Meluruskan Kriminalisasi  

0
133

ISTILAH “kriminalisasi” sering sekali terdengar dalam penegakan hukum Indonesia terakhir ini. Kriminalisasi yang paling “panas” tentu saja kriminalisasi ulama. Mulai dari kasus Rizieq Shihab dengan sangkaan pornografi, sampai yang terakhir Zulkifli Muhammad Ali. Zulkifli diperiksa di Bareskrim Polri karena dalam rekaman  ceramahnya yang viral itu  disebutkan adanya 200 juta KTP elektronik yang dicetak di Paris dan 200 juta lagi di China. Kapolri Tito Karnavian mengatakan data Zulkifli soal 200 juta KTP itu tidak akurat dan dikhawatirkan  menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Sebutan kriminalisasi juga dilekatkan dengan profesi lain. Ketika KPK menjadikan Fredrick Yunadi sebagai tersangka karena menghalangi penyidikan terhadap bekas kliennya, muncul istilah kriminalisasi advokat.

Banyak memang yang sudah mengklaim sebagai korban kriminalisasi. Mulai dari anggota DPR, kepala daerah, guru sampai petani. Petani Kendeng, Rembang, misalnya pernah berunjuk rasa karena salah satu dari mereka ditersangkakan polisi dengan tuduhan memalsukan tanda tangan sejumlah warga penolak pendirian pabrik semen.

Kriminalisasi harus ditolak keras. Sebab, kriminalisasi berarti melakukan proses hukum terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran hukum. Penegak hukum melakukan rekayasa dengan mengadakan sesuatu yang tak ada. Menurut KBBI, kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat

Tetapi jika memang pelanggaran hukum terbukti, kejahatan telah terjadi, maka salah besar jika penegak hukum mendiamkannya tanpa tindak lanjut. Oleh sebab itu, kriminalisasi ini harus dijernihkan. Apalagi kriminalisasi terhadap sosok yang diklaim sebagai ulama, karena tuduhan itu berpotensi mengganggu hubungan antara polisi dengan masyarakat.

Kita melihat  di balik masalah kriminalisasi ini ada kecenderungan simplifikasi masalah. Simplifikasi itu bisa jadi memang ditimbulkan oleh kelompok yang bersangkutan, atau kelompok lain yang punya kepentingan tertentu. Akibatnya, setiap polisi hendak melakukan upaya paksa terhadap tersangka, polisi justru berada pada posisi minor. Tindakan yang semestinya untuk penegakan hukum malah dipandang sebagai pelanggaran hukum.

Kedua, Polri perlu digugat untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukannya itu memang tidak salah. Penyidikan atau penangkapan terhadap orang-orang yang menganggap dirinya sebagai obyek kriminalisasi itu perlu digugat secara hukum sehingga bisa diketahui kebenarannya. Semangatnya untuk menari kebenaran. Bukan untuk menyalahkan atau membela diri.

Jika para “korban kriminalisasi” itu merasa diciderai hak-haknya, seharusnya mereka mengajukan gugatan praperadilan. Ini sangat penting dilakukan sebagai upaya mencari kebenaran yang sejati.

Hal yang perlu dihindari dalam kasus ini adalah kebiasaan mempolitisisasi masalah. Pihak tersangka jangan mempolitisasi bahwa penangkapan dirinya adalah rekayasa politik gaya lama.

Polri pun juga harus menghindari hal yang sama. Polri adalah lembaga publik yang setiap saat harus siap diuji. Hanya dengan pengujian terus-menerus Polri bisa menemukan jati dirinya. Paradigma baru Polri yang disusun dari dalam tidak akan kuat jika tidak diadu dengan masukan dari luar. Menghadapi gugatan tersebut para pimpinan Polri mesti berpikir demi organisasi. Karir pribadi-pribadi bisa saja terancam jika mereka memang melakukan kesalahan, tetapi sejatinya itu adalah obat bagi organisasi kepolisian. Jadi sekeras apa pun serangan dari korban kriminalisasi harus diterima polisi sebagai tantangan membuktikan kejujuran dan profesionalismenya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here