayanan kesehatan baik dari pusat, daerah maupun pelaksanaan ke unit teknis.

“Persoalan kualitas layanan kesehatan sering menjadi masalah tersendiri di tingkat penyelenggara, pemangku kebijakan tentang siapa pemegang tanggung jawab atas jaminan kesehatan nasional,” pungkas Sabir.

Ia berharap kedepan pelayanan dan pelaksanaan program kesehatan nasional dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada warga yang mengeluh.  “Untuk penguatan fenomrna dan temuan dapa dilakukan riset dan survei pendidikan pada masyarakat terkait penyelenggaran program kesehatan tersebut,” tukas Pria yang juga Dosen FE Unisma itu.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah salah satu bentuk program pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan nasional. JKN bertujuan menjamin agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan berdasar prinsip asuransi sosial. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here