Melanggar Konstitusi, Pendirian Pabrik Aqua di Jombang Harus Ditolak

0
345
Bottles on conveyor belt in factory

Nusantara.news, Jombang – Pendirian pabrik air minum Aqua di Grobokan, Mojowarno, Jombang terus disuarakan. Ketua Lembaga Kajian Lingkungan Hidup (LKLH) Ozon Surabaya, Januar S. Kaimuddin, S.T. menyatakan ada dua alasan utama kenapa pabrik tersebut harus ditolak.

“Saya mengikuti proses pendirian pabrik tersebut sejak 2013, namun alasan penolakan lebih kepada materi dan belum menyentuh alasan substansial yakni yurisdis dan lingkungan” ujarnya kepada Nusantara.news, Sabtu (23/03/2017)

Menurutnya sejak tahun 2010, PBB sudah mengakui Hak Asasi Manusia (HAM) atas air dan sanitasi. Indonesia sendiri ikut mendukung pengakuan tersebut. “Sehingga menjadi tanggung jawab negara dalam memenuhinya, menghormatinya dan yang terpenting  melindunginya dari campur tangan pihak ketiga. Air adalah barang publik, tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas perdagangan,” katanya.

Ini sejalan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, baik melalui pasal 33 UUD 1945 maupun pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA). “Air merupakan res commune dan oleh karenanya harus tunduk pada ketentuan pasal 33 UUD 1945. Sehingga pengaturan air harus masuk dalam sistem hukum publik yang tidak dapat dijadikan objek pemilikan dalam pengertian hukum perdata”, katanya mengutip penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap UU no 7/2004 tentang Sumber Daya Air yang mengukuhkan air sebagai barang publik.

Pasal 29, UU Nomor 24 Tahun 2007 mengenai prioritas penggunaan menyatakan bahwa penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.

Dipertegas juga dalam Pasal 50 PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, yang menyatakan penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain. Meskipun di dalam UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga dijelaskan tentang Hak Guna Air yang terdiri dari Hak Guna Pakai Air (HGPA) dan Hak Guna Usaha Air (HGUA), pada prakteknya HGUA seringkali mengancam keberadaan HGPA.

“HGUA seringkali menempatkan air sebagai objek pemilikan dalam hukum perdata dan tidak lagi sebagai masuk dalam sistem hukum publik, seperti pada kasus izin eksploitasi air oleh perusahaan air dalam kemasan. Sehingga pada prakteknya, penerapan HGUA bertentangan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,” terangnya.

Sementara itu terkait alasan lingkungan, Januar menyatakan akibat adanya pemanasan global, maka masyarakat  harus mengubah perilaku. Saat ini makin banyak negara di dunia yang melarang penggunaan produk air minum dalam kemasan, terutama plastik.

Alasannya, air diproduksi sesuai permintaan pasar, bukan berdasarkan kesanggupan produksi alamiah lingkungan menyebabkan ekstraksi air bawah tanah berlebihan, bukan lagi dari mata air permukaan. Juga lama kelamaan kualitas air akan memburuk dan terjadi kekosongan rongga tanah, merusak daya tampung dan daya saring alami. Yang lebih penting produksi dan transportasi (distribusi) satu kilogram botol air kemasan menghabiskan 26.88 kg air (7,1 galon), setara dengan 6.74 kali lipat dari air yang ada dalam botol. 849 kg fossil feul dan memproduksi 562 gram Gas Rumah Kaca. Satu botol air kemasan megeluarkan 842 gr karbon.

Namun, yang bikin miris dibutuhkan 400 tahun bagi alam untuk dapat mendaur limbah botol plastik, konsumsi 0,5 miliar botol air dalam seminggu, sama dengan menimbun lingkaran limbah botol plastik sepanjang 5 kali lingkaran bumi. “Semua pihak di Jombang sebaiknya berpikir jernih, kalau banyak kerugiannya, sebaiknya ditolak saja pembangunan pabrik itu,”sarannya.

Sementara itu data milik Bappeda yang bersumber dari dokumen RPJMD Jombang 2014-2018,  menyatakan Kecamatan Mojowarno merupakan salah satu kecamatan yang rawan bencana banjir dan kekeringan, terutama Desa Karanglo, Gondek, Mojojejer, Selorejo, Catakgayam dan Grobogan. Desa Grobogan yang berbatasan langsung dengan kecamatan Bareng dan Wonosalam, dua kecamatan yang menjadi daerah resapan air dari pegunungan Anjasmoro.

Dampak terhadap lingkungan adalah menurunnya debit air dari pegunungan Anjasmoro. Mengingat lereng Gunung Anjasmoro menjadi sumber mata air bagi beberapa sungai yang mengalir ke  Mojoagung, Kesamben, Sumobito, dampaknya akan lebih terasa []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here