Melarang Mantan Napi Koruptor Nyaleg, Solusi Terakhir KPU?

0
92

Nusantara.news, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan peraturan yang melarang mantan narapidana kasus korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman melalui laman resmi KPU RI, di Jakarta, Sabtu (30/6/2018).

Ketentuan ini dimuat dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Bagian Ketiga tentang Persyaratan Bakal Calon ayat 7 ayat 1 g huruf h disebutkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Dasar KPU menerbitkan larangan tersebut karena melihat kepentingan yang lebih besar. Selama ini KPU melihat korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan dapat merugikan masyarakat. KPU sebelumnya juga menyatakan bahwa pembentukan peraturan yang melarang napi korupsi ini telah sesuai kewenangan yang dimiliki lembaganya. Rujukannya sesuai putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016 pada Juli 2017 yang menyebutkan bahwa KPU merupakan lembaga independen.

Sehingga dengan terbitnya PKPU tersebut nantinya dapat dijadikan pedoman KPU dalam melaksanakan tahapan pencalonan para dewan. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 berlaku sejak masa pendaftaran bakal calon legislatif yang akan berlaga dalam Pemilu 2019. Adapun pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk Pemilu 2019 akan dibuka mulai 4 Juli hingga 17 Juli 2018.

Sebenarnya rancangan peraturan baru itu sudah disahkan dalam rapat pleno di lembaga penyelenggara pemilihan umum pada Senin (4/5/2018) lalu. Pada hari yang sama pula rancangan yang dikenal dengan nama Peraturan KPU tersebut sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan.

Diakui Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Peraturan KPU ini proses pembuatannya panjang melalui uji publik, melalui rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR hingga akhirnya disahkan oleh rapat pleno KPU. “Sekarang tinggal Kementerian Hukum dan HAM kita harapkan untuk sesegera mungkin sesuai dengan kewenangannya untuk mengundangkan peraturan KPU,” kata Wahyu.

KPU tetap berharap rancangan Peraturan KPU yang berisi larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD akan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, meskipun pemerintah sudah mengindikasikan bakal menolaknya.

Namun, di sini persoalan pun muncul. Beberapa jam sebelum draf Peraturan KPU diserahkan ke kementerian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sudah mengisyaratkan bakal menolak meneken rancangan PKPU. Dia menolak menandatangani rancangan PKPU karena bertentangan dengan Undang-Undang. Pasalnya dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilu memang tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri.

Yasonna menilai pelarangan mantan terpidana korupsi ikut Pileg akan membatasi hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, pelarangan itu membuat mantan terpidana korupsi akan kehilangan hak politiknya. Padahal, seharusnya pencabutan hak politik seseorang hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan ataupun UU.

Yasonna juga menilai PKPU bukanlah UU dan tingkatan PKPU bahkan masih berada di bawah aturan turunan UU, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Ditambahkannya, tiap lembaga seharusnya tak membuat aturan yang bertentangan dengan konstitusi dengan alasan memiliki kewenangan khusus. Jika kerap dilakukan, dia menganggap hal ini akan menjadi preseden buruk.

Merujuk pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pasal itu disebutkan, peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan.

Alasan lain, pelarangan mantan terpidana atau narapidana korupsi ikut Pileg karena diprediksi akan menimbulkan ‘kegaduhan’ sebab akan terjadi banyak gugatan. Jika nantinya KPU kalah dalam persidangan, maka akan dimintai ganti rugi. Hal ini berpotensi menambah beban negara.  “Uang KPU kan uang negara. Jadi harus melihatnya panjang,” kata Yasonna.

Kontradiktif dengan Pemerintah

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan, mantan napi kasus korupsi punya hak politik untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif, hak yang sama dengan warga negara lain, suatu hak yang dijamin oleh konstitusi.

Jokowi mengakui bahwa pembuatan aturan Pemilu merupakan wilayah KPU. Namun, Jokowi menyarankan agar KPU melakukan telaah lagi. “Silakan lah KPU menelaah. KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda ‘mantan koruptor’,” kata Jokowi.

Sekilas sikap itu berlawanan dengan upaya mewujudkan Nawacita dalam pemberantasan korupsi yang telah dijanjikan Joko Widodo ketika masih mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2014. Namun boleh jadi ini semacam kompetisi antara suara moral rakyat yang ditangkap KPU dengan bagaimana pemerintah mencoba menerjemahkan itu dan kemudian menangkap suara moral dari rakyat.

Niat KPU melarang mantan napi kasus korupsi menjadi Caleg juga mendapat penolakan dari DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketiga lembaga ini (Kemendagri, Bawaslu, dan DPR) tak sepakat lantaran menilai larangan itu tak ada cantolannya di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Pemilu membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dengan syarat mengumumkan statusnya sebagai eks napi secara terbuka dan jujur kepada publik.

DPR menganggap larangan mantan narapidana korupsi merupakan kebijakan yang berlebihan dan bertentangan dengan UU. Hal itu disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Disebutkan, mantan narapidana kasus korupsi memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu selama sudah tuntas menjalani hukuman. Dalam proses pencalonan itu, kata Bamsoet, nasib mantan narapidana kasus korupsi ditentukan oleh masyarakat. Ia berkata masyarakat sudah cerdas dalam menentukan pilihannya. Jika hal itu dilarang, Bamsoet menilai, KPU tidak memberikan pendidikan politik yang sesuai UU kepada masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga sepakat dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Menurutnya, hanya seseorang yang dicabut hak politiknya mengacu kepada ketentuan undang-undang dan ada keputusan hakim pengadilan. Pertimbangan Menkum HAM Yasonna Laoly, sebut Tjahjo sudah benar.

Tjahjo menilai tidak relevan jika dirinya beda sikap dengan Menkum HAM. “Jangan sampai nanti Kemenkum HAM justru melakukan disposisi persetujuan dan sebagainya melanggar hukum, itu saja. Semangat sama kalau kita ikuti statment nya pak Laoly sama semangatnya hanya yang berhak UU dan keputusan pengadilan,” ujarnya.

Demikian pula dengan sikap Bawaslu yang kontradiktif dengan KPU. Pihak Bawaslu malah mempersilakan partai politik untuk mengusung eks napi kasus korupsi sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2019. Bawaslu menganggap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi jadi caleg bisa diimplementasikan.

Apabila nantinya KPU menolak caleg yang diajukan, caleg tersebut bisa menggugat ke Bawaslu. Hal ini ditegaskan Ketua Bawaslu Abhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018). “UU sudah menyebutkan setiap produk SK KPU bisa jadi obyek sengketa di Bawaslu. Maka, nanti upaya hukumnya adalah upaya sengketa ke Bawaslu,” tegas Abhan.

Bawaslu menegaskan akan berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 240 Ayat 1 huruf g UU Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik. Nanti Bawaslu yang memutuskan, apakah pencoretan atau penolakan KPU itu sesuai ketentuan UU atau tidak, Bawaslu akan memutuskan.

Sebaliknya, Bawaslu tidak akan berpegang pada Peraturan KPU Nomor 20/2018. Sebab, aturan itu jelas bertentangan dengan UU yang ada di atasnya. Selain itu status PKPU 20/2018 juga belum jelas karena belum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Satu-satunya lembaga negara yang mendukung KPU adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK justru sangat mengapresiasi langkah KPU yang resmi menerapkan peraturan larangan mantan narapidana kasus korupsi ikut pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota 2019. Hal sama yang dilakukan KPK saat mengumumkan penetapan tersangka peserta Pilkada Serentak 2018.

Bahkan para pimpinan KPK secara kompak kompak menegaskan seluruh pihak termasuk partai politik peserta Pemilu 2019 nanti mampu menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan aturan tersebut. Hal itu demi menciptakan proses pemilihan yang bersih dan berintegritas. KPK berpendapat yang namanya mantan narapidana korupsi, tak boleh diberikan kesempatan menjabat di tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif. KPK mengingatkan akan sejumlah bahaya yang akan muncul jika mantan narapidana korupsi menjalankan roda pemerintahan.

Tanpa diundangkan bisa jalan

KPU sebagai lembaga independen memang memiliki wewenang menerbitkan peraturan. Dengan diterbitkannya PKPU maka tidak perlu menunggu Kemenkumham mengundangkannya agar bisa berlaku. Apalagi Menkumham telah menolak mengundangkan PKPU. Adanya penolakan dari pemerintah seharusnya tidak perlu terjadi. Sebab, tugas pengundangan yang dilakukan Menkumham tidak berkutat dengan substansi aturan.

Ya, ditegaskan Ketua KPU Arief Budiman, meski Menkumham tidak menandatangani PKPU tersebut, aturan itu tetap dapat diberlakukan dan sah di mata hukum. Sebab, kewenangan mengesahkan ada di tangan KPU. Sehingga pihaknya merasa yakin jika PKPU tidak melanggar UU.

Kemenkumham juga tak berwenang untuk menolak mengundangkan PKPU tersebut. Alasannya, KPU merupakan lembaga mandiri yang tidak bisa dipengaruhi institusi lain. Maka semestinya saat sudah disahkan melalui PKPU, dengan sendirinya lembaga yang ditugaskan wajib mengundangkan demi kepentingan publik agar mereka mengetahui apa yang dibuat oleh KPU.

“PKPU itu yang membuat KPU. Kemenkumham mengundangkan, mencatatkan di dalam lemabaran negara atau berita negara. Itu gunanya supaya setiap orang mengetahui ada peraturan perundang-undangan. Soal pengesahannya disahkan lembaga terkait. Undang-undang, yang menandatangani presiden. Peraturan lembaga negara? Yang mengesahkan siapa? Menteri keuangan. Peraturan Menteri Perindustrian yang mengesahkan siapa? Menteri perindustrian,” ujar Arief.

Hal yang sama dilakukan KPU dalam merujuk UU Nomor 12 tahun 2011. Pihak KPU mengklaim telah menjalankan prosedur yang harus ditempuh sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 pasal 97, bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 100 menyebutkan semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Jadi, sebuah peraturan perundang-undangan itu dinyatakan sah itu sejak ditetapkan. Mengenai siapa yang mempunyai kewenangan mengesahkan dan menetapkan sebuah peraturan perundang-undangan, kata Arief, pihak yang membentuk peraturan perundang-undangan berwenang. “Bentuk pengesahan apa? Yaitu dengan ditandatangani PKPU. Ketua KPU tanda tangan. Ditandai tanggal berapa? Jadi sejak tanggal itu lah PKPU menjadi sah berlaku,” tegasnya.

Memang idealisme KPU untuk memberi pelajaran serta mewujudkan orang yang bersih dari hukum itu sangat bagus, kemudian semangat dalam rangka memberantas korupsi. Namun apabila itu belum ada dalam undang-undang, maka tidak ada kekuatan hukum, apalagi sampai menimbulkan kegaduhan baru. KPU sebenarnya bisa melakukannya dengan cara lain soal larangan koruptor jadi caleg, semisalnya mengundang partai politik mendeklarasikan bersama untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi. Toh, cara ini juga belum dilakukan oleh KPU. Di situ KPU dapat mengelola hal tersebut dengan baik sehingga mampu meyakinkan publik dan Parpol. Sehingga tidak terkesan mentang-mentang bisa buat peraturan, atau dicap menabrak peraturan di atasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here