Meikarta, Luhut dan Representasi Jokowi

0
398
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, CEO Lippo Group James Riady dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan saat menghadiri topping-off dua tower Meikarta.

Nusantara.news, Jakarta – Kehadiran Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada acara topping-off dua tower bangunan di kawasan Meikarta, Cikarang, pada Ahad (29/10) cukup mengejutkan. Apakah kehadirannya merepresentasikan diri pribadi, sebagai teman atau mewakili Pemerintahan Jokowi?

Resepsi topping-off dua tower itu berlangsung meriah karena selain dihadiri CEO Lippo Group James Riady, juga dihadiri Menko Luhut, CEO Meikarta Ketut Budi Wijaya, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Franky Sompie, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, serta para hadirin.

Kehadiran Luhut menunjukkan betapa acara itu amat penting, karena sebelumnya Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar minta proyek Meikarta dihentikan sementara. Alasannya karena proyek itu belum mendapat rekomendasi Pemprov Jawa Barat, termasuk memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kehadiran Luhut kalau mengatasnamakan pribadi, mungkin tidak menjadi masalah secara ketatanegaraan, tapi tetap ada citra buruk karena Meikarta bermasalah dengan berbagai perizinan tadi. Tapi kalau kehadirannya mengatasnamakan pemerintah, tentu ada persoalan ukuran kinerja terpilih (key performance indicator—KPI).

Apakah urusan Meikarta ada dalam wilayah KPI Luhut atau bukan? Mestinya di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang juga notabene di bawah Kemenko Perekonomian. Tapi itulah Luhut, saat terjadi ketegangan Basuki ‘Ahok’ Tjahaya Purnama dengan KH Ma’ruf Amin, sang jenderal itu pula yang datang meneduhkan KH Ma’ruf Amin. Harusnya yang hadir adalah Menko Polhukam Wiranto.

Seolah Luhut ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah super minister, yang memposisikan dirinya sebagai man for all seasons and situation. Sehingga kehadirannya juga dimaknai sebagai situasi genting, sampai-sampai pejabat sektor kelautan harus turun ke daratan.

Pertanyaannya, apakah saat Luhut hadir semua perizinan itu telah diurus? Kalau belum tentu ada risiko kredibilitas yang harus ditanggung. Karena biar bagaimana ia bisa-bisa dituding mem-back up proses bisnis yang tidak memenuhi syarat governance.

Apalagi melihat rencana tata ruang Pemprov Jawa Barat nyaris belum bisa disinkronkan dengan rencana bisnis Meikarta yang megah. Di sinilah irisan persoalan utamanya, keinginan korporasi yang tidak sinkron dengan rencana Pemprov Jawa Barat.

Di sinilah komplikasi kehadiran Menko Luhut, apakah ia hadir sebagai teman atau merepresentasikan Pemerintahan Jokowi.

Jangan beli

Sementara Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan transaksi apapun yang berhubungan dengan Meikarta. Meikarta belum memiliki izin yang lengkap yang menopang pembangunan properti.

“Jangan melakukan pembayaran DP, setop sebatas booking fee jangan melakukan down payment atau uang muka. Kalau izin belum keluar sudah melakukan transaksi uang muka itu tidak sesuai dengan undang-undang,” kata Alamsyah

PT Lippo Cikarang sebagai pengembang Meikarta, kata Alamsyah, pada hakekatnya belum bisa melakukan pemasaran sebelum semua persyaratan mereka penuhi. Terutama belum adanya izin Amdal dan IMB, sehingga pembangunan dan pemasaran yang massif dilakukan jelas-jelas melanggar Undang-Undang No. 20/2011 tentang Rumah Susun.

“Untuk marketing itu, ketika bangunannya belum jadi itu harus patuh pada UU Nomor 20/2011. Dan mudah-mudahan dari Lippo mulai memikirkan itu karena menyangkut uang yang banyak dan juga booking fee masyarakat,” tutur Alamsyah di Kantor Ombudsman beberapa waktu lalu.

Dia meyakinkan bahwa uang masyarakat yang sudah masuk ke Meikarta berada di tempat yang aman dan tidak gunakan sama sekali oleh pihak pengembang.

“Uang itu tidak digunakan sama sekali. Jadi bisa refundable. Nah itu informasi yang sangat penting untuk masyarakat agar jangan sampai ada keresahan,” ujar Alamsyah.

Ia juga meminta kepada pemerintah agar tegas pada perusahan properti dalam menjalankan bisnis. Selain itu, ia juga berharap supaya pemerintah profesional dalam urusan perizinan yang diajukan perusahaan.

“Izin harus sesuai dengan waktunya, cepat dan aman, jangan kemudian tertunda-tunda. Kalau nggak, nanti akhirnya terjadi pelanggaran undang-undang,” kata Alamsyah.

Ia juga mengingatkan bila pihak Lippo terus melakukan pemasaran sementara perizinan belum dipenuhi, maka bisa dijatuhi hukuman pidana.

“Sanksi pidana jelas apabila dia tetap melakukan kegiatan marketing sebelum persyaratan-persyaratan itu dipenuhi. Salah satunya terkait izin. Termasuk tidak boleh jual beli. Kalau jual beli ya pidananya jelas,” tutur Alamsyah.

“Pidananya kan sanksi kurungan dan kemudian denda. Tapi sampai saat ini mereka tadi mengatakan mereka belum melakukan praktik jual beli, baru booking fee,” tambah Alamsyah.

Karena itu, satu-satunya jalan agar Meikarta benar-benar taat hukum dan taat azas, Pemprov Jawa Barat atau Pemkab Bekasi mulai menyeret PT Lippo Cikarang Tbk ke meja hijau dari sisi hukum pidana. Sementara dari sisi sisi perdatang, sudah bisa dihitung berapa denda perdata yang harus dibayar.

Sementara CEO PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya mengklaim sejak diluncurkan pada Mei lalu, proyek Meikarta telah menghasilkan pra penjualan sebesar Rp4,9 triliun sehingga total pra penjualan selama 9 bulan tahun 2017 menjadi Rp5,4 triliun.

Hal tersebut merupakan laporan yang diumumkan PT Lippo Karawaci Tbk akhir Oktober 2017 lalu.

“Di tengah pelemahan pasar, kami telah memutarbalik tren dengan meluncurkan Meikarta di Cikarang sebagai jantung industri kita. Dalam waktu 4 bulan sejak kami luncurkan pertengahan Mei kemarin proyek ini sudah menghasilkan pra penjualan Rp4,9 triliun, sehingga total pra penjualan selama sembilan bulan di 2017 ini menjadi Rp5,4 triliun dan ini angka pra penjualan tertinggi sepanjang sejarah LPKR,” papar Ketut.

Reputasi Jokowi

Lepas dari plus dan minus properti Meikarta, kehadiran Luhut dapat didefinisikan beberapa hal. Pertama, kehadiran Luhut menegaskan dukungan pemerintahan Jokowi terhadap proyek Meikarta. Ini merupakan isyarat dan pesan yang sangat jelas dan terang benderang bagi Pemprov Jabar, dalam hal ini Wagub Deddy Mizwar yang selama ini mempermasalahkan proses pembangunan Meikarta.

Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo pada sebuah kesempatan juga sempat menyindir Deddy Mizward. Karena dinilai menghambat program investasi yang sangat diagung-agungkan oleh pemerintah.

Presiden Jokowi sejauh ini belum pernah menyampaikan pernyataan apapun soal sengkarut Meikarta. Namun bila keadaan  memaksa, kemungkinan besar Presiden Jokowi juga akan angkat bicara, seperti pada kasus reklamasi. Kedatangan Luhut tidak bisa diragukan lagi sebagai  pertanda bahwa dia hadir mewakili Presiden.

Sebagai Menko Maritim Luhut  menangani beberapa proyek besar seperti perpanjangan kontrak dengan Freeport, dan yang paling monumental ketika dia pasang badan dalam program Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Kasus  reklamasi ini membuat Luhut berhadapan dengan pasangan Anies-Sandi sebagai penguasa baru Jakarta. Luhut juga harus  berhadapan dengan perlawanan alumni dari berbagai perguruan tinggi, serta para penggiat lingkungan dan HAM. Semua dihadapi Luhut.

Hanya saja dalam kasus ini, Presiden Jokowi seperti buang badan sambil mengatakan tak pernah memberi izin reklamasi. Apakah dalam kasus Meikarta Presiden Jokowi juga akan buang badan? Kita lihat saja nanti.

Kedua, kehadiran Luhut juga bisa diterjemahkan karena ada masalah yang harus segera diselesaikan di Meikarta. Selain menghadapi sederet persoalan perizinan, Meikarta juga menghadapi kenyataan tidak dapat memenuhi infrastruktur penunjang yang dijanjikan.

Dalam berbagai brosur dan iklan yang disebar secara masif, Meikarta menjanjikan kawasan seluas 500 hektar itu akan  terhubung dengan berbagai moda transportasi yang kini tengah dibangun pemerintah, antara lain kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Beberapa waktu lalu Sekretaris Kementerian BUMN Imam Aprianto Putro mengatakan,  jalur light rail transit (LRT) Jabodebek dan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan melintasi proyek pembangunan Meikarta di kawasan Cikarang.

“Untuk LRT ini, stasiun paling ujung itu di Bekasi Timur, jadi jauh dari proyek Meikarta,” kata Imam dalam rapat Panitia Kerja di DPR beberapa hari lalu.

Pernyataan Imam tersebut untuk menjawab pertanyaan anggota Badan Anggaran Iskandar Dzulkarnain Syaichu yang menanyakan kelanjutan proyek LRT yang  dikaitkan dengan proyek pembangunan Meikarta.

“Proyek Meikarta tidak ada hubungannya dengan LRT ini. Saya tidak tahu kalau mereka mau membangun (rel LRT) untuk kompleksnya sendiri,” ujar Imam.

Ada kekhawatiran lalu lintas sepanjang jalur Jakarta-Cikampek akan super crowded setelah hadirnya Meikarta, bila target awal mereka sebanyak 250 ribu apartemen sudah terbangun dan dihuni oleh 1 juta orang.  Pemerintah saat ini tengah membangun Jakarta-Cikampek Elevated Highway untuk mengurai kemacetan dahsyat sepanjang jalur ini. Dengan bermukimnya 1 juta warga baru di Meikarta, akan membuat jalur ini benar-benar menjadi jalur neraka. Tanpa Meikarta saja sudah macet pagi, siang, sore, malam, bahkan tengah malam, apalagi dengan kehadiran Meikarta.

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri memprediksi proyek LRT akan mangkrak, karenanya dia menyarankan untuk ditunda. Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan mendengar banyak supplier proyek LRT yang belum dibayar. Ini tentu saja menambah ruwet persoalan Meikarta.

Ketiga, boleh jadi memang izin Meikarta sudah keluar ditandai dengan manuver politik PDIP yang berencana bergabung dalam koalisi pendukung Deddy Mizwar sebagai take and give-nya. Kalau ini yang terjadi maka selesailah segala persoalan, tapi garis politik Luhut dan PDIP selama ini selalu berseberangan.

Melihat komplikasi hukum, perizinan, unsur penunjang yang begitu rumit, kemungkinan besar, Presiden Jokowi kembali akan buang badan. Sikap wait and see Jokowi dalam kasus Meikarta patut diacungkan jempol, sekaligus disesalkan.

Diacungkan jempol lantaran sang Presiden termasuk berhati-hati dan tidak mau gegabah dalam mengumbar pernyataan. Disesalkan karena seharusnya Presiden menjadi problem solver atas segala persoalan yang terjadi antar anak bangsa.

Karena itu, persoalan Meikarta, kehadiran Menko Luhut, dan sikap Jokowi akan menjadi PR besar bangsa ini. Bahkan kalau tidak berlebihan bisa dibilang menjadi pending matter bangsa ini ke depan, sampai akhirnya ketegasan itu datang.

Bahwa Jawa Barat membutuhkan investasi ya, bahwa rakyat membutuhkan rumah murah sampai rumah mewah benar, bahwa korporasi perlu menangkap peluang bisnis mega proyek propert itu harus. Tapi bahwa semua prosesnya harus mulus, memenuhi perizinan yang dibutuhkan, juga jadi keharusan.

Ayolah para pemimpin bangsa, jangan berikan tontontan politik, hukum, bisnis yang memuakkan berulang-ulang. Rakyat sudah bosan dengan komunikasi low politics yang dipertontonkan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here