Melawan Korporasi, Regulasi Harus Berpihak Pemulia Benih

0
67
Buruh tani menyortir benih padi varietas Ciherang SS di Desa Mulyorejo, Demak, Jawa Tengah, Selasa (13/3). Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengimbau kepada petani agar tidak salah kaprah terkait isu pencabutan subsidi benih unggul padi, jagung, dan kedelai tahun 2018, melainkan hanya dilakukan pengalihan pendistribusian benih bersubsidi senilai Rp1 triliun yang awalnya dilakukan PT Sang Hyang Sari (Persero) kini diambil alih oleh Kementerian Pertanian melalui program Mandiri Benih Seribu Desa. ANTARA FOTO/Aji Styawan/aww/18.

Nusantara.news, Surabaya – Tidak banyak yang menyadari bahwa ketergantungan petani pada benih dari korporasi yang diberikan melalui skema subsidi benih sesungguhnya justru berisiko pada krisis pangan. Petani seolah di-ninabobokan dengan menghilangkan kemampuan yang sudah turun temurun dalam memuliakan benih secara mandiri.

Negara yang harusnya hadir sebagai tameng perlindungan bagi petani melalui regulasi, justru bertindak seolah menjadi kepanjangan tangan korporasi benih yang pengaruhnya memang mencengkeram kuat di pelosok bumi. Kondisi ini membuat benih asli turun temurun (heirloom seed, red) yang merupakan cikal bakal komoditi unggul dan adaptif di masyarakat agraris Nusantara menuju kepunahan masif.

Ancaman perubahan iklim dan krisis pangan global membuat kedaulatan atas benih lokal begitu penting bagi keberlangsungan Indonesia. Hanya saja, inisiatif memuliakan benih lokal justru dijawab dengan kriminalisasi petani di beberapa daerah. Dua regulasi, Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, menjadi senjata ampuh inisiatif itu terhenti di meja hijau.

Setidaknya, mulai periode 2004-2010 ada 15 kasus yang menjerat petani di Jawa Timur saja. Kasus terakhir dihadapi Kunoto alias Kuncoro asal Dusun Besuk, Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Pada sidang putusan tanggal 31 Mei 2010 di Pengadilan Negeri (PN) setempat, dia dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan dan denda Rp500 ribu subsider 2 bulan.

Kesalahannya? Dia dinilai secara sengaja mengedarkan atau menjual benih tanpa melalui sertifikasi yang tidak sesuai standar mutu sesuai yang ditetapkan pemerintah. Dakwaan ini mengacu pada pasal 60 ayat 1 huruf c jo Pasal 13 UU Nomor 12 tahun 1992. Dua aturan hukum ini menjadi senjata tidak langsung untuk memberangus inisiatif petani memuliakan benih lokal dan mengutamakan pasokan benih dari korporasi.

Presiden Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih ketika menghadiri launching Koperasi Benih Kita Indonesia (Kobeta) di Surabaya, 10 Maret 2018, mengatakan untuk kondisi saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam beberapa regulasinya masih belum tegas memihak petani lokal. Tapi di beberapa sisi, ada program-program yang sudah berjalan bisa mengapresiasi keberadaan petani kecil. Seperti reformasi agraria.

“Beberapa kebijakan pertanian terbaru seperti UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) secara umum memang jadi penguat bagi petani. Terutama dalam jaminan produksi pertanian melalui subsidi, teknologi dan permodalan meskipun tidak mengatur secara tegas. UU itu juga masih membatasi pergerakan kelompok tani independen bentukan petani sendiri untuk mengakses program pemerintah,” terangnya.

Karena itu, begitu muncul kriminalisasi terhadap petani yang mengupayakan benih mandiri seperti kasus di Kediri, SPI tambah Henry Saragih, berupaya memberi pendampingan sampai melakukan judicial review. Khususnya terhadap UU yang tidak berpihak pada petani. “Harus ada upaya terus menerus untuk memperkuat ketahanan pangan bangsa Indonesia dengan memberi akses luas bagi petani untuk memuliakan bibit secara mandiri dan melepas ketergantungan pada bibit subsidi dari korporasi,” tegasnya.

Aktivis petani asal Tulungagung, Ali Fahmi juga menyebut jika regulasi soal benih ada indikasi merupakan pesanan korporasi. Hal ini bisa dilihat dari sebaran benih untuk beberapa komoditi pertanian seperti padi dan jagung yang dikuasai merek-merek tertentu. “Niat untuk memuliakan benih lokal bisa dilakukan jika ada pemahaman serupa antara pengambil kebijakan dan pembuat dalam hal ini eksekutif dan legislatif di Jakarta dengan mengacu pada kearifan lokal. Indonesia kaya akan warisan kearifan lokal, jangan sampai kita menyesal ketika sudah punah,” sebutnya.

Peningkatan Produk Instan

Kultur agraris yang sudah berjalan berabad-abad di Indonesia memang menjadi pilihan termudah di banding intens dalam perdagangan atau maritim misalnya. Apalagi negeri ini dianugerahi sumber daya alam melimpah serta tanah yang subur dengan keanekaragaman hayati tinggi. Hal ini yang membuat kita seperti terlena dan tertanam dalam benak bahwa kekayaan itu tidak akan habis dalam waktu singkat sebelum beberapa pihak meneriakkan ancaman krisis pangan.

Setidaknya ada 2 pilihan untuk menjawab krisis pangan itu agar tidak melanda Indonesia. Sama-sama bermuara pada peningkatan produksi, namun prosesnya yang bertolak belakang. Modernisasi yang terus terjadi tanpa henti, termasuk dalam teknologi pangan, membuka peluang pemodal besar dalam hal ini korporasi, melakukan riset untuk menghasilkan benih-benih unggul. Tentu saja dalam proses itu melibatkan unsur-unsur kimiawi dengan dosis yang mungkin belum pernah terjadi dibanding ketika proses alami berlangsung sebagai cara yang dominan sejak Revolusi Hijau bergulir pada 1970-an.

Sedangkan cara kedua, ini banyak dilakukan masyarakat petani Indonesia di masa lalu dengan proses alami tanpa melibatkan kimia buatan. Kendati masa tanam lebih lama, namun penggunaan benih yang merupakan hasil riset kecil-kecilan tanpa disadari secara mandiri untuk komoditi padi, justru menjadikan sumber pangan pokok ini tahan ketika menghadapi anomali cuaca atau serbuan hama.

Sekawanan burung pipit berada di areal persawahan siap panen. Petani setempat kewalahan mengatasi hama burung yang menyerang tanaman padi mereka akibat tidak meratanya musim tanam. ANTARA FOTO/Yusran Uccang/kye/18

“Namun korporasi dengan modal besarnya yang mampu melibatkan periset lulusan perguruan tinggi hingga mempengaruhi regulasi, justru memandang pertanian mandiri secara organik sebagai ancaman. Sebab, korporasi tujuannya hanya untuk mengeruk keuntungan pasar. Ini ciri-ciri neoliberalisme yang harus kita cermati. Abai dan lengah, neoliberalisme itu akan menghancurkan dunia pertanian Indonesia,” papar Henry Saragih.

Sayangnya, pemerintah masih belum sepenuhnya terlepas dari cengkeraman korporasi itu. Setidaknya dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2015-2019, ada beberapa kebijakan strategis yang menjadi celah masuknya neoliberlaisme. Di antaranya peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; serta pengembangan dan penguatan bio industri dan bio energi.

Dalam paparan 6 sasaran strategis Renstra 2015-2019, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada pertengahan 2015, menyebutkan swasembada padi, jagung dan kedelai sebagai salah satu targetnya. Hasilnya, hingga akhir 2017 dia mengklaim sudah tidak ada impor beras. Bahkan harga beras pada 2017 disebutnya paling stabil selama 10 tahun terakhir. “Sedangkan untuk jagung, dulu kita impor 3,6 juta ton senilai Rp 12 triliun. Sekarang kita sudah berhasil mengekspor jagung dan ini sejarah baru bagi Indonesia,” ucapnya di depan.

Tetapi klaim itu seperti tertampar dengan kabar rencana impor 500.000 ton beras yang digaungkan Kementerian Perdagangan. Ini yang membuat dahi berkernyit apakah pencapaian sukses yang diklaim Andi Maran Sulaiman hanya sekedar angka atau riil di lapangan. Jika dicermati, target swasembada beras misalnya, seharusnya membuka lebar kesempatan produksi dalam negeri untuk memenuhi pasar.

Datangnya beras impor tersebut, sejumlah stimulan bantuan yang dikucurkan Kementerian Pertanian, seperti alat mesin pertanian, bibit, dan sarana produksi pertanian seperti hanya untuk membuka langkah kepentingan liberal masuk melalui cara lain setelah gerakan petani mandiri merebak. Selain itu, bisa dibayangkan besarnya ongkos yang dikeluarkan pemerintah untuk stimulan terasa sia-sia. Di sisi lain, keuntungan jangka pendek dari hasil ekspor seolah tak berarti dengan dana yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan bahan pangan utama itu dari luar negeri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia masih melakukan impor beras sepanjang Januari – Oktober 2017 t mencapai 256.560 ton dengan nilai 119,78 juta dolar Amerika Serikat. Jumlah tersebut memang jauh lebih rendah daripada impor periode Januari-Desember 2016 seberat 1,28 juta ton dengan nilai 531,84 juta dolar AS.

Kemandirian petani sudah seharusnya dibangun secara terintegrasi. Bisa melalui penguatan kelompok-kelompok tani yang menguasai produksi dan rantai pasok pertanian. Artinya petani berkoperasi secara efektif mengupayakan terobosan untuk bisa ikut mengendalikan suplai benih, pupuk, hingga mengendalikan pasokan dan harga. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here