Melalui PMK 70, DJP Tagetkan Rp8 T Hasil Bidik 2,3 Juta Rekening Saldo Rp200 Juta

0
280
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta wajib pajak tidak perlu khawatir kalau sudah patuh

Nusantara.news, Jakarta – Setelah genap sebulan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, terbitlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017.

Yang menonjol dari PMK 70 itu adalah batasan saldo minimal rekening milik orang pribadi senilai Rp200 juta wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Jumlah rekening dengan saldo minimal Rp200 juta mencapai 2,3 juta rekening. Jika total dana dari Rp200 juta di 2,3 juta rekening dikumpulkan angkanya mencapai Rp460 triliun. Jika rata rata bunga deposito, tabungan dan giro sebesar 5%, maka obyek pajak dari rekening ini sebesar Rp23 triliun x 35% atau senilai Rp8,05 triliun. Bukan angka yang kecil.

 

Menurut aturan itu, DJP memiliki kewenangan mengintip rekening nasabah. Tidak cuma data perbankan, data sektor perasuransian dan perkoperasian juga wajib dilaporkan.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena aturan tersebut tidak ditujukan untuk memburu dan mencari semua akun rekening milik nasabah. Untuk nasabah yang basis saldonya berdasarkan gaji, mereka tak perlu khawatir, karena setiap bulan gaji mereka sudah dipajaki.

“Kalau ada wajib pajak yang mendapat surat dari DJP terkait informasi keuangan, yang bersangkutan cukup memberikan klarifikasi,” jelasnya. “Kalau wajib pajak sudah patuh maka tidak perlu merasa khawatir.”

Jaring rapat

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat sampai kuartal I/2017 terdapat 200,4 juta rekening. Ada tambahan 742.907 rekening atau naik 0,37% dibandingkan posisi Desember 2016 sebanyak 199,3 juta rekening.

Pada 2015, DJP sempat mengkalkulasi jejaring wajib pajak yang akan disasar. Apakah yang akan disasar rekening di atas Rp1 triliun, di atas Rp500 miliar, atau di atas Rp1 miliar.

Kalau yang disasar adalah rekening di atas Rp1 triliun, maka terdapat tak lebih dari 650 rekening, termasuk rekening 26 bupati. Jika di turunkan menjadi di atas Rp500 miliar ada sekitar 2.300 rekening. Sementara jika nasabah yang ingin disasar di atas Rp1 miliar, ada sekitar 232.500 rekening.

Lantas berapa nasabah bank kah kalau DJP ingin menyasar rekening minimal Rp200 juta? DJP mengungkapkan sedikitnya ada 2,3 juta rekening dari 200,4 juta rekening yang ada.

Tampaknya PMK 70 menciptakan jaring yang sangat rapat dengan menyasar rekening minimal Rp200 juta. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat pemerintah perlu berhati-hati karena batasan yang terlalu rendah memberi kesan pemerintah sedang menyasar mulai kelas menengah.

“Secara sosio psikologis kurang bagus karena terkesan menyasar kelas menengah lagi. Bisa-bisa target besar tak akan tercapai,” jelasnya kepada pers.

Meskipun ketentuan batas minimal merupakan diskresi pemerintah, menurut Yustinus seharusnya Kementerian Keuangan menetapkan angka yang lebih moderat. Yakni di kisaran Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

Jika melihat kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan oleh DJP dalam PMK 70 tersebut, nampaknya memiliki beberapa tafsir. Pertama, pemerintah seperti dikejar target dari program pembangunan infrastruktur yang amat sangat besar, sementara sumber-sumber penerimaan negara sangat terbatas. Sehingga dengan menyasar rekening minimal Rp200 juta, maka akan ada tambahan potensi penerimaan pajak yang sangat besar.

Kedua, pemerintah tampaknya benar-benar mengandalkan penerimaan dari pajak bunga tabungan, giro dan deposito. Setelah program tax amnesty yang tidak sesuai target, maka andalan penerimaan pajak selanjutnya adalah pajak dari bunga deposito, tabungan dan giro.

Sebagai contoh, jika total dana dari Rp200 juta di 2,3 juta rekening dikumpulkan sebesar Rp460 triliun. Jika rata rata bunga deposito, tabungan dan giro sebesar 5%, maka obyek pajak dari rekening ini sebesar Rp23 triliun x 35% atau senilai Rp8,05 triliun. Bukan angka yang kecil.

Asumsi makro ekonomi 2017

Shortfall pajak

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan target penerimaan pajak yang setiap tahun terus meningkat, sementara realisasi yang cenderung terus menurun (shortfall). Sehingga hal ini harus disikapi secara serius.

Dia memaparkan, dampak menurunnya penerimaan pajak tersebut akan berimplikasi menurunnya belanja negara, karena adanya penghematan anggaran. Boleh jadi penurunan penerimaan pajak ini pada saatnya menjadi petaka manakala pemerintah menetapkan penerimaan pajak terlalu tinggi.

“Ada permasalahan sangat serius terhadap penerimaan pajak kita. Dan ini adalah national interest kita. Siapa yang akan menjaga national interest kita kalau bukan kita semua? Dan ini adalah suara yang paling riil dan paling nyata terhadap kepentingan kita, tidak ada yang lain,” sindir Misbakhun.

Berdasarkan catatan DJP, penurunan penerimaan pajak tersebut terjadi sejak 2014, realisasi penerimaan tahun itu sebesar 92% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), sehingga ada kekurangan penerimaan pajak sekitar Rp102,8 triliun. Pada 2015, realisasinya mencapai lebih rendah lagi, yakni 83% dari target APBN-P atau kekurangannya mencapai Rp248,9 triliun.

Sementara, penerimaan pajak pada 2016 adalah sebesar Rp998 triliun tanpa mengikutkan amnesti pajak (tax amnesty). Artinya, menurut Misbakhun, bila dibandingkan dari target APBN-P 2016 sebesar Rp1.355 triliun, telah terjadi shortfall hingga Rp357 triliun atau realisasi hanya sebesar 73,6%.

Sumber penerimaan

Jika mengacu pada APBN 2017, pemerintah dan DPR RI sudah menyepakati total penerimaan negara sebesar Rp1.750,3 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari tiga sumber, pertama, penerimaan perpajakan sebesar Rp1.498,9 triliun. Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp250 triliun, dan ketiga, penerimaan dari hibah Rp1,4 triliun.

Postur APBN 2017

Sementara belanja negara ditetapkan sebesar Rp2.080,5 triliun. Belanja terbesar berupa belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.315,5 triliun. Sementara transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun, belanja kementerian dan lembaga Rp763,6 triliun, transfer ke daerah Rp704,9 triliun.

Sedangkan belanja non kementerian dan lembaga sebesar Rp552 triliun, dana desa Rp60 triliun. Sehingga terdapat defisit APBN 2017 sebesar Rp330,2 triliun, defisit ini dibiayai dari penerbitan surat utang negara (SUN) dan instrumen lainnya.

Persoalannya, tingkat realisasi pencapaian penerimaan pajak sejak 2006 selalu konsisten tidak tercapai, dengan kondisi shortfall yang terus membesar. Dan ini berpotensi mengganggu sustainabilitas APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetka shortfall pajak 2017 dipatok pada level Rp127 triliun. Angka itu diperoleh setelah pemerintah menurunkan target penerimaan pajak dari Rp1.750,3 triliun menjadi Rp1.307,3 triliun.

Tentu saja target penerimaan pajak dan target shortfall pajak tersebut benar-benar menjadi hantu yang menakutkan buat pemerintah. Namun pemerintah tidak perlu malu-malu, kalau masih tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan telah di-downsizing (diturunkan), maka tidak perlu malu-malu untuk merevisi ke bawah lagi.

Walaupun harus menggadaikan wibawa, jauh lebih aman dan sustainabel buat APBN 2017 buat rakyat Indonesia jika anggaran dibuat serealistis mungkin. Memang persoalan dasar Pemerintahan Jokowi adalah sudah kadung terlanjur mematok rencana pembangunan infrastruktur yang prestisius. Sementara daya dukung anggaran sangat terbatas. []

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here