Bonus Demografi (2)

Megatrend Perekonomian Indonesia

0
403
Ilustrasi

Nusantara.news-Usia produktif di Indonesia akan mencapai 70% (usia 15-64 tahun) pada kurun waktu 2020-2030, sisa 30%-nya usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan lebih dari 65 tahun). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menyatakan, angka yang tidak produktif semakin mengecil (standar 44/100 penduduk) di Indonesia, jika dibanding dengan negara Asia lainnya. Kondisi ini adalah bonus demografi bagi Indonesia, yang konon, akan datang setiap satu abad, dan tidak semua negara mengalaminya.

Pertanyaan dasarnya, apakah Negara sanggup menyediakan lapangan pekerjaan untuk 70% jumlah penduduk produktif pada tahun 2020–2030? Kualitas  sumber daya manusia (SDM) menjadi hal mendasar mengantisipasi bonus demografi di Indonesia.

Agent of Development (Agen Pembangunan)

Jika pemerintah ingin menjadi agent of development harus memperbaiki mutu modal SDM, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, dan penguasaan teknologi. SDM kita harus setara dengan SDM di ASEAN agar kompetitif dalam mengisi lapangan pekerjaan. Apalagi SDM Cina menjadi ancaman dengan skema Turnkey Project Management, dengan investasi manajemen “A to Z” (dari A sampai Z) dikuasai investor Cina.

Singkatnya, investasi SDM masih belum prioritas bagi pemerintahan Joko Widodo sehingga pantas kita membuat Pakta Integritas kepada para calon presiden 2019-2024, komitmen tentang pembangunan SDM sebagai megatrend perekonomian Indonesia.

Keberhasilan Pemerintah dengan momentum bonus demografi terlihat nanti, dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan tenaga kerja berkualitas sehingga 70% penduduk atau 50% penduduk usia kerja (24–56 tahun) yang mungkin di tahun 2030 mencapai 150 juta orang, mampu mengisi ketersediaan lapangan pekerjaan.

Jika melihat angka pengangguran terbuka saat ini sudah mencapai 15 juta orang tentu sangat sulit memenuhi ketersediaan tenaga kerja nanti di tahun 2020–2030.

Indonesia di tahun 2045, jika rata-rata pertumbuhan pembangunan 5% akan menempati ranking ke-4 ekonomi dunia setelah Amerika Serikat (AS), Cina, dan India, dengan income per capita mencapai USD 56.000, beda satu tingkat dengan Jepang yang income per capita-nya diperkirakan sebesar USD 55.000.

Usia produktif rakyat Indonesia yang mencapai 70%, saat itu sebagai jendela demografi akan menjadikan pertumbuhan ekonomi 1.000% dari nilai saat ini. Tentunya, jika berhasil memanfaatkan momentum, tapi jika tidak akan terjadi kutukan demografi atau musibah bagi bangsa Indonesia.

Kunci utama adalah pendidikan, agar pembangunan SDM berkualitas menjadi kenyataan, bukan sekadar impian. Program Wajib Belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun, positif tapi harus diikuti dengan pengembangan perguruan tinggi yang berkualitas. Pembangunan SDM akan bergantung pada lulusan dari perguruan tinggi.

Strategi mencapai keberhasilan

Ada empat aspek penting strategi mencapai keberhasilan momentum bonus demografi, yaitu:

  1. Sektor pendidikan: peningkatan kualitas SDM dengan pendidikan vokasional, dan mutu lulusan perguruan tinggi. Di tahun 2030, persaingan dunia kerja sudah di tingkat mutu dan skill (keterampilan) SDM, bukan lagi pada ijazah atau sertifikat. Politik anggaran pendidikan 20% sudah tepat, namun harus fokus pada riset dan pengembangan SDM sehingga anggaran untuk bidang ini ditambah, khususnya di perguruan tinggi. Hal ini termasuk meningkatkan sarana dan prasarana, fasilitas laboratorium, fasilitas multi-media, gedung sekolah, dan lain-lain. Kualitas mahasiswa juga harus diikuti dengan kualitas dosen, sebaiknya tersedia anggaran dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk Strata 3 (S3) sesuai bidang-bidang tertentu. Keberhasilan Presiden Joko Widodo meyakinkan DPR untuk politik anggaran di bidang pendidikan merupakan langkah awal dalam strategi menghadapi bonus demografi.
  2. Strategi bidang kesehatan: politik anggaran di bidang kesehatan adalah langkah selanjutnya, mulai dari ketersediaan fasilitas kesehatan, layanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), tersedianya dokter, bidan, dan perawat. Lalu peningkatan sarana dan prasarana di bidang kesehatan, seperti Rumah Sakit, kamar rawat inap, fasilitas dan kemudahan akses. Selanjutnya, ada program khusus mengenai gizi dan nutrisi sejak bayi sampai usia sekolah (usia 1-18 tahun).
  3. Strategi pada ketenagakerjaan: berupaya sebagai fasilitator dan regulator yang baik dalam mengatur tenaga kerja dan berkoordinasi baik dengan perusahaan penyedia tenaga kerja. Berupaya memberikan advokasi dan penambahan keterampilan untuk tenaga kerja khususnya buruh, sesuai tingkat keterampilan yang dibutuhkan. Kementerian Tenaga Kerja harus mampu melayani asosiasi tenaga kerja dalam membantu komunikasi dengan korporasi jika terjadi selisih paham.
  4. Strategi menekan angka fertilitas: Program Keluarga Berencana (KB) diakui agak kendor, karena angka fertilitas pada era Orde Baru mencapai 2,5 sedangkan saat ini konon sudah mencapai 2,9 sehingga meningkatkan anggaran BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan satu faktor penting bagi pemerintahan Joko Widodo.

Keempat faktor di atas harus menjadi fokus utama pemerintahan Joko Widodo atau calon presiden pada Pemilu Presiden 2019.

Struktur piramida menggembung di tengah (15-64 tahun) karena usia produktif berpengaruh pada struktur ekonomi negara. Dalam “bahasa” IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia, kelas menengah mendominasi penduduk dalam perspektif ekonomi. Dalam istilah dependency ratio, yakni rasio tingkat ketergantungan suatu negara, menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu negara. Prinsipnya, dengan minimnya usia anak-anak, perempuan (ibu-ibu) mempunyai waktu untuk mencari penghasilan. Angka ketergantungan di kota-kota besar sudah kisaran 51%, sementara rasio yang diharapkan adalah 44%.

Kaum muda akan menjadi mesin pertumbuhan karena produktif, dan mendukung proses bisnis serta industrialisasi.

Pada tahun 1900-an negara-negara Skandinavia menikmati bonus demografi, dan terbukti sebagai salah satu negara-negara yang mampu menyejahterakan penduduknya. Norwegia, Swedia, Denmark, Finlandia, dan Islandia termasuk 20 negara paling sejahtera dan kompetitif di dunia. Di Asia, pada era 1965-1990, Jepang, Cina, Korea Selatan, dan Taiwan juga pernah mengalaminya.

Momentum tersebut mengantar negara-negara itu menjadi negara maju, prinsipnya usia produktif berubah menjadi kelas menengah baru. Indonesia dengan konglomerasi di era Orde Baru juga menginginkan hal yang sama, namun gagal karena konglomerat menumpuk aset, tidak membangun kelas menengah baru.

Dalam perspektif politik demokratis, Pemerintah harus mampu berperan sebagai agent of development, agen dari penduduk usia produktif, sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator pembangunan ekonomi.

Bonus demografi sebagai alat koreksi sosial

Bonus Demografi jika dilaksanakan secara baik, mampu menjadi alat koreksi sosial, karena usia produktif yang dominan, jika positif, akan menjadi sarana eliminasi penyimpangan kekuasaan. Hal utama adalah dalam pemberantasan  Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), itulah yang belum berhasil pada era reformasi.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga adhoc pemberantasan korupsi sudah terjebak politik praktis, seperti POLRI dan Kejaksaan. Jadi sudah banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

Bangsa kita memiliki momentum proses transisi demografi menuju bonus demografi, dan fase konsolidasi demokrasi. Dua arus penting yang menjadi kunci penting perubahan. Kita harus sadarkan, agar komitmen Pemerintah pada pembangunan SDM yang kokoh, selain membangun infrastruktur ekonomi.

Proses transisi demografi penduduk menjadi domain penting karena memiliki korelasi dengan demokrasi. Proses demokrasi harus tetap kita jaga agar selalu menjadikan rakyat sebagai pijakan awal dan muara seluruh kebijakan secara substitusional.

Indonesia dengan modal sebagai negara demokrasi besar dan kuat menempati posisi setara dengan negara-negara beradab di dunia. Dibandingkan negara-negara yang berada di Asia dan ASEAN, Indonesia berada di level tinggi dalam demokratisasi. Parameter terbalik dari Indeks Demokratisasi akan membalik kerangka regional dan internasional sebagai bonus transisi berbanding negara di kawasan yang fobia terhadap demokratisasi.

Bukti otentik negara-negara lain belum demokratis adalah ketika pekerja Indonesia, yang dikenal istilah “Indon” hanya dianggap budak atau pembantu. Penghinaan, penyiksaan, serta direndahkan. Perlakuan tersebut adalah ciri khas negara primitif dalam demokrasi. Pembiaran terhadap kejahatan kemanusiaan adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, hanya saja disayangkan negara abai dan cenderung melakukan pembiaran serta “tutup mata” terhadap kondisi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here