Melawan Lupa di Tahun Politik: Divestasi Saham Freeport, Ingat Kasus Century

0
264
Penandatanganan kesepakatan divestasi saham PT Freeport Indonesia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/72018). Foto: Antarafoto

Nusantara.news – Malang benar nasib bangsa ini, krisis moneter 1998 ekses 50 butir LoI (Letter of Intent) IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia selama pemerintahan reformasi belum kunjung usai, kini dihadapkan kembali dengan kondisi objektif ekonomi jelang krisis moneter 2018. Kita belum lupa, jelang Pilpres 2014, ada kasus Bank Century di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan alasan penyelamatan ekonomi karena krisis yang berdampak sistemik akibat krisis di AS (2008), Bank Century diberi dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun. Sampai saat ini, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) belum berhasil mengungkap kaitan  dengan Pilpres 2014 (SBY). Boediono (Gubernur Bank Indonesia) yang kemudian menjadi Wakil Presiden dan Sri Mulyani Indrawati (SMI) adalah orang yang paling menentukan saat itu, masih belum diusut dan diperiksa KPK.

Akuisisi saham Freeport Indonesia memang baik jika potensi tersebut bermanfaat untuk kedaulatan ekonomi bangsa dan mempunyai nilai signifikan bagi pendapatan Negara. Namun, mengingat Pilpres 2019, wajar saja ada kecurigaan publik karena proses negosiasi dilakukan secara tertutup dan skema yang ditampilkan telah berhasil menguntungkan pihak Freeport saat ini. Dengan sinyal kontrak akan diperpanjang pada tahun 2021 di bursa New York, saham Freeport melejit, dan menjadi alat bargaining-nya untuk negosiasi dengan Pemerintah Indonesia. Harga saham 41,6% senilai Rp 55 triliun adalah nilai proyeksi kontrak yang akan diperpanjang sampai tahun 2041 dengan skema value assets. Belum diperpanjang saja, Freeport sudah mampu mengkapitalisasikan hal tersebut. Bagaimana dengan Indonesia???

Tidak heran jika Rp 55 triliun itu dinilai mahal, dan sebagian pengamat merasa lebih baik tahun 2021 diputus saja kontrak Freeport Indonesia (FI) sehingga pengelolaan sepenuhnya di tangan Indonesia.

Pertanyaannya, apakah itu yang terbaik untuk bangsa? Bukan sekadar rasa nasionalisme yang diboncengi narasi pencitraan untuk Pilpres 2019?

Bahaya bagi Indonesia jika rezim Joko Widodo menggunakan momentum divestasi saham Freeport menjadi 51% (saat ini 9,6%) jika bangsa Indonesia belum siap. PT Inalum (Indonesia Asahan Aluminium) yang mewakili pemerintah dengan aset USD 1.623 miliar atau setara Rp 23,533 miliar, membeli saham Freeport Indonesia (FI) senilai Rp 55 triliun, walaupun dijamin pemerintah.

Pertanyaan besarnya, apakah dengan membeli saham FI Rp 55 triliun kedaulatan Indonesia atau sumber dayanya sendiri lebih baik? Apakah FI mengelola lingkungan dengan baik? Karena hal itu menjadi isu besar pada kesepakatan pembelian saham, kaitannya dengan perpanjangan kontrak di tahun 2021.

Rizal Ramli sebagai Menko Ekonomi (1999 – 2001) di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menuntut dan memaksa FI untuk mematuhi Undang-Undang Lingkungan yang dilanggar saat itu. FI telah sepakat membayar kompensasi senilai USD 3-5 milar. Namun hingga terjadi pergantian pemerintahan pembayaran sanksi tersebut belum terlaksana. Kita tahu bahwa rezim pengganti (Megawati Soekarnoputri) longgar dengan Asing, bahkan Telkom dan Indosat pun lepas ke tangan Asing (2002 – 2004). Hal paling mendasar bagi suatu negara, adalah aset di bidang satelit atau telekomunikasi, bukan sekadar nilai nominalnya, tapi nilai keamanannya. Dengan dikelola pihak Asing, tentu tidak ada lagi ruang privasi di Indonesia kala itu, termasuk ruang tidur Presiden Megawati Soekarnoputri sendiri.

Divestasi saham Freeport Indonesia (FI) harus dilihat dari konteks yang lebih luas dan mendasar, tidak sekadar rasa nasionalisme dan pencitraan belaka. Apalagi dengan pembelian Rp 55 triliun di saat perekonomian negara sedang resesi dan momentum tahun politik. Selain itu, juga rawan soal pemburu rente, kita ingat kasus “Papa Minta Saham” yang hilang di tangan Kejaksaan Agung.

Klaim Politik dan Narasi Pencitraan

Momentum Pilpres 2019 tentu digunakan sebagai momentum dalam melatarbelakangi divestasi 51% saham FI. Langsung viral dikalangan “Jokowers” (pembela Presiden Jokowi), “Setelah 53 tahun FI di tangan Asing, di era Joko Widodo FI kembali ke pangkuan ibu pertiwi.” Hal ini mengundang respon dari para pengamat dengan berbagai kritik, dan disambut sinis oleh publik yang merasa rezim ini sarat pencitraan.

Sebelumnya, Pemerintah sudah dibuat malu oleh Keluarga M. Zohri, pelari tercepat dunia (100 meter) ketika memperoleh medali emas dalam lomba lari dunia di Amerika Serikat. Joko Widodo menawarkan renovasi rumahnya yang reyot (karena menjadi viral di media sosial), lalu ditolak dengan manis oleh keluarga tersebut.

Narasi kebangsaan selalu disorak-sorai oleh Jokowers , sehingga sering kali keliru. Prestasi Presiden sebelumnya diklaim sebagai prestasi era pemerintahan sekarang, seperti: Trans Papua dan Bandara Kertajati (Jawa Barat), dan sederet prestasi lainnya.

Pola-pola kekuasaan dijalankan di area yang rapuh karena pencitraan bukan lagi menjadi alat ukur masyarakat dalam memilih petahana, melainkan kinerja. Rezim ini berhasrat membangun realitas dan anti-hoax (berita bohong), tapi kampanye Jokowers seringkali melakukan hoax.

Sebagian pengamat menolak akuisisi PT FI karena mahal harganya (Rp 55 triliun), harga tersebut berupa rekayasa finansial dengan harga 20 tahun ke depan, dengan asumsi kontrak diperpanjang sampai tahun 2041. Rekayasa finansial biasa dilakukan di era kini, karena menghitung nilai aset bukan sekadar nilai buku. Di elemen dasarnya ada intangible assets (aset tidak berwujud), seperti teknologi, ilmu pegetahuan, pengalaman, jaringan pasar, dan sebagainya. Hal ini menjadi bargaining PT FI dengan pemerintah Indonesia.

Sementara, di tahun 2021 teknologi tambang bawah tanah FI sudah bisa mencapai luas dari 600 kilometer saat ini menjadi 1000 kilometer, terpanjang dan terluas di dunia. Diproyeksikan, ketika mulai operasional tahun 2021 keuntungan per tahun bisa mencapai USD 2,2 miliar-2,5 miliar.

Pada tahun 2017 keuntungan mencapai USD 2 miliar, dengan omzet USD 6 miliar atau sekitar Rp 84 triliun dan PT FI merupakan 65% dari penjualan Freeport Mc.Moran dunia sebagai holdingnya.

Lalu, ada pengamat yang merasa kenapa tidak dieksekusi pengambil-alihan pada tahun 2021 saja, dengan tidak memperpanjang kontrak PT FI di Indonesia. Jawabannya ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan dasar: 1) Legalitas, ada tafsir dari pasal tentang perpanjangan kontrak, karena ada opsi dari pasal untuk perpanjangan 2 x 10 tahun sehingga 2021–2041. Jika dipaksakan, akan berakhir di Arbitrase Internasional.

Kita mengetahui bahwa PT. Rio Tinto dan Freeport Mc.Moran dimiliki keluarga Rockefeller dan Carl Icahn (Koordinator Staf Khusus Presiden Donald Trump). Spekulasi beredar ancaman Trump dengan perang dagang untuk Indonesia bukan sekadar defisit perdagangan Amerika Serikat (AS) dengan Indonesia, tapi juga ada unsur perpanjangan kontrak PT FI. Dengan demikian, kita lemah di Arbitrase Internasional, apalagi berhadapan dengan Freeport (AS), kita sering kalah dalam hal ini, dan berakhir dengan membayar denda yang besar. Belum lagi latar belakang kontrak Freeport (50% bisnis dan 50% politik) yang ditandatangani PT FI dengan pemerintah Indonesia (Soeharto – 1967).

Kita tahu dan memahami, bagi Soeharto itu adalah “bayaran untuk Amerika Serikat”, karena sudah membantu untuk penggulingan Soekarno. Bagi AS, kala itu Soekarno adalah salah satu momok karena dekat dengan Komunis, setelah azas Nasakom-nya.

Dalam perspektif hukum, Perjanjian Kerjasama bisa dibatalkan oleh kedua belah pihak, dan dalam lindungan hukum internasional (Arbitrase) yang kadangkala lebih tinggi nilainya dari Undang-Undang suatu negara. Singkat kata bagi AS, Freeport at all cost. Kenapa? Bukan karena nilai nominalnya atau dimiliki elite Yahudi global, tapi ada uranium di bawah tanah Papua. Uranium adalah komoditi paling strategis saat ini karena merupakan bahan baku nuklir, dan bagi AS ini segala-galanya. Apalagi Cina “rajin” membeli perkebunan di Papua, karena mengetahui ada Uranium di bawahnya. Sengketanya persis seperti kebun kelapa sawit di Kalimantan, karena ada batu bara di bawah tanahnya. Konon, uranium Papua tinggi kualitasnya dibanding Australia. AS bersama Inggris, Australia, Israel, dan Singapura pernah mengancam Joko Widodo (Juli 2015) untuk memerdekakan Papua. Pada momentum Pilpres 2019, Joko Widodo akan “bunuh diri” jika memaksakan beberapa hal tentang transparansi (pemegang kontrol), produksi dengan smelter, karena uranium belum dirilis oleh Freeport sebagai asetnya. Sama halnya dengan emas pada tahun 1994, saat Amien Rais ribut soal itu.

Hal ini yang mendasari intangible assets (aset tidak berwujud) PT FI, karena emas sudah tercatat di Bursa New York sehingga PT. Rio Tinto berminat joint venture (bekerja sama) dengan Freeport Indonesia, sehingga 40% saham yang di-take over (diambilalih) Inalum adalah pelepasan hak PT Rio Tinto.

Faktor Kedua adalah dalam kontrak di tahun 2021 yang berakhir nanti, yang di-take over adalah pertambangannya, tidak asetnya (bergerak dan tidak bergerak) yang dinilai Rp 86 triliun. Jadi, di tahun 2021, jika di-take over saham 100% ada nilai signifikan karena total manajemen di tangan PT FI saat ini.

Harus berhitung bahwa nilai ke depan adalah deposit dari: emas, tembaga, dan perak, serta uranium? Bagaimana memprediksinya jika pemerintah Indonesia tidak mengetahui nilai deposit  dan produksinya, karena manajemen penuh di bawah kontrol Freeport-Mc.Moran, bukan dari manajemen Freeport Indonesia.

PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akan mulai dari nol tentang teknologi, ilmu pengetahuan, jaringan pasar, dan miskin pengalaman, karena hanya menambang aluminium. Ini salah satu yang harus dipertimbangkan jika take over 100% pada tahun 2021.

Rp 86 triliun baru pembelian saham, bagaimana investasi ulang? Dari mana uangnya? Tidak heran, PT Inalum disinyalir oleh spekulan di AS dan bursa New York ada “modal Cina” dari pinjaman tersebut. Sehingga muncul spekulasi bahwa pembelian saham PT FI lebih didorong oleh pemburu rente yang menjanjikan Joko Widodo untuk “modal” di Pilpres 2019, selain klaim narasi pencitraan yang hebat.

Pemaksaan juga bisa berakhir dengan lose-lose solution, karena PT FI didukung oleh pemerintah AS yang mana memiliki kedekatan dengan Presiden AS, Donald Trump yang dikenal agresif dan sangar. Tentu Joko Widodo akan mempertimbangkan hal tersebut, sebab jika tidak dia akan bermasalah pada Pilpres 2019.

Seyogyanya Pemerintah Melakukan Political Cost and Economic Benefit Analysis.

Pembelian saham PT FI adalah domain publik, tidak saja wewenang negara. Seharusnya dibicarakan terbuka di DPR. Tim negosiasi harus dengan mind set (pola pikir) tidak saja pertimbangan bisnis, tapi juga sosial politik, karena menyangkut hegemoni AS dan segala perilaku negara adidaya ini.

PT Inalum adalah BUMN dimiliki oleh negara, sehingga perlu keputusan DPR dan mendengar masukan dari berbagai ahli yang mewakili publik (Pansus). Divestasi saham PT FI dan perpanjangan kontrak 2021–2041 tidak hanya soal bisnis, tapi juga domain politik yang potensi bergesekan dengan AS di saat ancaman perang dagang, dan unsur uranium di tambang tersebut. Di tahun 2021 sudah seluas 1000 kilometer di bawah tanah, uranium potensial di seluruh bumi Papua terutama di Nabire. Informasi strategis tentang hal ini hanya Freeport yang memiliki, karena walaupun ada direksi dari pihak Indonesia, tapi hanya dilibatkan soal-soal yang tidak strategis dalam manajemen.

Kebobrokan manajemen BUMN di era Joko Widodo, terlihat dari kinerja BUMN utama seperti Pertanian, PLN, Garuda Indonesia, Telkom, Waskita Karya, Hutama Karya, Pembangunan Perumahan, Jasa Marga, dan lainnya yang telah membukukan utang senilai Rp 4.800 triliun. Bank-bank pemerintah juga ikut menanggung beban tersebut, dan pada gilirannya akan menjadi bom waktu.

PT Inalum yang dinakhodai oleh Budi Gunadi Sadikin (mantan Direktur Utama Bank Mandiri) akan memperoleh masalah, karena dengan belanja modal Rp 55 triliun (utang), padahal asetnya hanya Rp 23,5 triliun), dengan ekuitas Rp 22,2 triliun. Sementara take-over saham FI hampir 2,2 kali nilai asetnya, padahal omzetnya hanya mencapai Rp 6,3 triliun per tahun, dengan laba bersih Rp 963,42 miliar per tahun.

Jika tidak siap dengan pengelolaan tunggal, dengan di-take over 100%, di tahun 2021 tentu bahaya bagi Indonesia. Sudah tepat PT Inalum belajar dulu pengelolaan tambang bawah tanah yang luasnya hampir sepanjang Pulau Jawa. Jangan sampai bertujuan baik, tapi menghancurkan PT Inalum yang berkinerja baik, dan tentu jika gagal akan merugikan bangsa Indonesia. Take over saham dipertimbangkan 10 tahun berikutnya (2031) ketika manajemen Indonesia siap, baik SDM maupun teknologinya.

Faktor kelima, PT FI merusak lingkungan Papua, dan belum bayar sanksi lingkungan yang disepakati pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) senilai USD 3 – 4 miliar. Belum lagi pajak dan royalti, karena Indonesia tidak mengetahui jumlah produksi riilnya. Smelter dijalankan setengah hati karena dengan itu PT FI akan dipaksa transparan. PT FI memproduksi sendiri, pengiriman sendiri, pengapalan dan pengiriman eksklusif. Jadi, selama ini hanya PT FI dan Tuhan yang tahu berapa penghasilan sesungguhnya.

Faktor lingkungan adalah salah satu isu besar perpanjangan kontrak di tahun 2021 antara Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia. Selain isu lingkungan juga tentang kontrol operasi, karena selama ini tertutup dan sepihak. Jika saham sudah dimiliki 51% tentu sebagai pemegang saham pengendali di tangan pemerintah Republik Indonesia melalui PT Inalum, sementara pihak PT FI masih menginginkan kendali operasional dengan alasan ketatnya aturan pemerintah AS, dan Bursa New York tentang regulasinya. Prinsipnya PT FI ingin mengendalikan kontrol operasi sampai dengan tahun 2041, sementara pemerintah Indonesia ingin kontrak sudah ditangani PT Inalum.

Jika melihat persoalan PT FI dengan pemerintah Indonesia, rasa nasionalisme kita pasti terpanggil dan sangat mendukung Pemerintahan Joko Widodo. Namun jangan digunakan hanya sebagai narasi pencitraan karena ada risiko besar bagi PT Inalum, dalam hal ini pemerintah Indonesia. Apalagi jika dilakukan tertutup oleh elite yang dikaitkan dengan momentum Pilpres 2019 dengan isu pemburu rente.

Kita masih ingat Kasus Bank Century yang merugikan negara senilai Rp 6,7 triliun pada era SBY di akhir periode pertama akhir 2004, persis PT Inalum-Freeport Indonesia di akhir periode Joko Widodo menjelang Pilpres 2019. Jangan terjadi seperti kasus Century dengan skema yang canggih untuk memperoleh rente. Pembelian saham PT FI 51% senilai Rp 55 triliun pasti bukan dari kas PT Inalum, yakni dari utang. Pertanyaannya, dari bank dan lembaga keuangan mana, dan benar tidak ada “modal Cina” di belakang divestasi tersebut?

Skema pemburu rente akan diketahui setelah terjadi (seperti kasus Century dan BLBI/Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), wajar jika publik meragukan motivasinya hanya rasa nasionalisme, karena ini tahun politik, dimana proses elektoral butuh dana besar. Pasti di balik kasus besar ada skema pemburu rente yang berkolaborasi dengan kepentingan politik selayaknya dengan terjadinya oligarki dalam bidang ekonomi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here