MCW Tuntut : Cabut Mandat Pengusung Hak Angket & Penjarakan Koruptor E-KTP

0
86
Demonstrasi Pemuda Anti Korupsi di depan Balaikota Malang, menuntut penyeleseian kasus Korupsi E-KTP dan Cabut Hak Angket pelemahan KPK (Sumber: MCW)

Nusantara.news, Kota Malang – Sekumpulan pemuda anti korupsi yang tergabung dalam Malang Corruption Wacth (MCW) menggelar aksi di depan Balaikota Malang pada Selasa, (25/7/2017). Mereka menyuarakan terkait masalah E-KTP yang berlarut dan juga beberapa upaya pelemahan KPK oleh DPR.

Dengan rangkaian spanduk, dan panji tuntutan yang bertuliskan antara lain “Korupsi E-KTP Nyiksa Banyak Orang”, “Indonesia Perlu KPK untuk Menghalau DPR yang Korupsi”, dan “Yang Melemahkan KPK Pasti Koruptor”, mereka berorasi dengan lantang hingga pukul 13.15 WIB.

Dalam pelaksanaan aksinya ada beberapa tuntutan yang dilayangkan oleh MCW. Pertama, terkait penolakan hak angket DPR karena dijadikan senjata politik para koruptor. Selanjutnya adalah terkait penuntasan kasus e-KTP serta beri sanksi tegas bagi orang-orang yang terlibat kasus korupsi.

Koordinator Aksi, Mayeda Adifirsta,mengungkapkan, hak angket bentukan DPR merupakan suatu upaya untuk melawan KPK dari penyelidikan kasus e-KTP. “Angket adalah bentuk intervensi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Ini adalah senjata koruptor untuk melawan”, tuturnya kepada wartawan, Selasa (25/7/2017).

Pihaknya menengarai bahwa pembuatan usulan Hak Angket itu dibuat merupakan kepentingan elit politik yang berupaya melindungi golongannya yang terindikasi terlibat kasus korupsi E-KTP.  “Jadi, orang-orang yang tergabung dalam pansus hak angket merupakan orang-orang yang perlu dipertanyakan integritas dan komitmen anti-korupsinya,” tegas Mayedha.

Oleh karena itu, dalam hal ini beberapa aktivis anti korupsi Kota Malang turun aksi untuk memberikan informasi kepada khalayak terkait perilaku pejabat negara yang korup, dan berimbas pada kerugian yang diterima masyarakat. “Bayangkan bagaimana susah dan ribetnya masyarakat yang belum mendapatkan KTP sampai sekarang, dan juga melihat para pejabat publik bertingkah layaknya anak kecil,” tandasnya.

Aksi treatrikal dan payung hitam pemuda anti korupsi

Para pemuda anti korupsi tersebut menghimbau kepada masyarakat Jawa Timur untuk tidak kembali memilih serta mencabut mandat anggota DPR yang tergabung dalam pansus hak angket KPK. “Kami menghimbau agar masyarakat Jawa Timur mencabut mandat serta tak mendukung lagi anggota DPR yang tergabung dalam hak angket KPK, terutama dari Dapil Jawa Timur”, pekik salah satu orator.

Selain itu para pemuda menekankan untuk tanggap pada pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan serta memberi mosi tidak percaya yang turut mendukung hak angket dan seringkali terlibat kasus korupsi.

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here