Meluruskan Isu SARA dalam Kampanye

0
240

UNTUK mengamankan Pilkada serentak 2018 nanti, Polri akan membentuk Satgas Anti-SARA. Menurut juru bicara Polri, Martinus Sitompul, satgas yang akan bekerja seperti unit cyber crime ini menyasar kampanye hitam dan ujaran kebencian berbau SARA di media sosial. Jika yang melalukan itu akun-akun milik masyarakat, Polri akan menindaknya dengan pasal pidana. Sementara jika pelakunya adalah akun resmi milik kandidat atau tim suksesnya, Polri  akan menyerahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Polri memang tidak akan langsung melakukan penegakan hukum, tapi mendahulukan pencegahan melalui sosialisasi narasi dan kontranarasi.

Perkara SARA di masyarakat kita, harus diakui, masih kental. Dalam konteks kontestasi pemilu, isu tersebut pasti akan tetap menjadi preferensi utama bagi publik dalam menentukan pilihan.

Salahkah kenyataan itu? Sudah pasti tidak. Jika orang menjatuhkan pilihannya berdasarkan suku, agama, ras atau golongan, di mana letak kelirunya? Dalam tingkat peradaban seperti apa pun, sentimen primordialistik tersebut tidak akan mungkin dihilangkan.

Bahwa ada faktor lain yang juga akan mempengaruhi pertimbangan, seperti program sang kandidat, sentimen kepartaian, persuasi yang memikat, atau bahkan uang, itu hanya preferensi tambahan. Tetapi sentimen SARA tetap akan menentukan. Bukan preferensi satu-satunya memang, namun amat dominan dalam mempengaruhi sikap pemilih.

Bukti dominannya sentimen SARA toh tercermin dalam pola pendekatan para kandidat kepala daerah yang hendak berkontestasi. Jauh sebelum kampanye dimulai, mereka sudah bolak-balik mendatangi pusat-pusat preferensi pilihan berbasis sentimen primordial itu. Mereka mendatangi tokoh-tokoh agama, para pemuka suku atau etnis maupun orang-orang yang menentukan opini dalam sebuah golongan masyarakat. Coba saja perhatikan, ruang tamu rumah kiai, pastur dan pendeta maupun pedande di Hindu Bali, sejak satu-dua bulan terakhir disesaki oleh para pencari keberuntungan politik di Pilkada ini.

Para pemimpin partai politik pengusung calon di pilkada juga menggunakan SARA sebagai senjata. Salah satu contoh, pernyataan Presiden PKS tentang alasan partainya yang mengalihkan dukungan dari Deddy Mizwar kepada Sudrajat untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat. Dikatakannya, Deddy Mizwar bukan orang Sunda, sedangkan Sudrajat Sunda asli.

Jadi, sentimen ini berlangsung dua arah. Ya publik pemilih, ya peserta pilkada. Sentimen dengan sendirinya menentukan akseptabilitas dan elektabilitas sang kandidat kepala daerah.

Oleh karena menentukan, maka faktor ini cenderung dikapitalisasi menjadi kekuatan elektoral. Sampai di sini tak ada yang salah. Jika Presiden PKS menyebut Deddy Mizwar bukan orang Sunda, dan yang orang Sunda adalah Sudrajat, apanya yang keliru? Karena faktanya memang demikian. Kalau nanti juru kampanye PKS menganjurkan memilih orang Sunda, ya, di mana salahnya. Sejauh dia tak memprovokasi warga Jawa Barat untuk tidak memilih orang yang bukan Sunda, biarkan saja.

Tak usah terlalu dipolitisasi dengan mewacanakan bahwa politik identitas seperti ini mendestruksi  kedewasaan demokrasi. Toh keputusan di tangan rakyat. Jangan hinakan kemampuan rakyat untuk menyaring isu-isu SARA ini dengan cara yang dewasa. Rakyat sudah terlatih menghadapi isu seperti ini karena komoditas politik ini sudah sejak dahulu diperdagangkan di depan mata mereka.

Persoalan baru akan muncul jika fakta-fakta SARA itu dimanipulasi. Kalau Deddy Mizwar, Sudrajat, Saifullah Yusuf, Khofifah Indar Parawansa atau Edy Rachmayadi, misalnya, disebut tidak beragama Islam, itu jelas penyesatan. Kalau ada yang memprovokasi untuk melarang memilih kandidat dari unsur suku atau agama tertentu, itu jelas pelanggaran.

Nah, penyesatan dan pelanggaran seperti inilah yang harus ditindak secara hukum.

Penyesatan seperti ini tidak bisa ditarik perbandingan lurus dengan isu SARA di Pilkada Jakarta tempo hari. Mengapa dikaitkan dengan Pilkada Jakarta? Karena dalam konteks pilkada, isu ini  mencapai titik puncaknya dalam pemilihan gubernur Jakarta. Satgas yang mau dibentuk Polri ini pun pasti berkaitan dengan antisipasi itu.

Di Pilkada Jakarta, semula soal agama ini nyaris tak menjadi soal, sampai ketika Ahok masuk ke wilayah yang haram dijejakinya, yakni perkara Al-Maidah. Dari sini, sentimen SARA menjadi bergejolak.

Artinya, perlu kecermatan dan kedewasaan untuk menentukan mana yang perlu ditindak dan mana yang hanya merupakan kenyataan tak terelakkan dalam realitas psiko-sosial masyarakat Indonesia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here