Memangkas Kesenjangan dengan Jembatan Ngadiluwih

0
58
Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono dan Sekertaris Kabinet Pramono Anung sesuai pemasangan tiang pancang pertama Jembatan Ngadiluwih di Kediri, Senin (15/5).

Nusantara.news, Kediri – Ketimpangan ekonomi antara warga yang bermukim di sisi barat sungai Brantas dengan yang tinggal di sisi timur, diharapkan bisa sedikit terpangkas dengan dibukanya akses darat yang melintang di atas sungai terpanjang di Jawa Timur ini. Harapan itu ditekankan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Senin (15/5/2017) ketika hadiri ground breaking Jembatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.

Sebelumnya, warga di sisi barat harus memutar jauh jika ingin beraktivitas ke pusat kota Kediri, sekaligus lintasan akses antarkota. Karenanya, pembangunan jembatan yang menelan biaya Rp32 miliar di Kecamatan Mojo tersebut, dapat memangkas ongkos cukup besar. Terutama untuk pemasaran komoditi pertanian warga yang bermukim di sisi barat Brantas.

“Jembatan Ngadiluwih menjadi alat untuk memangkas ketimpangan lokal yang terjadi akibat secara geografis terpisah aliran Sungai Brantas. Dengan adanya jembatan, saya berharap kondisi perekonomian di kawasan ini kian meningkat,” kata Basuki kepada media ketika hadiri pemasangan tiang pancang pertama Jembatan Ngadiluwih.

Alasan itu pula yang menjadi dasar pemerintah pusat, tambah Basuki, menyetujui usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri dibanding usulan daerah lain seperti Tulungagung atau Madiun. “Kenapa pemerintah prioritaskan di tahun anggaran 2017, karena dengan keberadaan jembatan sebagai akses transportasi darat, potensi ekonomi yang terangkat bukan hanya wilayah Kediri saja. Namun kawasan sisi barat Sungai Brantas lainnya,” sebutnya.

Proyek jembatan Ngadiluwih dimulai secara kontrak pada 13 April 2017 dengan penyedia jasa PT Dwi Mulyo Lestari dan konsultan supervisi PT Aria Jasa Reksa Tama dan ditargetkan bisa tuntas hingga Desember 2017.

Namun bisa jadi ada agenda lain kenapa jembatan Ngadiluwih yang jadi prioritas. Hal ini terlihat dari hadirnya beberapa orang penting istana selain Menteri PUPR. Semisal Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang juga hadir di lokasi ground breaking. Hanya saja, ketika didesak adanya agenda lain itu, Pramono pilih menjelaskan proses lelang proyek.

“Lelangnya terbuka, Pemerintah Kabupaten Kediri yang lakukan pembebasan lahan sedangkan anggaran dari pusat. Ini kontraktornya lokal lho. Untuk pembebasan lahan sudah selesai semua, yang ada rel kereta api akan koordinasi dengan menteri perhubungan untuk pelebaran jalan,” kata Pramono.

Ia pun optimistis pembangunan itu berefek cukup besar. Harga produksi pertanian bisa turun, karena biaya juga bisa ditekan, perekonomian di barat dan timur sungai juga jadi lebih baik, dan anak-anak yang tinggal di barat sungai bisa bersekolah di timur sungai.

Selama ini, warga harus di barat sungai, misalnya, Kecamatan Ngadiluwih, memutar hingga 30 kilometer melewati Kota Kediri jika ingin ke barat sungai dan sebaliknya. Alat transportasi yang ada selama hanya perahu penyeberangan lewat di Sungai Brantas tersebut.

Bupati Kediri Haryanti Sutrisno mengaku sangat bersyukur pembangunan jembatan tersebut direalisasikan. Warga sudah lama berharap pembangunan jembatan ini. “Sudah bertahun-tahun warga sekitar sangat mengharapkan terbangunnya jembatan ini. Dan, kami sangat berbahagia dan terimakasih terlaksananya dan menurut laporan Desember 2017 jembatan bisa selesai dan bisa dipergunakan,” imbuhnya.

Ia pun meminta agar jika jembatan sudah selesai, warga juga ikut menjaga, dengan tidak mengendarai angkutan yang tidak sesuai dengan aturan, melebihi tonase.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here