Melawan Cara-cara Licik Politik Dinasti

0
193
Kandidat Mahfudhoh-Kuswiyanto dinilai akan menggunakan cara-cara dinasti politik untuk memenangkan Pilkada Bojonegoro 2018. Pasalnya, Mahfudhoh merupakan istri dari Bupati Bojonegoro Suyoto.

Nusantara.news, Bojonegoro – Politik dinasti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 sampai saat ini masih berlanjut. Di Indonesia, hubungan kekerabatan banyak yang memanfaatkan fasilitas petahana. Calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan inkumben biasanya mendompleng popularitas untuk memenangkan Pilkada. Sementara perhatian publik sangat kurang terhadap hal seperti ini.

Fenomena ini akan terus terjadi selama perhitungan parpol hanya berkutat di persoalan pragmatis saat mengusung pasangan calon. Seperti yang terjadi pada Pilkada Bojonegoro 2018. Nama Mahfudhoh bukan asing bagi masyarakat Bojonegoro. Dia adalah istri dari Bupati Suyoto itu akhirnya terjun ke politik setelah diyakinkan oleh suaminya yang juga merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Kata Kang Yoto, sapaan Suyoto, sebenarnya Mahfudhoh sejak awal tidak punya arah masuk ke dalam dunia politik. Sehingga PAN kemudian mengusung Kuswiyanto sebagai kandidat yang akan maju dalam Pilkada Bojonegoro. Namun, karena ada masalah ketika calon wakilnya dua kali mundur, akhirnya Mahfudhoh muncul.

Dalam pertarungan Pilkada Bojonegoro ini, ada empat kandidat. Pasangan Mafudhoh-Kuswiyanto diusung oleh PAN dengan 6 kursi, Nasdem 2 kursi dan Hanura 2 kursi, jumlah 11 kursi. Pasangan Anna Mu’awanah-Budi Irawanto diusung oleh PKB yang memiliki 6 kursi dan PDI Perjuangan 5 kursi, dengan jumlah 11 kursi.

Pasangan Soehadi Moeljono-Mitro’atin diusung Partai Demokrat 7 kursi dan Partai Golkar 7 kursi dengan total dukungan 14 kursi. Sedangkan, Pasangan Basuki-Pudji Dewanto diusung oleh koalisi Partai Gerindra 5 kursi dan PPP 5 kursi dengan jumlah 10 kursi.

Dari keempat kandidat, Pasangan Mahfudhoh-Kuswiyanto paling disorot. Pasalnya, cocok jika diterapkan di negara otoriter dan bukan di alam demokrasi. Adanya politik dinasti bakal merusak tatanan berdemokrasi.

Politik dinasti muncul karena dianggap sebagai kegagalan partai politik (Parpol) dalam rekrutmen calon. Selama ini Parpol lebih cenderung melihat pada figur ketimbang pertimbangan lain seperti visi-misi, gagasan atau program yang dimiliki, dan ideologi. Aspek figur masih mendominasi pertimbangan partai dalam mengusung Paslon. Sama dengan halnya dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, di mana PDI Perjuangan masih percaya dengan figur Bung Karno untuk bahan ‘jualan’. Sangatlah wajar jika kemudian nama Puti Guntur Soekarno muncul mendampingi Cagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam pertarungan melawan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Politik Dinasti Selalu Rentan Korupsi

Contoh pengusungan secara pragmatis ini, hanya dilihat dari sisi elektabilitas, popularitas, uang dan basis sosial yang dimiliki sosok yang hendak dipilih untuk kemudian diusung. Kriteria seperti ini, tentu rata-rata telah dimiliki mereka yang berada di pusaran politik dinasti.

Sehingga wajar jika politik dinasti selalu rentan dengan korupsi. Sebut saja politik dinasti mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Politik dinasti Atut bisa jadi yang paling ramai diperbincangkan. Bagaimana tidak, trah dinasti politik Ratu Atut kian eksis sejak dia menjabat Gubernur Banten 2007-2012.

Sejak menjadi orang nomor satu di Banten itulah, satu per satu anggota keluarga besar Atut masuk ke politik praktis. Diawali kemunculan Airin Rachmi Diany, adik ipar Atut, dalam Pilkada Kabupaten Tangerang 2008. Istri Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (adik Atut) itu jadi calon wakil bupati mendampingi Jazuli Juwaini dari PKS. Namun, pasangan ini dikalahkan pasangan petahana, Ismet Iskandar-Rano Karno.

Tahun yang sama, adik tiri Atut, Tubagus Haerul Jaman, maju sebagai calon wakil wali kota Serang berpasangan dengan Bunyamin (mantan Bupati Serang) dan menang. Kurang dari tiga tahun berkuasa, 1 Maret 2011, Bunyamin meninggal dunia. Jaman lalu diangkat menjadi Wali Kota Serang. Saat Pilkada Kota Serang 2013, ia kembali mencalonkan diri dan menang.

Tahun 2010, adik Atut, Ratu Tatu Chasanah, mengikuti Pilkada Kabupaten Serang. Ia terpilih jadi Wakil Bupati Serang 2010-2015 mendampingi Taufik Nuriman.

Airin yang gagal di Pilkada Kabupaten Tangerang coba peruntungan di Pilkada Kota Tangerang Selatan 2010. Airin yang berpasangan dengan Benyamin Davnie terpilih sebagai Wali Kota Tangerang Selatan 2011-2015.

Atut kemudian mendekam di penjara karena tersandung kasus dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, M Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Lebak, Banten. Kasus itu pun menyeret sang adik, Wawan. Selain itu, Atut juga dijerat kasus korupsi pengadaan alkes serta pemerasan di Pemprov Banten.

Begitu pula yang terjadi di dinasti politik Bupati Klaten Sri Hartini. KPK telah menangkap Bupati Klaten periode 2016-2021 Sri Hartini pada awal 2017 lalu. Dia diduga menerima suap terkait promosi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten. Suami Hartini adalah Haryanto Wibowo, Bupati Klaten periode 2000-2005. Hartini juga pernah menjadi Wakil Bupati periode 2010-2015 mendampingi Sunarna, Bupati periode 2010-2015. Wakil Bupati Klaten 2016-2021 Sri Mulyani adalah istri Sunarna.

Saat ini masih ada cara-cara dinasti politik yang dilakukan oleh enam provinsi. Di antaranya Pilgub Sumatra Selatan, Pilgub Sulawesi Tenggara (Sultra), Pilgub Nusa Tenggara Barat, Pilgub Sulawesi Selatan, Pilgub Maluku Utara, dan Pilgub Kalimantan Barat.

Di Pilgub Sumsel, ada pasangan cagub dan cawagub Dodi Reza Noerdin-Giri Ramanda Kiemas. Dodi adalah anak dari gubernur pejawat, Alex Noerdin, sedangkan Giri merupakan keponakan Taufiq Kiemas. Pasangan ini diusung PDIP, PKB dan Golkar.

Di Pilgub Sultra, ada pasangan Cagub dan Cawagub Asrun-Hugua. Asrun sebelumnya adalah wali kota Kendari dua periode, yang habis masa baktinya pada Oktober 2017 lalu. Kemudian trah kekuasaan di Kota Kendari itu dilanjutkan oleh anaknya, Adriatma Dwi Putra. Asrun juga mempunyai paman yang sekarang menjadi Bupati Konawe Selatan. Selain itu, besan dari Asrun, yaitu Ahmad Safei, adalah Bupati Kolaka.

Dinasti politik pada Pilkada Serentak 2018 ini juga ada di NTB. Kakak dari gubernur NTB Zainul Majdi, Sitti Rohmi Djalilah, menjadi cawagub NTB mendampingi cagub Zulkiflimansyah. Pasangan ini diusung oleh PAN, PKS, Gerindra, dan Demokrat.

Adapun, di Pilgub Sulawesi Selatan, cagub Ichsan Yasin Limpo, yang berpasangan dengan Andi Muzakkar, ini adalah adik dari gubernur Sulsel saat ini, Syahrul Yasin Limpo. Pasangan ini tidak diusung dari partai tapi melalui jalur independen.

Di Pilgub Maluku Utara, bahkan ada dua pasangan calon yang memiliki hubungan keluarga. Dua paslon tersebut adalah Abdul Ghani Kasuba-Al Yasin Ali yang diusung PDIP dan PKPI, dan paslon Muhammad Kasuba-Madjid Husen yang diusung Gerindra, PKS dan PAN. Abdul Ghani dan Muhammad Kasuba adalah kakak-beradik. Ghani merupakan cagub pejawat. Pada 2014 lalu dia dilantik menjadi gubernur Maluku Utara untuk periode pertamanya. Muhammad Kasuba sendiri adalah mantan bupati Halmahera Selatan.

Adapun di Pilgub Kalbar, cagub Karolin Margret, yang berpasangan dengan Suryatman Gidot, ini adalah anak dari gubernur Kalbar sekarang, Cornelis. Cornelis adalah gubernur Kalbar dua periode sejak 2008. Paslon Karolin-Suryatman diusung Demokrat dan PDIP.

Pengawasan Bawaslu Harus Diperketat

Sebagai istri dari Bupati Bojonegoro, Mahfudhoh sangat rentan dengan hal-hal yang tidak terpuji dalam pertarungan nanti. Bahkan ketika terpilih, dia dan pasangan akan sangat mudah dikendalikan.

Dengan berbagai alasan, Mahfudhoh menjelaskan, bahwa dirinya ingin meneruskan keberhasilan Kang Yoto yang sudah memimpin Kabupaten Bojonegoro. Serta ingin mengerjakan tugas-tugas Kang Yoto yang belum terselesaikan, untuk dilanjutkan, diperbaiki dan lebih bagus lagi.

Disinggung mengenai dinasti Kang Yoto di Bojonegoro, karena istrinya maju calon bupati? Mahfudzoh yang tidak pernah berkecimpung sebagai kader atau anggota partai politik ini menanggapi biasa. “Kang Yoto ya bukan Bu Yoto. Bu Yoto ya sendiri. Ya tanya saja ke masyarakat. Kalau dinasti itu mungkin tanpa alasan. Tapi kalau ada alasan dan masuk akal, kenapa tidak. Menurut saya ini bukan dinasti. Namanya orang, pasti ada yang suka dan ada yang tidak,” jelasnya.

Apakah masyarakat Bojonegoro siap menerimanya untuk melanjutkan kepemimpinan Kang Yoto sebagai Bupati Bojonegoro? “Ya lihat saja nanti. Silahkan datang kesana, dan tanya respon masyarakat bagaimana. Ini survei dan kita harus percaya dengan survei,” tandasnya.

Senada, Kang Yoto nampaknya punya pandangan sendiri soal politik dinasti ini. Dia bahkan menampik pencalonan istrinya sebagai politik dinasti. “Dinasti itu menjadi jelek jika menjadi alat untuk kolusi, korupsi, nepotisme. Nepotis ini bisa mengajak siapapun, bukan hanya keluarga,” tegasnya.

Banyaknya politik dinasti muncul di Pilkada serentak 2018, pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus diperketat, terutama untuk daerah-daerah yang diikuti para calon dari keluarga inkumben atau bekas pejabat. Bukan tidak mungkin pada saat pemilihan akan terjadi politik uang secara sistematis karena memang mereka dengan mudah menggunakan fasilitas petahana. Tidak hanya itu mobilisasi aparatur sipil negara juga sangat memungkinkan dalam pemilihan nantinya. Kecurangan demi kecurangan juga sangat rentan terjadi.

Karenanya Bawaslu harus menggandeng banyak pihak, seperti lembaga pemantau, termasuk penegak hukum seperti KPK untuk mengantisipasi pelanggaran di daerah tempat tumbuhnya dinasti politik. Selain itu, Bawaslu dapat mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kecurangan.

Bawaslu saat ini memang telah memetakan potensi kerawanan semua daerah peserta Pilkada 2018, termasuk kategori kerawanan sedang untuk variabel kekerabatan peserta pemilihan. Dan wilayah Banten mendapat skor tertinggi untuk variabel kekerabatan. Begitu pula Sulawesi Tenggara, karena salah satu pasangan calon gubernurnya memiliki tali kekeluargaan dengan sejumlah bupati dan wali kota di provinsi tersebut.

Berkembangnya dinasti politik selama ini hanya dapat dicegah dengan memperbaiki partisipasi masyarakat. Rekam jejak dan latar belakang calon harus disosialisasikan sampai ke pemilih. Kalau memang calon layak, ya bilang layak. Tapi kalau kemudian mereka menggunakan cara-cara kotor, ya laporkan saja.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here