Media Asing Melihat Pembubaran HTI Dilatari Kekalahan Ahok

0
259
Salah satu aksi HTI menuntut Ahok dipenjarakan karena menistakan Islam. Foto: ANTARAFOTO

Nusantara.news – Sejumlah media asing ikut menyoroti pembubaran organisasi massa Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rabu (19/7), mengingat organisasi ini memiliki jaringan secara global. Rata-rata mereka melihat upaya pembubaran oleh pemerintah Indonesia setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) itu cenderung bersifat politis. Sejumlah media menduga, pembubaran organisasi tersebut ada kaitannya dengan kekalahan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Wahington Post misalnya yang menulis berita dengan judul “Indonesia Larang Grup Hizbut Tahrir yang Menginginkan Kekhalifahan Global” menuliskan bahwa Hizbut Tahrir, bersama kelompok-kelompok garis keras lain seperti Front Pembela Islam (FPI) berada di belakang serangkaian demonstrasi besar-besaran terhadap gubernur DKI Jakarta (Ahok), sekutu Jokowi dari kalangan minoritas Kristen yang dituduh menghujat Islam. Dia (Ahok) kemudian gagal terpilih kembali, dikalahkan kandidat Muslim. Ahok pun dipenjara selama dua tahun karena dianggap menghujat Islam. Hal senada juga ditulis oleh New York Times dengan judul berita yang kurang lebih sama.

Sementara itu, media Al Jazeera menulis judul berita “Hizbut Tahrir Indonesia Dilarang, untuk Melindungi Persatuan” yang juga mengaitkannya dengan konflik sektarian yang terjadi selama berbulan-bulan dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Media itu menulis, “Keputusan tersebut (pembubaran HTI) menyusul ketegangan dan protes sektarian yang berlangsung berbulan-bulan, sebagian diorganisir oleh Hizbut Tahrir yang menuding gubernur Kristen Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menghujat Islam dan akhirnya dipenjara 2 tahun.

Media Australia Vice.com menulis, bahwa sejumlah orang saat ini melihat pelarangan tersebut sebagai “serangan balik” balik terhadap kelompok Islam garis keras yang banyak mendapat dukungan dari partai oposisi selama pemilihan gubernur DKI Jakarta. “HTI adalah salah satu kelompok yang berada di pusat pertarungan sehingga membuat Ahok, sang sekutu Presiden, dipenjara,” sebut media tersebut.

“Mereka (HTI) telah membuat seorang rekan dekat presiden terlempar dari jabatannya dan dituduh melakukan penghujatan,” kata media itu mengutip Tim Lindsey, seorang ahli hukum Indonesia yang diwawancara ABC News Australia.

Ambivalensi media asing

Meski melihatnya cenderung politis, namun media-media asing tersebut tampak ambivalen dalam melihat isu pembubaran HTI jika dibandingkan dengan isu pemenjaraan Ahok calon gubernur DKI Jakarta yang terjerat tuduhan menghujat Islam. Dalam isu pembubaran ormas HTI, media asing tampak lebih berhati-hati dengan tidak menyebutnya sebagai mengancam kebebasan berserikat atau bahkan mengancam kehidupan berdemokrasi.

Padahal di sejumlah negara seperti Australia, Inggris, Amerika, atau Kanada alasan negara-negara tersebut membolehkan organisasi Hizbut Tahrir karena atas nama demokrasi yang meniscayakan kebebasan berserikat.

Berbeda halnya dalam kasus Ahok yang dipenjara dua tahun karena menghujat Islam, rata-rata media asing tegas mengatakan vonis tersebut merupakan “ancaman” bagi kehidupan berdemokrasi di negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ini. Secara senada waktu itu media asing menyebut kasus Ahok adalah ujian bagi toleransi dan pluralisme di Indonesia.

Padahal, bukankah pembubaran ormas tanpa adanya proses hukum yang adil juga ancaman bagi demokrasi dan keberagaman?

Harian Inggris The Guardian saat kasus Ahok mengusung judul “Jakarta governor Ahok sentenced to two years in prison for blasphemy”. Pada kepala beritanya harian ini menulis, vonis mengejutkan datang setelah kelompok Islam garis keras menyerukan agar pejabat beragama Kristen itu dipenjarakan akibat menyitir ayat Al Qur`an. Lebih lanjut koran kenamaan Inggris itu menulis, pengadilan dipandang sebagai ujian bagi toleransi beragama dan pluralisme di negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia.

Sejumlah media lain seperti Al Jazeera English versi online, The New York Times, The Washington Post, Strait Times Singapura, juga menulis berita senada yang intinya menganggap kasus Ahok sebagai ancaman bagi demokrasi, toleransi dan keberagaman di Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencabut status hukum HTI dengan alasan organisasi tersebut bertentangan dengan dasar negara Pancasila, kendati alasan itu telah dibantah oleh para pimpinan HTI.

Seminggu setelah Perppu No. 2 Tahun 2017 sebagai pengganti UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dikeluarkan, yang mengizinkan pelarangan ormas berideologi anti Pancasila dan UUD 1945, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Freddy Harris mengumumkan mereka secara resmi mencabut status hukum HTI.

“Kegiatan HTI bertentangan dengan Pancasila dan semangat Indonesia,” kata Freddy di hadapan wartawan di Jakarta, Rabu (19/7).

Keputusan pemerintah ditentang oleh sejumlah kelompok terutama kelompok Islam, kecuali Nahdlatul Ulama (NU) yang mengidentifikasi diri sebagai Islam moderat, para aktivis hak asasi manusia, serta sejumlah pakar hukum. Mereka beranggapan pembubaran organisasi tanpa proses hukum di pengadilan bertentangan dengan demokrasi, khususnya asas kebebasan berserikat. Sementara itu, juru bicara HTI Ismail Yusanto menyatakan akan menempuh jalur hukum melawan pembubaran organisasinya tersebut.

HTI telah ada di Indonesia selama lebih dari tiga dekade. Meski sebagai organisasi berasaskan Pancasila, organisasi ini merupakan salah satu pendukung paling vokal pembentukan kekhalifahan Islam di Asia Tenggara. Namun, kenapa pembubaran HTI baru dilakukan sekarang? Ketika anggotanya telah mencapai puluhan ribu di seluruh pelosok Indonesia. Ini juga patut dipertanyakan.

Jika terbukti menentang Pancasila dan UUD 1945, serta tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), HTI ataupun organisasi lainnya memang patut dilarang di Indonesia yang telah sepakat memilih Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan dasar negara. Tapi lagi-lagi, semua harus dengan bukti, Pemerintah harus membuktikan lewat peradilan yang seadil-adilnya serta transparan. Jangan ada kesan, pembubaran ormas HTI, atau nanti ormas lainnya dilatari oleh “balas dendam politik”. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here