Melepaskan Diri dari Bayang-Bayang IMF

0
73
Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati sedikit bercengkrama dengan Managing Director IMF Christine Lagarde, disaksikan oleh Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam satu kesempatan.

Nusantara.news, Jakarta – Ingat IMF, ingat krisis. Itulah yang tertanam begitu dalam di benak rakyat Indonesia. Di tengah kegalauan rakyat Indonesia soal sepak terjang IMF, pemerintah justru menjadi tuan ruman Annual Meeting IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Agenda besar apakah yang ada di belakangnya?

Tak bisa dipungkiri ingatan publik masih tegas, kental dan nyata, bahwa Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund—IMF) telah salah langkah saat menyehatkan Indonesia. Sehingga Indonesia di antara negara-negara Asia pada 20 tahun lalu mengalami krisis yang paling dalam, paling lama dan paling banyak memakan korban.

Itu sebabnya, hingga hari ini sulit bagi kita melupakan kesalahan IMF dalam meng-advice Indonesia keluar dari krisis 1998. Celakanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meng-arrange IMF dan Bank Dunia untuk menggelar pertemuan tahunan di Bali pada Oktober 2018 mendatang.

Walaupuan menggunakan cover Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Stering Committee (SC), namun publik paham dan tahu persis bahwa ini adalah gawean Sri Mulyani. Mantan Managing Director sekaligus Chief Operating Officer (COO) Bank Dunia itu berusaha mendekatkan kembali ingatan kita pada IMF, biar bagaimana Bank Dunia adalah saudara kembar IMF dan Sri Mulyani adalah benang merahnya.

Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya kita sudah dihantarkan untuk melupakan IMF, karena pada saat itu SBY melunasi sisa-sisa utang IMF. Sri Mulyani saat pertama menjadi Menteri Keuangan justru membuka utang baru kepada Bank Dunia lebih dari Rp400 triliun. Jadi Sri Mulyani lah ‘Sang Ratu Utang’ itu.

Bagi Sri Mulyani, yang kini begitu gencar men-create utang lewat Surat Berharga Negara (SBN), maka ketika menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-Bank dunia, rakyat Indonesia hanya punya satu kecurigaan, bahwa kita pada akhirnya membuka keran utang baru kepada IMF maupun Bank Dunia.

Walaupun hal ini dibantah baik oleh Presiden Jokowi dan Sri Mulyani, tapi rekam jejak itu tak bisa dilupakan. Bahkan tanda-tanda zamannya pun sudah mulai kelihatan. Seperti kenaikan peringkat utang RI sekaligus ke level BBB atau layak investasi (investment grade) oleh tiga lembaga pemeringkat sekaligus—Standard & Poors, Moodys Investors Service dan Fitch Rating—seolah menjelaskan itu.

Kemudian diikuti penganugerahan Erns & Young (EY) kepada Sri Mulyani dengan Best Minister in The Word Award, atau anugerah menteri terbaik di dunia, adalah urutan-urutan berikutnya. Konon kabarnya EY dapat proyek merancang konsolidasi teknologi informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senilai lebih dari Rp5 triliun selama empat tahun ke depan pasca pemberian award.

Setelah itu mendatangkan Managing Director IMF Christine Lagarde ke Indonesia menemui Presiden Jokowi dan para menteri, mendatangi pasar Tanah Abang dan RS Pertamina Pusat. Tentu saja sambil menebar puja-puji terhadap kinerja ekonomi Indonesia sebagai pelengkap sejarah, mengingatkan kita ketika Managing Director IMF Michael Camdessus memuji kinerja ekonomi Presiden Soeharto pada 1998.

Akhirnya kita tahu pada 1998 kita masuk perangkap IMF setelah melewati beberapa etape tersebut. Apakah kini akan terulang?

Lima dosa besar IMF

Banyak kalangan kembali mengingat kejadian saat lembaga pendanaan internasional itu datang menawarkan berbagai ‘obat’ ketika krisis ekonomi 1998.

Saat itu, IMF datang menawarkan dana cadangan dari para anggotanya ke negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. Namun IMF justru melakukan lima kesalahan fatal yang mengakibatkan trauma bagi rakyat Indonesia.

Lima hal yang dimaksud, pertama, pengebirian peran 56 bank swasta nasional. Mulai dari penutupan 16 bank dalam likuidasi (BDL), penutupan 10 bank beku operasi (BBO), penutupan 38 bank beku kegiatan usaha (BBKU), dan pengambilalihan 14 bank take over (BTO).

Kedua, IMF menyarankan penutupan 16 bank pada November 1997 tanpa memberikan jaminan penuh (blanket guarantee) atas seluruh kewajiban pembayaran, termasuk simpanan masyarakat. Hal itu cikal bakal nilai tukar rupiah terkoreksi sangat dalam dari Rp2.300 menjadi Rp17.000 pada 1998.

Harusnya blanket guarantee dulu diberikan baru bank-bank rusak itu ditutup, karena ditutup dulu jadinya menimbulkan rush dan orang menjadi tidak percaya. Itu lah awal merosotnya nilai tukar rupiah,” kata ekonom UGM Tony Prasetyantiono beberapa waktu lalu.

Ketiga, IMF memaksa pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam kondisi rupiah yang semakin tersperosok. Sementara Indonesia masih memerlukan subsidi BBM untuk mendorong perekonomian dan sektor tertentu.

Keempat, Indonesia diberikan dosis yang sangat kecil alias mendapat suntikan utang sebesar US$1 miliar per bulan dalam jangka waktu 15 bulan. Jumlah tersebut tidak cukup bagi Indonesia yang utangnya saat itu mencapai USD130 miliar.

Subsidi BBM itu maksudnya baik tapi kalau waktunya tidak tepat justru kontraproduktif. Jadi ibarat dokter memberikan obat tapi dosisnya kurang, ya kan tidak cukup.

Kelima, pengebirian peran Badan Urusan Logistik (Bulog) dari pengendalian sembilan bahan pokok (sembako) menjadi hanya satu yakni beras. Ini adalah awal jatuhnya ketahanan pangan karena delapan bahan pokok lainnya diserahkan ke pasar. Ini yang menyebabkan harga bahan pokok tidak stabil belakangan ini.

Itulah lima dosa besar IMF yang framing-nya seolah-olah ingin menyelamatkan Indonesia dari krisis, tapi nyatanya malah menjerumuskan rakyat Indonesia dalam krisis yang berkepanjangan hingga krisis politik dan ekonomi.

Annual meeting IMF

Di tengah luka mendalam, bangsa Indonesia harus dipaksa menjadi tuan rumah Annual Meeting IMF dan Bank Dunia di Bali. Celakanya prosesi acara yang diperkirakan akan dihadiri 20.000 peserta dari 189 negara berikut 24 pejabat bank sentral itu, menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Negara (APBN).

Itu sebabnya Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik keras Menteri Keuangan lantaran menganggarkan Rp810,17 miliar untuk hajat IMF dan Bank Dunia itu. Kabarnya anggaran malah naik sampai hampir Rp1 triliun. DPR menilai anggaran tersebut terlalu besar di tengah seretnya penerimaan negara.

“Ini (anggaran di Kementerian Keuangan) yang paling besar justru untuk IMF, lainnya kecil. Padahal, tantangan Kemenkeu sangat besar, contohnya penerimaan perpajakan  yang tidak tercapai,” kata Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Eddy Susetyo di DPR beberapa waktu lalu.

Ia menilai, anggaran tersebut tidak sesuai dengan fokus pemerintah yaitu optimalisasi anggaran untuk belanja produktif. Anggota dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Elviana pun meminta Kemenkeu memberikan penjelasan rinci mengenai anggaran pertemuan itu.

Merespons kritikan tersebut, Sri Mulyani meyakinkan bahwa anggaran yang dikeluarkan pemerintah tersebut akan kembali kepada masyarakat.

Tingkat hunian Hotel saat penyelenggaraan acara diyakini bakal meningkat. Pihak hotel pun diminta untuk tidak memberikan diskon. Sebab, biaya sewa hotel ditanggung sendiri oleh para tamu.

“Dengan adanya annual meeting mereka (hotel-hotel) fully booked hampir semuanya dan bahkan kami suggest (menyarankan) jangan didiskon, bahkan minta dinaikkan sedikit karena yang menginap adalah orang-orang kaya,” kata Sri Mulyani. Kabarnya sampai hari ini sudah 17.000 kamar ter-booking.

Sri menyebutkan alokasi anggaran tersebut untuk pengadaan alat kelengkapan kantor, seperti komputer. Sebab, ada upaya untuk mengubah hotel menjadi kantor selama penyelenggaraan acara. Pengadaan dilakukan di dalam negeri dan akan dihibahkan setelah digunakan.

“Itu furniture dan lain-lain untuk procurement dalam negeri. Jadi yang menikmati adalah masyarakat sendiri. Komputer yang akan digunakan, nantinya akan dihibahkan ke sekolah-sekolah,” ujar dia.

Sementara itu, untuk menyewa tempat acara (venue), Kemenkeu akan berbagai beban dengan Bank Indonesia (BI). Bagian BI yaitu sebesar Rp280 miliar hingga Rp300 miliar.

Mestinya anggaran itu ditutup oleh IMF dan Bank Dunia yang memiliki likuiditas sangat besar. Atau setidaknya sharing 50% berbanding 50% sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama. Namun karena pembebanan anggaran itu sepenuhnya oleh rakyat Indonesia lewat APBN, semakin memperkuat bahwa pada akhirnya Indonesia harus membuka keran utang baru ke IMF maupun Bank Dunia.

Tinggal kita lihat nanti, apakah ujung dari perhelatan raksasa IMF–Bank Dunia ini berujung pada pembukaan utang baru buat Indonesia? Apakah kita akan menjadi bangsa keledai yang harus terjerembab dalam lubang krisis yang sama?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here