Media Thailand Tuduh Presiden Jokowi Berbohong

1
8484

Nusantara.news, Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari Asia Times, sebuah konglomerat media global berbahasa Inggris yang berbasis di Thailand memuat kisah kebohongan Jokowi. Asia Times mengangkat judul ‘Widodo’s smoke and mirrors hide hard truths’.

Terminologi ‘smoke and mirrors’ dan ‘hide hard truths’ adalah dua kata kunci yang digunakan penulisnya John Mcbeth yang diterbitkan pada Selasa (23/1) lalu. Kira-kira makna ‘smoke and mirrors’ adalah penipuan atau kebohongan, sedangkan ‘hide hard truths’ adalah menutupi fakta atau kebenaran sebagai seni kepemimpinannya.

Tentu saja hal ini mengundang daya tarik yang luas dan telah menjadi viral di media sosial. Bahkan menjadi perbincangan paling hangat akhir-akhir ini.

Obyek tulisan Mcbeth adalah contoh soal mengenai perundingan yang berlarut-larut dengan raksasa pertambangan AS Freeport McMoran Copper & Gold, permainan yang menipu telah mencakup segala hal mulai dari daging sapi sampai sumber daya alam hingga infrastruktur.

Meskipun tidak baru, kebingungan dan pengungkapan kebenaran secara resmi semakin terlihat saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 nanti. Jokowi dan istananya memutar roda melihat perlunya untuk menampilkan prestasi.

Seperti permianan Yudhoyono pada pertengahan tahun 2011 ketika pemerintah Australia menangguhkan ekspor ternak langsung ke Indonesia mengenai masalah kesejahteraan hewan, dan Jakarta memutuskan bahwa ada pembayaran kembali dengan memerintahkan pelarangannya sendiri.

Selama dua tahun ke depan, Jokowi mengurangi impor sapi setengahnya dan berusaha meyakinkan konsumen bahwa industri lokal dapat mengisi kesenjangan saat harga naik–dan salah satu tingkat konsumsi daging per kapita terendah di Asia–jelas menunjukkan tidak mungkin.

Maju cepat ke proyek rel kereta cepat Jakarta-Bandung senilai US$5,8 miliar yang didukung oleh China. Pernah dilirik sebagai contoh program infrastruktur ambisius Jokowi dan sekarang terhenti karena masalah pembebasan lahan yang seharusnya sudah diramalkan.

Padahal Jokowi menghadiri upacara peletakan batu pertama proyek itu pada Januari 2016, hanya untuk melihat Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menghentikan proyek tersebut lima hari kemudian karena beberapa “masalah yang belum terselesaikan”.

Jokowi dan orang Tionghoa melihat ini tidak lucu. Pada Juli 2016, pada bulan yang sama, izin konstruksi untuk proyek tersebut akhirnya dikeluarkan, Ignasius–mantan Dirut PT Kareta Api Indonesia—akhirnya dipecat begitu saja.

Presiden seharusnya sudah mempelajari permasalahannya. Pada pertengahan 2015, dia telah memimpin solusi dari pembangkit listrik Batang yang didanai Jepang di Jawa Tengah, senilai US$4 miliar, hanya mendapati petani setempat masih menolak untuk menjual sebidang tanah.

Pengadilan akhirnya memutuskan proyek bisa dilanjutkan, namun proyek kereta cepat tersebut tetap tidak berjalan baik meski ada upaya Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, yang baru saja tampil Juli 2016 untuk mengadakan ground breaking lainnya–yang satu ini merupakan terowongan.

Mcbeth menyebut semua kisah itu penuh kebohongan dan pengelabuan fakta.

Soal Freeport

Akan tetapi, dibutuhkan banyak hal untuk mengalahkan keseluruhan kisah Freeport, yang dimulai dengan kesepakatan kerangka kerja tahun lalu yang pada saat itu merupakan kemenangan besar bagi pemerintah Jokowi dalam memaksa perusahaan tersebut untuk menyetujui divestasi 51% sahamnya di anak perusahaannya PT Freeport Indonesia.

Mungkin begitu, tapi sepertinya tidak ada yang memperhatikan bahwa kebohongan itu ada di cetakan kecil. Sebenarnya, media di Indonesia gagal menunjukkan pada saat pertanyaan penting mengenai penilaian harga jual dan pengendalian manajemen belum diselesaikan.

Sedikit terkejut kemudian bahwa negosiasi berlanjut, diselingi sering kali dengan pernyataan meyakinkan oleh pejabat pemerintah senior bahwa kesepakatan final akhir hanya sekitar retorika.

Sejauh ini, setidaknya ada empat tenggat waktu yang diberlakukan pemerintah, semuanya didasarkan pada perpanjangan izin Freeport yang memungkinkannya untuk terus mengekspor konsentrat tembaga dari tambang Grasberg dataran tinggi di dataran tinggi Papua.

Menolak izin tersebut jelas akan merugikan perusahaan, namun juga akan memotong secara signifikan pendapatan pemerintah dan, mungkin yang lebih penting, menyebabkan PHK pekerja yang dapat memicu kerusuhan di wilayah Papua yang saat ini sudah tidak stabil.

Dalam pertunjukan dan tayang terakhir, pemerintah minggu lalu secara seremonial menandatangani sebuah nota kesepahaman di mana ia akan menyerahkan 10% saham PT Freeport Indonesia yang masih perlu diperoleh pemerintah Provinsi Papua.

Perhatian pemerintah juga baru-baru ini beralih ke proyek gas alam Marsela di Indonesia bagian timur, yang untuk beberapa alasan, bahkan beberapa politisi senior Indonesia tidak dapat membayangkannya, Jokowi ingin dikembangkan di sebuah pulau terpencil yang jarang dihuni.

Mitra usaha patungan Inpex (Jepang) dan Shell (Belanda) telah menyeret kaki mereka, dengan alasan bahwa hanya fasilitas lepas pantai yang masuk akal, mengingat medan di bawah laut dan kurangnya infrastruktur yang ada.

Dengan proyek yang tampaknya tambun, pemerintah mengumumkan awal bulan ini bahwa para mitra tersebut sedang mengerjakan rencana terperinci untuk pabrik darat yang akan selesai pada akhir tahun ini. Hanya saja, tidak ada kabar dari salah satu perusahaan.

Mewakili investor

Sebenarnya apa yang ditulis Mcbith itu adalah wajar, bahkan kalau tidak berlebihan, mewakili suara investor. Tentu saja Pemerintah Jokowi memiliki pandangan yang harus dihargai para investor.

Seperti dalam kasus proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kendati ada kendala di awal-awal, sebenarnya proses pembebasan lahan terus berlangsung. Saat berita ini ditulis pembebasan lahan sudah mencapai 65%. Itu sebabnya China Development Bank (CDB) dan Industrial and Commercial Bank of China dikabarkan telah siap mencairkan pinjaman sebesasr US$5 miliar. Dana itu akan digunakan untuk mengakselerasi proses pembebasan lahan sekaligus memulai proyek yang sudah bisa dikerjakan di lahan yang sudah ada.

Pada bagian lain, memang proyek itu menyisakan tanda tanya besar, di tengah CDB dan ICBC siap menjadi perpanjangan tangan pemerintah China, dan dananya siap dilipatgandakan untuk proyek infratruktur lain, namun Pemerintahan Jokowi memang belum menunjukkan penerimaan dana pinjaman yang lebih besar dari China.

Soal Freeport yang lebih krusial adalah, ternyata Freeport menginginkan harga jual 51% saham tersebut didasarkan harga potensial kandungan sampai dengan tahun 2041. Sementara Pemerintah Jokowi menginginkan harga jual Freeport Indonesia berdasarkan harga tutup perpanjangan kontrak pada 2021. Jelas ada selisih harga  yang sangat signifikan. Di sinilah perundingan menjadi deadlock.

Sementara Freeport juga mempertanyakan siapa pengelola manajemen Freeport pasca akuisisi 51% saham. Di pihak Freeport tentu mereka masih menginginkan memegang kendali manajemen dengan alasan mereka yang paling menguasai. Sementara dari sisi Pemerintah Jokowi, manajemen itu lazimnya akan dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas.

Tentu saja perbedaan pendapat yang tajam soal kepentingan investor dan kepentingan Pemerintah Jokowi sangat bisa dipahami sebagai seni bernegosiasi dalam investasi. Hanya saja memang karena Pemerintah Jokowi sangat berambisi membangun infrastruktur dalam lima tahun senilai Rp5.500 triliun, sementara kondisi kocek APBN sangat terbatas, sehingga masalahnya menjadi rancu.

Posisi terjepit inilah yang dimanfaatkan para investor asing lewat Asia Times untuk mem-bully Presiden Jokowi di dunia internasional. Tinggal bagaimana Presiden Jokowi menyikapi bully-an media asing itu dengan bijak, tentunya dengan mengungkapkan fakta yang sebenarnya sehingga dunia internasional benar-benar memahami situasi yang sebenarnya.[

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here