Melegalkan Penjarahan, Logikanya Dimana?

0
161
Penjarahan BBM di Sulteng pasca gempa dan tsunami.

Nusantara.news, Jakarta – Kondisi warga pasca gempa tsunami berkekuatan 7,7 skala richter (SR) di Sulawesi Tengah (Sulteng) masih cukup memprihatinkan. Evakuasi para korban meninggal masih berlangsung. Bantuan makanan juga berlangsung. Namun terkendala insfrastruktur. Akibatnya, korban gempa yang selamat mengalami kelaparan.

Sembari menunggu pasokan bantuan makanan, warga korban gempa lantas bergerak sendiri. Aksi penjarahan pun dilakukan di berbagai titik di pusat Kota Palu. Aksi ini sudah berlangsung dari Sabtu (29/9/2018) malam, usai magrib. Namun belum ada yang ditangkap, atau dibiarkan atau justru diizinkan. Sejumlah toko dan SPBU dijarah. Bahkan ada yang menjarah mesin ATM dan apotik di beberapa titik. Tidak hanya itu, toko emas pun dijarah. Berbagai foto dan video penjarahan menjadi viral di media sosial.

Penjarahan ini terjadi karena ketidaksiapan pemerintah dalam menangani bencana alam. Dengan kondisi korban gempa tsunami yang seperti itu, pemerintah terkesan melegalkan aksi penjarahan. Setidaknya ada tiga pernyataan pemerintahan yang dicatat terkait pembiaran aksi penjarahan.

Pertama, pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyebutkan pemerintah akan menanggung biaya pembelian (penjarahan). Kendati Tjahjo membantah memberikan arahan kepada masyarakat untuk mengambil barang di minimarket secara bebas.

“Kondisi darurat, makan-minum bantuan belum masuk, toko tutup. Ya bantu masyarakat yang perlu makan-minum, dan saya minta langsung ke Gubernur beli minuman dari toko yang tutup. Uangnya dari gotong royong, dan Mendagri ikut beli juga,” kata Tjahjo dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (30/9/2018).

Pihaknya juga mengklaim sudah memerintahkan Alfamart dan Indomaret bisa diambil barang barangnya. “Catat semua apa yang diambil, diinventaris. Kami akan bayar itu semua. Tidak ada penjarahan,” elaknya.

Tjahjo menjamin, seluruh barang yang diambil oleh pemerintah daerah (Pemda) akan dibayar secepatnya. Ia juga menginstruksikan Pemda Sulawesi Tengah untuk menghubungi para pemilik toko untuk membahas penggantian biaya.

Selain itu, dia juga memberitahu agar barang tersebut langsung diberikan kepada para pengungsi yang membutuhkan. Pembagian makanan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian setempat.

“Saya tegaskan sekali lagi, pada hari Sabtu tidak ada penjarahan SPBU maupun minimarket. Soal penjarahan pada hari Minggu, saya belum mendapat laporan,” tuturnya.

Kedua, pernyataan Menkopolhukam Wiranto. Wiranto menepis kabar dan informasi mengenai tindakan warga Palu dan sekitarnya yang menjarah toko-toko hingga minimarket di sana. Wiranto tidak sepakat apabila tindakan warga yang terkena musibah itu disebut penjarahan, tetapi pengambilan barang karena terjadi di situasi darurat.

“Saya sendiri baru lihat tadi malam, saya tiga hari di sana. Saya lihat langsung bahwa ada perbedaan antara penjarahan dan pengambilan barang dari toko terutama makanan dan minuman,” ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Ia menjelaskan, seharusnya semua pihak bisa memaklumi aksi warga yang sedang dalam kondisi tertekan dan panik pasca terjadinya bencana gempa serta tsunami. Karena, suplai makanan dan minuman sangat terbatas.

Dengan demikian, jajaran pemerintah bersepakat untuk membuka minimarket yang ada di lokasi terdekat dari pengungsian warga dan membaginya kepada masyarakat terdampak. Nantinya, semua barang-barang yang diperuntukkan kepada warga akan diganti oleh pemerintah.

“Karena keterbatasan suplai makanan dan minuman, tentu mereka akan mengambil barang-barang dari toko makanan dan minuman itu. Tapi kemarin kita rapat, kemudian kita bijaksanakan ada Mendagri, ada saya, Gubernur, Kapolda, Pangdam, Panglima TNI, kita bicarakan lebih baik daripada penjarahan liar, lebih baik kita buka minimarket itu ambil barangnya nanti diganti oleh uang,” tuturnya.

Ketiga, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasca gempa tsunami, Jokowi mengatakan kondisi di Sulawesi Tengah masih darurat. Hal ini menjawab pertanyaan wartawan soal warga yang menjarah sejumlah toko yang menjual bahan makanan.

“Dalam keadaan darurat seperti ini jangan mempersalahkan hal-hal yang kecil yang sebetulnya tidak menjadi masalah dasar. Perlu saya sampaikan, yang pertama memang keadaan di sana masih di dalam kondisi yang darurat. Evakuasi belum selesai, banyak tempat-tempat yang tidak bisa dilakukan evakuasi karena alat berat belum ada. Problem. Tapi tadi malem alat berat mulai masuk ke Palu,” ujar Jokowi di Monumen Lubang Buaya, Jakarta Timur, Senin (1/10/2018).

Jokowi menjelaskan, pasokan makanan dan air minum di Palu juga bermasalah. Terlebih hampir semua toko tutup pasca gempa 7,7 SR. “Air masalah karena listrik tidak ada, tidak hidup. Kenapa listrik nggak ada, karena dari 7 gardu yang ada yang hidup hanya dua,” kata Jokowi.

Dari jawaban Jokowi ini tidak ada kata-kata yang mempermasalahkan soal penjarahan. Kesannya, penjarahan itu diizinkan. Bahkan Jokowi mengaku tidak melihat langsung aksi penjarahan. Kalau pun ada, kata Jokowi, maka anggaplah itu merupakan bentuk kedermawan pemilik toko terhadap korban gempa.

“Ya mungkin hanya satu dua peristiwa, karena toko memberikan untuk membantu saudara-saudaranya. Jadi itu semuanya dalam proses membantu,” ujarnya.

Penanganan terhadap korban bencana alam di pemerintahan sekarang dengan dulu memang tampak berbeda. Dulu, gempa tsunami Aceh yang lebih dahsyat lagi, pemerintah ketika itu tidak menganjurkan cara-cara melanggar hukum untuk penanganan situasi darurat.

Waktu gempa tsunami Aceh, barang yang diamankan oleh petugas dari TNI dan Polri untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Untuk antri membeli kebutuhan toko yang pintunya dibuka sedikit, lalu ada toko yang dindingnya roboh, tidak membuat pembeli berdesak-desakan untuk menjarah. Warga korban gempa tsunami Aceh saat itu tetap membeli. Tak ada perintah menjarah dari Pemerintah.

Entah mengapa saat ini pemerintah justru melegalkan ‘penjarahan’ atas kondisi darurat gempa di Palu. Pedagang retail dan warung kelontong, diminta membiarkan korban mengambil bahan kebutuhan di warung tanpa membayar, cukup mencatat dan nanti bisa diklaim ke pemerintah. Bagaimana dengan toko elektronik dan toko emas, daruratnya dimana? Logika macam apa ini yang diterapkan pemerintah? Yakin semua akan dibayar pemerintah?

Anggota Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anton Tabah Digdoyo menjelaskan bahwa menjarah merupakan kejahatan pidana yang cukup berat. Apalagi, jika menjarah dilakukan dalam kondisi bencana alam, maka bisa masuk dalam kategori extra ordinary crime.

Purnawirawan jenderal polisi itu menilai seharusnya pemerintah bekerjasama dengan pemilik toko untuk memberikan barang kepada korban bencana. Barang yang diberikan harus dicatat dengan baik sehingga nanti bisa diganti rugi oleh pemerintah.

“Dengan demikian ada kerjasama yang harmoni semua pihak dengan baik dan indah,” jelasnya.

Hal ini berbeda jika perintah yang diberikan adalah bebas menjarah. Sebab akan menimbulkan efek lain yang merugikan, seperti kerusakan barang-barang milik minimarket yang bersangkutan.

“Akhirnya terjadi kekacauan luar biasa di Palu seperti yang viral di media dan nanti akan kesulitan pendataannya,” tukasnya.

Kebijakan pemerintah ini, setidaknya mengkonfirmasi beberapa hal. Pertama, pemerintah tidak punya kesiap-siagaan dan antisipasi bencana alam, baik dari sisi pendektesi dini maupun penanganan musibah pasca gempa. Sehingga ada kesan membiarkan aksi penjarahan. Ini tanda bahwa pemerintah pusat dan daerah kurang sigap dalam menangani bencana alam.

Negara, dengan seluruh perangkat dan alat kelengkapannya, seharusnya telah mampu membuat renstra deteksi dini dan antisipasi, termasuk renstra penanganan musibah.

Bencana gempa Lombok di Nusa Tenggara Barat (NTB) seharusnya bisa dijadikan pengalaman untuk membuat serangkaian skenario penanganan bencana, khususnya antisipasi ketercukupan logistik pasca bencana, sebagai kebutuhan yang paling urgen. Menyusul kemudian renstra recovery fisik dan mental, setelah masalah logistik teratasi.

Pemerintah sebetulnya sebelum mengeluarkan penyataan, berkoordinasi matang terlebih dahulu dengan pejabat yang berwenang seperti Satpol-PP, BNPB Daerah serta kepolisian dan TNI bisa dimobilisasi.

Apalagi anggaran yang telah dialokasikan untuk penanggulangan bencana dan membantu para korban sudah lebih dari cukup. Tahun 2018 ini ada Rp4 triliun lebih dana siap pakai di APBN.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan dana siap pakai itu jumlahnya mencapai Rp560 miliar. Dana tersebut selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat berakhir. BNPB yang bakal menentukan akan dipakai untuk apa uang tersebut.

Kedua, negara dianggap tidak mampu bertanggungjawab dan membebankan tugas menangani korban gempa kepada toko retail dan warung-warung. Bagaimana bisa negara menjadikan warung seperti lembaga asuransi, diminta menanggung klaim kebutuhan rakyat, padahal warung-warung itu tidak pernah mendapat bayaran premi dari negara.

Kalaupun harus dilakukan dengan cara itu, pemerintah seharusnya menginvestarisir toko-toko tersebut dengan memobilisasi personel di lapangan. Setelah toko diinventarisi, dibayar dimuka, barulah memerintahkan rakyat untuk mengambilnya. Itu pun harus dengan pola distribusi yang terkondisi. Jika rakyat dibiarkan mengambil sendiri, maka yang terjadi anarki. Itu namanya penjarahan.

Ketiga, dengan membiarkan korban gempa melakukan penjarahan atas dasar darurat, berarti negara secara tidak langsung mendidik rakyat untuk berbuat culas, amoral, dan berperingai anarkis. Menjarah, merampok atau mencuri sama saja dengan mengambil hak-hak orang lain. Secara hukum, mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh negara.

Pengumuman Pembiaran penjarahan ini, justru melegitimasi tindakan culas dan amoral. Parahnya, manusia seperti diajari menjadi homo homoni lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Mana ada aturan di negara yang membiarkan manusia mencuri meski dalam kondisi darurat.

Cuma baru kali ini, penanganan bencana benar-benar kacau balau. Sebelum Jokowi bencana juga ada. Tapi tidak seperti begini chaos situasinya.  Teriakan-teriakan NKRI harga mati tiba-tiba saja hilang, ketika pemerintah gagal menangani bencana.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here