Melanggar Perppu Ormas Dipenjara Seumur Hidup

0
172

Nusantara.news, Jakarta – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diberlakukan sejak tanggal 10 Juli 2017 kemarin, langsung menyulut antipati. Berbagai kalangan menyatakan kegusarannya, karena memandang Perppu ini membuka peluang bagi pemerintah untuk semena-mena menangani ormas.

YLBHI dan 15 LBH Kantor se Indonesia, misalnya, begitu Menko Polhukam Wiranto mengumumkan Perppu ini langsung menyatakan protes yang sangat keras.   “Upaya negara menjaga kedaulatan bangsa dan falsafah negara harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana mandat Konstitusi. Cara-cara represif tidak pernah berhasil,” demikian bunyi pernyataan mereka.

Dibandingkan dengan UU No. 17 Tahun 2013, Perppu ini memang jauh lebih keras pengaturannya. Berikut beberapa perbedaan mendasar antara UU No. 17 Tahun 2013 dengan Perppu No. 2 Tahun 2017.

Soal larangan terhadap ormas dan anggotanya, UU dan Perppu memberikan limitasi yang sama. Larangan itu antara lain melakukan tindakan permusuhan terhadap SARA, penodaan agama, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum.

Ormas juga tidak boleh menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang sama dengan organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang, melakukan kegiatan separatis dan/atau menganut serta menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Namun, yang membedakannya adalah soal sanksi. UU Ormas tidak mengatur tentang sanksi pidana, kecuali sanksi administratif. Sementara Perppu No 2 Tahun 2017 memberikan ancaman pidana terhadap pelanggaran larangan di atas.

Dalam pasal 82A disisipkan (pasal bis) ketentuan, pengurus dan anggota ormas yang melakukan tindakan permusuhan terhadap SARA, penodaan agama, melakukan tindakan kekerasan dan sejenisnya itu diancam pidana paling lama satu tahun. Sementara yang anti-Pancasila diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

Tindakan seperti itu tentu saja harus diganjar dengan hukuman pidana. Masalahnya, perbuatan pidana seperti itu –dalam  pengertian yang lebih luas—sebelumnya  sudah diatur ancamannya dalam Pasal 107 b UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Pasal tersebut menyatakan, “Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dari atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Dilihat dari latar belakang pembentukannya Perppu ini lahir dari keinginan Pemerintah untuk mempercepat pembubaran ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).  Karena jika menggunakan  UU No 17 Tahun 2013 maka prosesnya akan memakan waktu 5 hingga 6 bulan. Adalah Jaksa Agung yang mengusulkan perppu sebagai salah satu cara membubarkan HTI.

Namun cara cepat yang diambil Pemerintah melalui penerbitan perppu ini bisa disebut kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan, karena telah menghilangkan proses peradilan dalam mekanisme pembubaran ormas, yang sebelumnya diatur dalam UU No 17 Tahun 2013. UU No 17 Tahun 2013, sekiranya sudah memenuhi perwujudan dari Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Sedangkan dalam Perppu ini permbubaran ormas lebih berdasar kepada pandangan subjektif pemerintah.

Perppu ini mencabut 19 pasal dalam UU Ormas, yakni mulai dari pasal 63 sampai pasal 81. Padahal pasal-pasal yang dibuang itu mengatur tentang prosedur peringatan tertulis sampai pencabutan status badan hukum ormas.

Pasal 63 UU Ormas mengatur tentang pemberian peringatan tertulis kesatu dan kedua yang masing-masing diberikan dua kali kepada ormas bersangkutan. Jika peringatan tertulis kedua sebanyak dua kali belum diindahkan juga, maka pemerintah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga. Apabila peringatan ketiga diabaikan juga, Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau penghentian sementara kegiatan.

Namun, untuk menghentikan sementara itu, pemerintah juga tak bisa semena-mena. Jika yang dihentikan itu adalah ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Kalau ormas di lingkup provinsi, pemerintah daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya. Ketentuan ini diatur dalam pasal 65 UU Ormas.

Apabila dalam masa penghentian sementara selama 6 bulan itu, ormas tidak patuh juga maka menurut pasal 67, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar. Untuk mencabut surat keterangan tersebut, pemerintah tidak bisa langsung melakukan. Sebab, pasal ini mewajibkan pemerintah (termasuk pemerintah daerah) untuk meminta pertimbangan hukum MA.

Jika selama 6 bulan itu, ormas masih membandel juga, pasal 68 menyebutkan bahwa Pemerintah dapat mencabut status badan hukum ormas. Putusan pencabutan itu harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pihak yang mengajukan permohonan pencabutan ke pengadilan negeri di mana ormas tersebut beralamat, adalah kejaksaan atas permintaan Menkumham.

Pengadilan negeri dalam menangani perkara ini harus bergerak cepat. Menurut pasal 70, pengadilan harus segera bersidang paling lama 5 hari kerja sejak tanggal pendaftaran permohonan pembubaran Ormas. Dan di pasal 71, vonis pengadilan harus sudah dibacakan di depan sidang terbuka paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal register perkara.

Sekiranya putusan pengadilan mengabulkan permohonan kejaksaan untuk mencabut status badan hukum ormas, ormas bersangkutan masih diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum lanjutan. Menurut Pasal 73 UU Ormas, putusan pengadilan negeri tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

MA pun harus bergerak cepat. Sama seperti pengadilan negeri, MA harus menetapkan hari sidang dalam  waktu paling lama 5  hari kerja  sejak tanggal permohonan kasasi dicatat  panitera MA, dan perkaranya harus diputus dalam tempo paling lama 60 hari.  Dalam waktu maksimal 20 hari kerja, salinan putusan sudah harus disampaikan kepada panitera PN. Dan dalam dua hari kerja kemudian, salinan tersebut sudah harus disampaikan pula kepada para pihak.

Semua prosedur hukum yang demokratis tersebut dibatalkan oleh Perppu ini. Bahkan, menurut Pasal 62 Perppu, peringatan tertulis hanya diberikan satu kali, itu pun dalam jangka waktu 7 hari kerja saja. Sehingga praktis sangat sempit ruang bagi ormas bersangkutan untuk membenahi diri. Selain itu ditambahkan pula ketentuan baru di pasal 80A, bahwa dengan adanya pencabutan status badan hukum tanpa melalui proses peradilan itu, pemerintah sekaligus menyatakan bubar ormas bersangkutan.

Semua pasal yang dihapus ini juga menunjukkan hilangnya balance of power dalam penyelenggaraan negara, karena pemerintah menghapus peran legislatif dan yudikatif.

Kita tunggu saja bagaimana nasib Perppu No 2 Tahun 2017 dalam Sidang DPR selanjutnya, atau dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here