Megawati-Jokowi di Ujung Tanduk?

0
4898

Nusantara.news, Jakarta – Stempel “petugas partai” sejatinya predikat yang tak begitu mengenakkan, utamanya bagi seorang kepala negara yang notabene “milik publik” seperti Joko Widodo (Jokowi). Sebab dengan stempel itu, artinya ada kedaulatan yang terbagi, ada kemandirian dan otoritas yang tak sempurna. Pun begitu, Presiden Jokowi tampaknya “menikmati” predikat itu. Ia juga kerap menunjukkan hubungan harmonis dengan Ketua Umum PDIP Megawati di berbagai kesempatan, meski tak jarang pula sikap partai bergambar kepala banteng itu berseberangan dengan langkah presiden.

Inilah panggung depan (front stage) sebuah drama sosial politik yang dengan rapi dimainkan oleh keduanya. Namun, bagaimana dengan panggung belakang (back stage) hubungan mereka berdua?

Untuk mengupas hubungan politik keduanya, teori dramaturgi Ervin Goffman sepertinya cocok dijadikan sebagai pisau analisis. Goffman menggambarkan kehidupan sosial sebagai sebuah drama kehidupan. Ada panggung depan (front stage) yang mempertontonkan hubungan formal, ada panggung belakang (back stage) yang menggambarkan situasi sesungguhnya.

Keputusan formal PDIP bahwa Jokowi adalah petugas partai telah ditunjukkan secara paripurna dalam bentuk hubungan harmonis diantara keduanya di depan publik, terutama ketika ada acara-acara formal yang diliput media. Sikap seolah saling mendukung diantara keduanya menjadi bagian utama pemberitaan yang berhasil disajikan melalui pidato-pidato formal di sejumlah kegiatan yang dihadiri oleh dua matahari di PDIP ini. Inilah realitas yang diamini publik di “panggung depan”.

Bagiamana di panggung belakang? Jokowi merasa dirinya adalah presiden yang memiliki otoritas penuh mengelola negara. Tapi Megawati adalah penguasa partai pemenang yang tanpa sahamnya Jokowi tidak akan jadi presiden. Dalam kondisi ini, hubungan keduanya tentu dihadapkan pada posisi yang sulit, bahkan dimungkinkan adanya benturan kepentingan dan cara pandang.

Tak heran, ketika Jokowi mengambil langkah yang tak sejalan dengan PDIP, kecamuk yang mengemuka. Kita masih ingat, di awal-awal berkuasa, Jokowi kerap diserang oleh partai pengusungnya sendiri. Kader PDIP Efendi Simbolon, misalnya, menyebut kepemimpinan Jokowi bergaya LSM karena sering membuat keputusan mendadak. Tak sampai di situ, kader PDIP lainnya mempersoalkan keberadaan Seskab Andi Widjajanto, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan di lingkaran istana. Sejumlah kader Banteng seperti Masinton Pasaribu dan Efendi Simbolon, menyebut tiga sosok di atas sebagai “trio singa”. Mereka menuduh, trio ini selalu menghalang-halangi komunikasi Jokowi dengan PDIP.

PDIP memang beberapa kali secara telanjang menentang langkah Presiden Jokowi. Yang paling terlihat adalah saat PDIP menyatakan kekecewaan saat Jokowi tak jadi melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Seolah jadi rahasia umum, Komjen Budi yang punya kedekatan dengan Ketum Megawati Soekarnoputri didorong sampai titik nadir untuk menjadi Kapolri.

Meski demikian, PDIP pada akhirnya menyatakan mendukung apapun keputusan Jokowi. Namun juga sembari menghembuskan isu interpelasi. PDIP menyatakan tak bisa melindungi kalau Jokowi digoyang interpelasi, padahal isu interpelasi tersebut belum pernah berhembus sebelumnya. Tak sedikit kalangan melihat PDIP mencoba menekan Presiden Jokowi.

Pada pertengahan 2016, Megawati dalam pidatonya di acara pembukaan Sekolah Politik bagi calon kepala daerah di Resort Kinasih, Depok, Jawa Barat juga menyatakan kekecewaanya pada Jokowi. Mega menganggap, Jokowi membiarkan dirinya dibully publik karena kalimat petugas partai itu dan Jokowi yang mengerti duduk persoalan tidak membelanya. “Saya bilang ke Pak Jokowi, Dik, ngono kok enggak belain saya sih? Lah situ yang ngerekomendasi siapa toh?” ujar Megawati.

Terakhir, keberadaan Pansus Angket KPK diisi oleh enam fraksi yang semuanya merupakan partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK, yang digawangi PDIP. Pansus ini dituding hendak memperlemah KPK, bahkan sebagian anggotanya secara terang menginginkan lembaga antirasuah ini dibubarkan. Sementara di sisi lain, presiden justru menginginkan KPK diperkuat. Anomali politik ini tentu amat menggelitik: partai pemerintah ‘rasa oposisi.’

Prahara-prahara politik tersebut, yang bahkan mestinya terjadi di belakang panggung, pun mencuat ke panggung depan (khalayak umum). Barangkali, hubungan Jokowi-Megawati (PDIP) memang sedang dilanda “konflik” di panggung belakang, tetapi berusaha tetap “harmonis” di panggung depan. Tak menutup kemungkinan, jelang Pilpres 2019 kemesraan keduanya berada di ujung tanduk. Sebab, baik Jokowi ataupun Megawati, tampaknya sedang menyiapkan kekuatan politik masing-masing untuk jangka panjang yang ternyata keduanya menempuh jalan berbeda.

Tanda awal yang sangat nyata, adalah keputusan Jokowi mengizinkan Khofifah berlaga di Pilkada Jawa Timur (Jatim) menantang Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Padahal Gus Ipul yang berpasangan dengan Puti Guntur Soekarno diusung oleh koalisi utama PKB-PDIP. Dengan mengusung Khofifah (Demokrat-Golkar) risiko politik yang dipertaruhkan Jokowi tidak kecil. Dia berpotensi kehilangan dukungan dari sebagian besar ulama sepuh NU yang sejak awal, bulat mendukung Gus Ipul. Dukungan para ulama sepuh NU ini sangat penting bagi Jokowi. Dia juga tengah menghadapi oposisi kuat dari kelompok muslim perkotaan yang tergabung dalam GNPF Ulama (Gerakan 212).

Di Jawa Barat (Jabar) Jokowi sudah lebih dahulu menjatuhkan pilihan ke Ridwan Kamil (RK) sebagai cagub. Bahwa RK merupakan “orang” Jokowi tidak hanya terlihat dari kedekatan personal keduanya, namun juga dari partai pengusungnya. Yang paling awal mengusung RK adalah Nasdem, kemudian disusul PKB dan PPP.

Operasi Senyap Politik Jokowi

Belajar dari pilpres 2014 yang berhasil mengorbit Jokowi jadi presiden ternyata tidak memberi ruang yang lebar dan leluasa bagi Jokowi untuk ikut menentukan pola kelola negara, maka hal ini menjadi pelajaran berharga untuk mereview kembali  hubungan politiknya dengan PDIP. Dengan menempatkan “orang-orangnya” pada Pillgub 2018 di beberapa wilayah (utamanya di Jawa) yang berseberangan dengan kandidat yang diusung PDIP, membuktikan Jokowi tengah bersiap untuk keluar dari kungkungan “kandang banteng” dan bayang-bayang Megawati.

Jokowi juga sudah mengantisipasi kemugkinan politik di tahun 2019. Merujuk konstelasi Pilkada 2018, PDIP cenderung mengajukan kader partai sebagai wakil jika petahana memiliki elektabilitas tinggi. Jika tren itu berlanjut ke pilpres, diperkirakan PDIP akan meminta jatah wakil presiden kepada Jokowi. Tokoh yang dapat diajukan PDIP, kemungkinan berasal dari trah Soekarno atau sosok di luar partai yang memiliki kedekatan emosional dengan partai berlambang kepala banteng itu. Dari keturunan Soekarno, PDIP santer sejak awal akan menyodorkan Puan Maharani (puteri Ketua Umum PDIP Megawati). Sedangkan sosok dari luar, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan alias BG berpotensi diusung PDIP.

Bagi Jokowi, baik Puan maupun BG bukanlah aset yang bisa mendongkrak peluang pencapresannya di 2019 mendatang. Sebab, keduanya memiliki elektabilitas rendah dan dari ceruk suara yang sama. Jika PDIP memaksakan mengajukan satu dari keduanya untuk menjadi capres, tentu saja Jokowi tak punya alasan menolak. Sebab, selain sebagai petugas partai, dirinya tak punya kekuatan politik.

Pengalaman ini mendorong Jokowi berinisiatif membangun kekuatan sendiri dengan membuat gerbong yang disebut “partai koalisi” yang terdiri dari Nasdem, Hanura, Golkar, PKB, PPP, PAN, tanpa meninggalkan PDIP. Partai-partai koalisi di luar PDIP dijadikan Jokowi sebagai kekuatan alternatif untuk menghindari ketergantungan kepada -dan dominasi oleh- PDIP.

Karena itu, sebagai politisi lihai, Jokowi mulai memainkan jangkar politiknya. Opearsi politiknya membuahkan hasil, beberapa partai politik seperti NasDem, Hanura, PKPI, PPP, dan Golkar, telah berkomitmen mencapreskannya kembali pada pilpres 2019. Penambahan jatah menteri untuk kader Golkar (Idrus Marham) dan tak dicopotnya Ketum Golkar Airlangga dari posisi menteri, juga menegaskan arah politik Jokowi tersebut. Muara dari semua itu tak lain untuk mempersiapkan “katup-katup” pengaman dan “perahu-perahu” politik Jokowi untuk Pilpres 2019.

Dengan begitu, Jokowi punya posisi tawar yang sangat kuat untuk memilih cawapres sendiri di luar yang diajukan PDIP. Baginya, tak soal jika nantinya tak lagi dijagokan PDIP di pilpres mendatang atau bahkan hengkang dari partai “trah Soekarno” itu. Toh, langkahnya menuju istana untuk kali kedua sudah ‘aman’ karena didukung partai sebesar Golkar. Dan jangan lupa, Jokowi bukanlah kader idiologis PDIP. Dia seorang pengusaha mebel yang kemudian menjadi “anak pungut” ketika maju dalam Pilkada Kota Surakarta 2005. Sehingga, kemungkinan Jokowi tak bertahan di PDIP, cukup beralasan.

Jokowi adalah Golkar: Jokowi dengan Golkar sudah punya kesepakatan soal Pilpres 2019. Pesan politik pertama terlihat saat sang Presiden, yang adalah kader PDI-P, tetap berdiri kala kader Golkar menyanyikan himne dan pembacaan ikrar dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Gedung JCC, Jakarta, Senin (18/12) malam. Padahal, ia duduk dekat presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, yang juga Ketua Umum PDI-P. Megawati memilih duduk.

Sementara bagi PDIP, tidak mendukung Jokowi tentu akan mengurangi, bahkan bisa jadi menutup peluang memenangkan kursi eksekutif. Dukungan Golkar membuat posisi Jokowi berada ‘di atas’ PDIP dan Megawati. Bahkan, bisa jadi sebaliknya, Jokowi-lah yang akan mengendalikan ‘arah lari’ sang banteng. Apalagi, beberapa survei menempatkan tingkat elektabilitas PDIP tinggi karena faktor Jokowi.

Oleh karena itu, sangat mungkin Megawati mau tidak mau harus kembali menjatuhkan pilihan pada ‘si petugas partai’ yang mbalelo ini untuk 2019, kecuali jika partainya bisa mendapatkan tokoh lain yang punya elektabilitas dan popularitas setara Jokowi – kalau diibaratkan, mungkin akan seperti ‘mencari jarum dalam tumpukan sekam’!

Pada akhirnya, Jokowi sepertinya paham kata-kata Otto von Bismarck (1815-1898), kanselir pertama Imperium Jerman: Politics is the art of the possible, the attainable – the art of the next best.Politik adalah seni memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan. Jika mampu mewujudkan salah satunya, maka itulah seni yang terbaik. Jokowi sedang memproduksi ‘karya seni’ terbaik itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here