Membaca Agenda di Balik Sinyal Demokrat Merapat Ke Pemerintah

0
339

Nusantara.news, Jakarta – Pendulum politik Partai Demokrat mulai bergerak seiring makin mendekatnya Pemilu 2019. Jika dalam tiga tahun ini Demokrat selalu menjadi penyeimbang, kini partai ini mulai memberi sinyal akan masuk ke dalam barisan pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Sinyal perubahan arah politik Demokrat tergambar dari beberapa peristiwa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Diawali dukungan Fraksi Demokrat terhadap pengesahan Undang- Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) saat sidang paripurna DPR, Selasa (24/10). Berselang beberapa hari, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan dengan Jokowi di Istana. Tak hanya itu, pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengaku “utusan SBY” dengan Jokowi dan puteranya beberapa waktu lalu, bisa dimaknai secara politik adanya sinyalemen itu.

Sebelumnya, SBY juga menunjukkan sinyal “perdamaian” dengan Jokowi setelah beberapa waktu ke belakang hubungan keduanya diwarnai pasang surut. Saat berpidato di hari ulang tahun Partai Demokrat ke-16, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/9/2017), SBY mengajak kader membantu pemerintah menyelesaikan berbagai masalah yang belum rampung hingga. “Saya mengajak seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat, untuk membantu negara dan pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya,” kata SBY.

Perihal sinyalemen ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) tidak menampik peluang perubahan arah politik. Menurut putra bungsu SBY ini, bukan tidak mungkin Demokrat mendukung Jokowi di Pemilihan Presiden 2019. “Tidak ada yang tak mungkin, semuanya possible, sangat mungkin 2019, semua mungkin terjadi. Saya mengutip sekali lagi kata-kata Pak SBY, banyak skenario di 2019. Kita tunggu saja,” kata Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.

Partai pendukung Jolowi menyambut baik jika Partai Demokrat bergabung. Partai Hanura pun menilai alangkah lebih baik lagi apabila PD bergabung bersama partai-partai pendukung pemerintah. “Akan lebih baik Partai Demokrat bisa ambil bagian sebagai Parpol pendukung pemeritnah. Untuk lebih menyukseskan pembangunan,” tutur Sekjen Hanura Syarifudin Sudding.

Sementara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai keberadaan Demokrat di kubu pro pemerintah akan semakin memperkuat kinerja Jokowi-JK merealisasikan janji kampenyenya. “Bagus dong, welcome. Kasih karpet biru. Semakin banyak dukung pemerintah jadi fokus untuk menyelesaikan program-program janji kampanye, politik lebih stabil, pemerintah kerja lebih tenang. Kalau saya begitu menangkapnya. Bila teman lain ada yang menangkapnya lain silakan,” katanya di Gedung DPR, Jakarta (31/10).

Menyikapi kemungkinan bergabungnya Demokrat ke parpol pendukung pemerintah, spekulasi yang muncul Jokowi akan segera menanggalkan PAN dari anggota koalisi. Terlebih PAN dianggap beberapa kali berseberangan dengan sikap dan langkah pemerintah. Konsekuensi logisnya, reshuffle kabinet tak dapat dibendung: Parai Demokrat mendapat jatah menteri.

Target SBY (Demokrat)

Lantas, apa yang diincar Demokrat (SBY) jika benar berubah haluan? Pertama, karena faktor AHY. Dengan masuknya AHY di dunia politik, Demokrat sedang melakukan proses penyiapan AHY sebagai calon pemimpin bangsa. Dengan menjalin komunikasi politik ke pemerintah, modal AHY untuk berkontestasi di panggung politik akan lebih besar, termasuk peluang disandingkan sebagai Cawapres Jokowi untuk pada Pemilu 2019 mendatang.

Tentu saja, dengan dukungan partai-partai pengusung pemerintah ditambah infrasruktur politik kekuasaan, apa lagi dalam tiga tahun kepemimpinannya Jokowi bahkan mampu menjadi pusat gravitasi politik di Indonesia, maka jalan pintas penokohan AHY di pucuk kepemimpinan bangsa tak begitu sulit.

AHY dan Gatot masuk bursa Cawapres di 2019 yang bisa jadi diusung Partai Demokrat

Masih terkait kepentingan 2019, merapatnya Demokrat juga akan dimanfaatkan SBY untuk menempatkan “orang-orangnya” selain AHY. Ada nama Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Sri Mulyani yang kemungkinan akan disodorkan menjadi Cawapres Jokowi. Kedua tokoh itu dianggap punya hubungan dekat dengan SBY: Gatot berlatar belakang militer sejalan dengan gaya dan agenda kebangsaan SBY, sedangkan Sri Mulyani merupakan orang kepercayaan SBY sejak era pemerintahannya hingga sekarang.

Baik Gatot maupun Sri Mulyani juga punya garis afiliasi yang sama dengan SBY, sebagai mitra strategis Amerika Serikat. Praelektoral ini menemukan irisannya di saat Jokowi yang dianggap condong ke Cina mulai kecewa karena ‘Negeri Tirai Bambu’ itu tak kunjung merealisasikan janji investasinya.

Kedua, dengan bergabungnya Demokrat ke poros pemerintahan, maka bandul penyeimbang SBY akan digerakkan di dalam kekuasaan. SBY melalui Demokrat dapat menjadi penengah sekaligus pengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat dikompromikan sesuai dengan ideologi dan agenda partai.

Sebab, jika Demokrat masih di luar kekuasaan dan melancarkan koreksi secara konfrontatif terhadap pemerintah, kerap dijadikan sasaran tembak lawan-lawan politik yang dapat mendegradasi ketokohan SBY dalam politik di masa depan. Usulan Demokrat soal revisi Perppu Ormas dengan komuniaksi soft SBY yang direspons positif oleh pemerintah, misalnya, menandakan bahwa hubungan politik dengan gestur “perkoncoan” (koalisi) lebih efektif.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here