Sampai di Mana Poros Maritim? (2)

Memandang Laut Dengan Teropong Darat

0
321
Penenggelaman kapal pencuri ikan di perairan Indonesia.

Nusantara.news, Jakarta –Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang pembangunan berorientasi ke dunia maritim sudah benar. It’s ok!  Laut akan mulai dikelola dengan serius. Bahkan, pidato kemenangannya dalam Pilpres 2014 pun diucapkan di atas kapal nelayan di Pelabuhan Sunda Kelapa, pada Selasa malam, 22 Juli 2014.

“Ini simbol bahwa kami serius mengelola, mengurus kemaritiman kita. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, bahwa Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia,” katanya, waktu itu.

Jabatan menteri koordinator kemaritiman, yang selama 47 tahun tidak pernah ada dalam portofolio kabinet, dihidupkannya kembali. Dulu di era Soekarno jabatan tersebut ada. Terakhir dijabat oleh Laksamana Madya Laut Jatidjan Sastroredjo dalam Kabinet Ampera di bawah Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet.

Baru di era Joko Widodo jabatan tersebut muncul kembali, dengan nomenklatur menko kemaritiman. Naik statusnya, dari menteri biasa menjadi menteri koordinator. Mungkin karena saking pentingnya jabatan ini, dalam tempo 19 bulan masa pemerintahannya, sudah tiga menteri yang silih berganti menempati posisi ini. Mereka adalah Indroyono Soesilo, ahli penginderaan jarak jauh, Rizal Ramli, seorang ekonom, dan Luhut Binsar Panjaitan, pensiunan tentara.

Tidak pada tempatnya lagi mempersoalkan kompetensi orang-orang tersebut. Toh mereka sudah ditunjuk, dan publik sudah tahu apakah mereka paham bidang tugasnya atau tidak.

Kalau kebijakan Presiden Joko Widodo dianggap sudah tepat, karena sesuai dengan fakta geografis Indonesia, maka yang perlu dikritisi adalah pelaksanaannya. Perlu disoroti dari sisi sistematikanya.

Okelah, kebijakan sudah ditetapkan: Pembangunan sudah berorientasi ke laut. Tapi bagaimana menyambutnya? Sudah puluhan tahun pemerintah dan bangsa ini berorientasi ke darat, dan laut dipandang sebagai dunia terasing dengan sudut pandang darat. Bagaimana caranya mengubah orientasi tersebut?

Mengubahnya, yang pasti, tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak segampang mengucapkan slogan kebijakan pembangunan. Sebab, orientasi ke darat itu sudah membentuk kultur bangsa menjadi bangsa darat, bangsa agraris, sebagaimana diajarkan dalam buku-buku pelajaran sekolah. Dan, proses itu berlangsung berabad-abad lamanya.

Lalu, bagaimana mengubah orientasi itu, dan membentuk kultur baru sebagai bangsa maritim? Pertanyaan ini teramat penting untuk dijawab. Sebab, jika pembangunan maritim dilaksanakan dan kemudian seluruh infrastruktur fisik yang dibutuhkan dapat disediakan sepenuhnya, maka bagaimana bangsa yang agraris ini mampu menjadi aktor dalam medan baru tersebut?

Mustahil bangsa ini mampu memanfaatkan peluang dan infrastruktur kemaritiman itu jika dia tetap dalam eksistensinya semula sebagai “orang darat”.

Jika berbicara tentang sistematika, maka kebijakan adalah panduan umum tentang arah dan  tujuan. Kebijakan tidak akan mempunyai kegayuhan, jika tidak ditindaklanjuti dengan strategi-strategi pencapaian tujuan tersebut. Strategi itu pun harus dielaborasi lagi  dengan sejumlah langkah taktis. Setiap langkah tersebut harus disertai pula dengan indikator-indikator keberhasilan untuk mengukur apakah panggang tidak semakin jauh dari api?[]

Bersambung ke bagian 3

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here