Melantik OSO Sebagai Ketua DPD, MA Bermain Politik

1
203
Ketua DPD terpilih Oesman Sapta Odang (kanan) mengangkat tangan bersama Wakil Ketua I Nono Sampono (kiri), Wakil Ketua II Darmayanti (kedua kiri) dan mantan Ketua DPD Mohammad Saleh (ketiga kiri) sebelum pelantikan Ketua DPD terpilih pada Rapat Paripurna DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/4). Oesman Sapta menjadi Ketua DPD menggantikan Mohammad Saleh. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt/17

Nusantara.news, Jakarta – Di tengah perdebatan soal sah atau tidaknya pimpinan baru Dewan Perwakilan Daerah(DPD, Mahkamah Agung (MA) justru melantik dan mengambil sumpah Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah dalam Sidang Paripurna DPD RI di Senayan Jakarta, Selasa (4/4/2017) malam.

OSO terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD RI dalam rapat paripurna, Selasa (4/4/2017) dini hari. Penetapan OSO sebagai Ketua DPD hanya membutuhkan waktu 1,5 jam.

Ketua Umum DPP Partai Hanura itu bahkan terpilih menjadi satu-satunya perwakilan dari wilayah tengah. Calon pimpinan DPD RI, dibagi menjadi tiga wilayah yakni Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Untuk wilayah barat diajukan tiga nama dan wilayah timur dua nama. Dari wilayah barat calon yang maju sebagai pimpinan yakni Abdul Azis, Darmayanti Lubis dan Andi Surya. Sementara untuk wilayah timur, muncul Nono Sampono dan Bahar Ngitung. Namun sebelum ke tahap pemilihan, Abdul Azis dan Andi Surya mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada Darmayanti Lubis untuk maju.

Jika mengacu pada Tata Tertib DPD RI yang tertuang dalam Peraturan DPD RI No 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib, maka anggota DPD RI yang dapat masuk bursa calon ketua adalah mereka yang mendapat dukungan dari minimal lima anggota terpilih, dari minimal tiga provinsi di wilayahnya.

Semua bakal calon yang memenuhi persyaratan awal masuk dalam bursa calon pimpinan DPD RI dan akan dilakukan pemilihan melalui mekanisme voting tertutup. Dari pemilihan tahap awal tersebut akan dijaring tiga nama, masing-masing calon ketua dengan perolehan suara tertinggi dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur.

Kemudian, tiga nama dari tiga wilayah dengan perolehan suara tertinggi, akan dipilih lagi untuk mencari ketua DPD RI. Selanjutnya, calon yang meraih suara tertinggi akan ditetapkan sebagai ketua DPD RI sedangkan calon yang memperoleh suara kedua dan ketiga akan menjadi wakil ketua DPD RI.

Nyatanya, OSO terpilih secara aklamasi dan langsung ditetapkan menjadi Ketua DPD yang baru menggantikan Muhamad Saleh. “Menetapkan saudara Oesman Sapta sebagai ketua, Ssaudara Nono Sampono sebagai wakil ketua 1 dan Saudari Darmayanti Lubis sebagai wakil ketua 2,” kata Pimpinan Sementara DPD Rini Damayanti.

Sebenarnya, proses pemilihan itu sejak awal sudah mendapat protes dari anggota DPD lainnya. Adapun yang jadi akar masalah adalah putusan MA nomor 20P/HUM/2017 yang menganggap Peraturan DPD nomor 1 tahun 2017 pasal 47 ayat 2 dan pasal 323 bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh sebab itu, masa jabatan pimpinan DPD akan berakhir pada 2019 nanti atau dengan kata lain tak boleh ada pemilihan pimpinan DPD yang baru.

Anehnya, OSO dipilih berdasarkan peraturan yang telah dianulir oleh MA tersebut. Bahkan, MA sendiri melantik dan mengambil sumpah pimpinan DPD yang baru tersebut.  Ketiga pimpinan DPD mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung, H. Suwardi.

Sejumlah pakar hukum pun angkat bicara dan menilai pengambilan sumpah dan pelantikan pimpinan DPD tersebut tidak sah. Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menyatakan sikap yang dipertontonkan MA menggelikan. Pasalnya, MA yang menganulir aturan pemilihan ketua DPD, tapi MA juga yang melantik ketua DPD yang baru.

“Sikap MA ini lucu.  MA justru tidak patuh pada putusannya sendiri. Mahasiswa hukum semester satu juga tahu, dengan putusan MA yang membatalkan Peraturan DPD tentang tata tertib itu sudah tidak ada celah hukum dan sudah sangat jelas,” kata Irman.

Bahkan, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Bengkulu, Profesor Juanda dalam wawancara dengan salah satu televisi swasta, Rabu (5/4) menegaskan MA tidak seharusnya melantik pimpinan lembaga yang terpilih karena melanggar aturannya sendiri. “Seharusnya MA tidak melantik ketika putusan DPD itu bertentangan dengan putusannya sendiri. ini tidak menghargai putusan MA,” ujarnya.

Sebagai solusinya, ia mengimbau kepada para anggota DPD yang tak sepaham untuk segera mengajukan keberatan ke Ketua MA Hatta Ali. Pengajuan keberatan ini sama halnya dengan Peninjauan Kembali (PK) atas apa yang terjadi di pimpinan DPD RI. “Kalau memang mau, bisa pakai mekanisme lapor ke presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintah,” paparnya.

Polemik lain yang kini mencuat adalah kewenangan Wakil Ketua MA, Suwardi yang memandu pelantikan pimpinan DPD. Sebab, aturannya yang berwenang untuk itu adalah Ketua MA, Hatta Ali.

Soal ini, pihak MA berdalih bahwa Hatta Ali sedang umrah jadi diwakilkan kepada Suwardi. “Itu memang wewenang Ketua MA atau yang mewakili. Tapi, saya akan cari tahu dulu apakah ada hitam di atas putihnya. Saya masih di Mega Mendung,” katanya.

Ini penting, sebab dalam Pasal 260 ayat 6 UU MD3, ditegaskan, pimpinan DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Kalimatnya jelas, tidak ada anak kalimat “atau yang mewakili”. Artinya, jika Ketua Mahkamah Agung mewakilkan kepada orang lain, harus dengan surat kuasa yang dibuat untuk itu.

Apakah ada permainan di balik ini? Belum jelas. Tapi, sebelum pelantikan Ketua DPD, ada pertemuan antara anggota DPD Gede Pasek Suardika dan Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung,  Suwardi.

Wakil Ketua DPD, Prof Farouk Muhammad mengatakan, pertemuan itu terjadi di Gedung MA, Selasa (4/4) sekitar pukul 13.00 WIB, sebelum pengambilan sumpah. Farouk mengetahuinya, karena dia datang ke MA untuk mengantarkan surat yang meminta agar MA tidak melakukan pelantikan. Karena Ketua MA Hatta Ali sedang umrah, ia mengantarkan langsung surat itu ke Suwardi. Tapi mantan Gubernur PTIK ini dilarang masuk karena sudah ada Pasek Suardika dan Sekjen DPD di ruangan kerja Suwardi.

Tidak diketahui apa isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Tapi yang jelas, Pasek Suardika adalah anak buah OSO di DPP Partai Hanura. OSO Ketua Umum DPP Partai Hanura, dan Gede Pasek Wakil Ketua Umum.

Menyedihkan, kalau MA sebagai lembaga peradilan tertinggi tidak menegakkan hukum, tapi justru bermain politik. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here