Memalukan, Parlemen ASEAN tak Sepakat Genosida Rohingya

0
139
Pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Rakhine menuju Bangladesh melalui jalan tikus yang sangat berbahaya.

Nusantara.news, Jakarta – Usulan resolusi Indonesia tentang penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar, ternyata tidak disepakati negara-negara ASEAN. Itu terlihat dalam Sidang Umum Parlemen se-Asia Tenggara atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), di Hotel Shangri-La, Manila, Filipina, Jumat (15/9/2017).

Dari 10 negara anggota ASEAN yang hadir, hanya Thailand yang mendukung Indonesia untuk memasukkan masalah krisis kemanusiaan itu sebagai salah satu pembahasan dalam sidang antarparlemen itu. Delegasi Myanmar sendiri menolak campur tangan ASEAN dalam masalah etnis Rohingya. Menurut mereka, masalah di Rakhine itu sudah terlalu banyak kontroversi yang tidak sesuai fakta.  Penolakan Myanmar ini didukung oleh Laos dan Singapura.

Sementara, lima negara anggota lain bersikap mengambang. Kelima negara itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Mereka meminta agar delegasi Indonesia dan Myanmar bertemu secara terpisah untuk mencari jalan tengah.

Karena hanya Thailand yang mendukung, delegasi Indonesia mengancam meninggalkan arena Sidang. “Kita pulang saja. Percuma sidang AIPA apabila tidak ada penyelesaian terhadap krisis kemanusiaan,” ucap anggota delegasi DPR RI Fadli Zon di depan utusan parlemen Myanmar.

“Masalah di Rakhine ini bukan terorisme, tapi pelanggaran hukum kemanusiaan,” kata Nurhayati Ali Assegaf, anggota DPR RI, yang juga Presiden Humanitarian of the Inter-Parliamentary Union (IPU).

Sekjen PBB, Jenderal Antonio Guterres, mengatakan bahwa situasi di negara bagian Rakhine, Myanmar barat, dapat digambarkan sebagai sebuah aksi pembersihan etnis. “Ketika sepertiga penduduk Rohingya harus melarikan diri dari negara ini, bisakah Anda menemukan kata yang lebih baik untuk menggambarkannya?” ujar Guterres.

“Saya meminta pemerintah Myanmar menghentikan tindakan militer, mengakhiri kekerasan, menegakkan supremasi hukum, dan mengakui hak untuk mengembalikan semua orang yang terpaksa meninggalkan negara tersebut,” kata mantan Perdana Menteri Portugal  ini.

Jika melihat Pasal 6 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, tindakan militer pemerintah Myanmar ini memang merupakan pembersihan etnis. Pasal tersebut menjelaskan bahwa genosida adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan”.

Oleh sebab itu, memang tidak masuk akal jika AIPA berbeda pendapat soal tragedi di Rakhine ini. Jika Sidang AIPA gagal menyepakati resolusi penyelesaian krisis Rohingya, Dewan Keamanan PBB justru sepakat mengutuk dan menyerukan agar segera mengakhiri kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah memaksa lebih 400.000 orang melarikan diri dari negara itu. “Ini adalah pernyataan pertama Dewan Keamanan sebagai badan terkuat PBB dalam sembilan tahun terakhir mengenai situasi di Myanmar,” ujar Duta Besar Inggris untuk PBB,  Matthew Rycroft.

Menurut laporan Antara, Amnesty International meminta adanya investigasi krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar sesuai standar HAM internasional.

Saat menyampaikan rekomendasi atas situasi Rohingya, di Jakarta, Jumat, Benedict mengatakan, Myanmar harus mengakhiri kampanye kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara bagian Rakhine utara.

“Myanmar harus bekerja sama sepenuhnya dengan Misi Pencarian Fakta PBB, termasuk dengan mengizinkan anggotanya akses penuh dan tidak terbatas ke seluruh penjuru negara,” ujar kata Deputi Direktur Amnesty Interational untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Josef Benedict, di Jakarta, kemarin.

Setelah pertemuan antarparlemen ASEAN gagal menyepakati resolusi penyelesaian tragedi Rohingya ini, Presiden Joko Widodo perlu menginisiasi pertemuan antarkepala negara dan kepala pemerintahan ASEAN untuk merumuskan tindakan yang lebih tegas. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here