Melawan Sisa-sisa Rezim Orba, Masihkah Relevan?

0
134
Deklarasi Jaringan Aktivis ProDEM Jawa Timur yang dihadiri para aktivis era 80, 90, dan 98 di Bantaran Kalimas Monkasel, Jalan Pemuda, Surabaya, Minggu, (11/2/2018). Selanjutnya ProDEM Jatim akan bergerak menghimpun kekuatan rakyat di 38 kota/kabupaten se-Jatim.

Nusantara.news, Surabaya – Ratusan aktivis berkumpul di Kalimas Monkasel, Jalan Pemuda, Surabaya, Minggu (11/12/2018). Tidak seperti biasanya. Rupanya mereka berkumpul untuk menggelar deklarasi dan pengukuhan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Jawa Timur. Dan, Jawa Timur menjadi daerah pertama yang dikukuhkan kepengurusan di tingkat provinsi. Pengukuhan ini merupakan lanjutan dari konsolidasi aktivis era 80, 90 hingga 98.

Masduki selaku ketua ProDEM Jatim mengatakan, lembaga ini merupakan wadah bagi aktivis untuk melanjutkan warisan para pendahulu bangsa. Dikatakan Masduki, ProDEM Jatim bukanlah lembaga politis.

“Lembaga ini tidak terkait dengan Parpol-parpol. Sifatnya otonom. Hadirnya ProDEM Jatim diharapkan dapat melakukan pendampingan (advokasi) terhadap buruh, petani, maupun pekerja lain seperti transportasi, pegawai kantoran dan banyak lain,” tegas Masduki.

Pasca dikukuhkannya kepengurusan, pihaknya akan bergerak cepat untuk menghimpun potensi kekuatan rakyat di 38 kota/kabupaten se-Jatim. Sebab dikatakan Masduki, sejak dirinya vakum dari dunia aktivis dan menjadi petani Banyuwangi, demokrasi di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Konflik kepentingan politik di kalangan elit mulai tumbuh subur. Ada kepentingan politik yang ‘mengatasnamakan’ rakyat. Hal ini membuat keadaan semakin tidak terkendali. Demokrasi mengalami perkembangan di zaman Gus Dur dan Megawati. Semakin cerdas dan kritis sekaligus mengkhawatirkan.

Bambang Yudopramono atau biasa disapa Gembos malah menyebut, demokrasi yang ada saat ini telah berubah menjadi plutokrasi. Sistem pemerintahan kini hanya mendasarkan pada suatu kekuasaan atas dasar kekayaan.

Banyaknya partai yang ada saat ini, walau mencerminkan demokrasi pasca reformasi, namun pemimpin-pemimpin partai tetap wajah lama alias berwajah orde baru (Orba). Keberadaan partai politik, masih tidak dapat memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat secara paripurna.

“Walaupun seseorang memiliki kapabilitas, karakter kepemimpinan kuat, jika tidak memiliki cukup uang untuk berkiprah di partai, dia tidak akan bisa menjadi pemimpin. Inilah yang menjadi ProDEM untuk memperjuangkannya,” tegas Gembos.

Pasca 98 turunnya Soeharto, rakyat kian terombang-ambing dalam ketidakpastian. Tidak tahu arah bangsa ini mau kemana. Meski perubahan (amandemen) pada UUD 1945 sudah dilakukan, yang untung tetap saja orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Dulu presiden menjadi kekuasaan tunggal. Kini, tidak lagi. Dulu presiden tak bisa dikritik. Sekarang, rakyat bebas mengkritik bahkan menghujat hingga hilanglah rasa demokrasi itu. Dulu di tahun 1980-an, masyarakat memilih Golput dengan alasan rezim yang berkuasa itu thagut. Namun kenapa sekarang kok malah “diharamkan”? Padahal kan sistemnya masih sama.

Demokrasi menjadi kebablasan. Partai politik berlomba-lomba bersaing. Satu partai bermunculan dan diikuti partai lain (baru). Sayangnya, kemunculan partai baru tidak bisa membawa perubahan dan kemakmuran pada rakyat. Ujung-ujungnya yang menang selalu pemerintah, sedang rakyat selalu jadi korban.

Dari demokrasi ke plutokrasi, kondisi ini jelas mengkhawatirkan. “Semua diukur dengan kekuatan uang. Demokrasi dikoyak-koyak. Jauh panggang dari api. Di sinilah tugas kita menjaga nilai demokrasi agar tidak diselewengkan oleh sisa-sisa rezim Soeharto. Mudah-mudahan deklarasi ProDEM Jatim bisa bergulir ke daerah-daerah. Sehingga dapat mencapai kemakmuran yang seluas-luasnya untuk rakyat,” urainya.

Penggagas ProDEM Jatim, Fitradjaja Purnama tidak kalah nyaringnya bersuara. Menurut dia, ProDEM tidak sekedar identitas, melainkan tercipta lantaran belum tuntasnya perjuangan aktivis selama ini. Bahwa kenyataan jadi lain, itu betul-betul di luar dugaan.

Penangkapan dan pemenjaraan aktivis pada rezim Soeharto, diakui sebagai realita politik. Tapi saat ini, tidak bisa semua dipersoalkan apalagi melawan negara. Sebab menurut Fitra, pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk dilawan. Namun ada hal lain yang harus dilakukan, yaitu membangun, menggalang serta mengaktualkan kekuatan rakyat, kekuatan yang pro demokrasi.

Dulu, penggulingan kekuasaan pemerintahan otoriter akibat tidak berjalannya demokratisasi di rezim Soeharto. Namun setelah gerakan reformasi 98, tidak serta merta mengubah keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pasca 20 tahun gerakan reformasi, sampai sekarang rakyat masih butuh pendampingan.

“Rakyat sampai detik ini masih mengalami perlakuan secara otoriter, totaliter, kesewenang-wenangan dan kerap abainya pemerintah. Banyak permasalahan yang dialami rakyat seperti tanah tergusur, buruh di-PHK, dan petani yang terabaikan. Mereka butuh advokasi (pendampingan). Sebab yang dilawan bukanlah negara, melainkan sistem yang tidak demokratis,” lanjut Fitra.

Ditambahkan Fitra, beberapa kasus perampasan tanah di Surabaya sudah marak sejak rezim Orban hingga sekarang. Seperti kasus tanah di Kabupaten Gresik (Wedoroanom) di mana warga terus bersitegang dengan Kodam V Brawijaya.

“Pak Kamali dan Lurah Masud dari Wedoroanom, Gresik, sejak tahun 92 hingga detik ini berhadapan dengan pihak Kodam V Brawijaya lantaran tanah milik warganya hendak dibeli paksa. Ada juga warga Bulak Banteng yang bersitegang dengan pihak Armatim. Semua ini adalah contoh ketidakadilan dalam negara demokrasi,” imbuhnya.

Dikatakan Fitra, ProDEM Jatim bukanlah ormas underbow dari partai tertentu, walau kini anggotanya banyak tersebar di berbagai partai politik. ProDEM merupakan komunitas independen yang memperjuangkan hak-hak rakyat. “Setelah reformasi, apa hidup kita sudah demokratis? Iya, tapi demokratis seperti apa. Sudahkah demokratis itu menjadi cerminan (kesejahteraan) rakyat!” serunya.

Di zaman Soeharto, demokrasi sekadar dijadikan topeng bagi sistem kapitalistik. Di era kekuasaan saat ini (pasca Orba), kekuatan kapitalis internasional dengan bebas melenggang masuk ke Indonesia dan dipersilakan merampok seluruh kekayaan negeri yang kaya raya ini, asal kaum plutokrat mendapatkan “cipratan fulus”.

Pasca Soeharto, sentralisasi kekuasaan (dan juga kekayaan) memang sudah mulai terurai. Terciptalah sejumlah blok kaum plutokrat yang sesungguhnya juga berasal dari rezim yang lama. Ada beberapa kubu kaum plutokrat yang bergandeng mesra, namun banyak pula yang saling menjegal di antara sesamanya. Inilah yang kemudian melahirkan penguasa-penguasa baru seperti Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan kini Jokowi.

Era reformasi yang seharusnya memiliki misi utama menghancurkan sistem Soehartoisme, ternyata ditunggangi oleh kekuatan lama dan diselewengkan menjadi era kebebasan sebebas-bebasnya. Asal punya duit, maka kamu bisa melakukan apa saja.

Pemerintahan Jokowi yang awalnya menjadi tumpuan tujuan pergerakan, ternyata malah babak belur lantaran pemilihan menteri-menterinya yang tidak memiliki kapabilitas dan akuntabilitas.  “Kecuali Menteri Perikanan dan Kelautan Susi ‘Similiki’,” sindirkan.

Sementara Menteri-menteri Jokowi masih diisi orang-orang lama, sisa-sisa rezim Soeharto. Kalau sekarang Jokowi ‘babak belur’, itu karena salah memilih. “Semula kita berharap pada Pemerintahan Presiden Jokowi. Kenyataannya malah babak belur. Salahnya, mengapa Jokowi memilih kabinetnya dari masa Orba. Mengapa Jokowi tidak mau mengangkat para aktivis untuk menjadi pembantunya,” kritik Fitra.

Meski sistem pemerintah menganut demokrasi tapi ‘sejatinya’ merujuk sistem plutokrasi, sebut Fitra, ProDEM tidak akan ikut-ikutan dalam arus politik kalangan elite. “ProDEM memiliki kekuatan sendiri. Kekuatan kita adalah kekuatan rakyat. Tidak norok buntek (ikut-ikutan, Madura). Sebab level kita adalah penerus pendiri bangsa seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Natsir, Tan Malaka,” tuturnya.

Karena itu ProDEM tidak akan menjadi pengikut dan pengekor, melainkan pelopor. ProDEM tidak berafiliasi dengan politik tertentu, sebab politiknya adalah rakyat. “Kita akan selalu berada di garda depan. Bersama rakyat, yakinlah kalau kita jadi presiden akan lebih baik dibanding Jokowi yang saat ini sedang berkuasa. Kita lebih baik dari SBY, bahkan Prabowo sekalipun. Tidak ingatkah kita dengan perjuangan dulu, ada yang dipenjara, dihajar dan diinjak-injak. Goblok kalau kita lupa itu. Rugi jika pergerakan tidak dilanjutkan. Perjuangan mesti dilanjutkan sampai tuntas,” ujar Fitra disambut aktivis lain.

Fitra mengajak aktivis untuk terus menggelorakan semangat kaum pergerakan. “Kita punya jalan sendiri, merangkak kalau perlu. Sekarang ini adalah momennya. Kita konsolidasi untuk mengumpulkan kawan-kawan yang berserak. Yang di partai silahkan perkuat posisi masing-masing. Yang petani silahkan mencangkul lahannya. Yang buruh silahkan bekerja dengan hati nurani. Pada saatnya kita akan menunjukkan identitas diri, sebab di sini ada Jaringan Aktivis ProDEM yang pernah menggulingkan rezim Orba,” tutupnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here