Membaca Logika Mafia di Balik Impor Beras

0
370
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memaksakan impor 500 ribu ton beras di tengah situasi menjelang panen raya. Diduga kepentingan politik menjelang Pilkada dan Pilpres pemicunya.

Nusantara.news, Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita telah memaksakan kehendak melakukan impor 500 ribu ton beras dari Vietnam. Ada logika yang tak masuk akal, ada pula fenomena panen raya, bahkan ada Pilkada di 171 titik pada 2018, bahkan ada Pilpres dan Pileg 2019. Adakah tali temali yang merajut benang merah di antaranya?

Di DPR, Mendag menjelaskan impor merupakan opsi terakhir untuk bisa memenuhi pasokan dan meredam kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini. Pemerintah sebelumnya telah melakukan berbagai upaya untuk bisa meredam harga beras, salah satunya dengan menggelar operasi pasar bersama Perum Bulog.

Pada bulan Oktober-November 2017 Bulog melakukan operasi pasar untuk menyelasaikan. Dampaknya belum maksimal. Hingga kemudian di akhir tahun dan awal tahun Bulog melakukan langkah perluasan operasi pasar. Seluruh Divre, Subdivre bersama dengan 150 Dinas Perdagangan wilayah turun melakukan operasi pasar.

“Bahkan seluruh pedagang beras di pasar disuplai, pakai jaringan distributor beras besar,” kata Enggar medio Januari 2018 lalu. Operasi pasar ternyata belum mampu meredam harga beras yang tinggi. Sementara stok beras milik Bulog semakin berkurang karena operasi pasar tersebut.

Per hari itu Bulog memperluas jaringan, ada lebih dari 200 titik operasi pasar, itu sekitar 10.000 sampai 15.000 ton per hari. Daerah-daerah yang surplus, tidak dilakukan operasi pasar. Tapi daerah lumbung beras seperti Jawa Timur ternyata mayoritas harganya masih tinggi dan stok sampai di gudang swasta rata-rata turun tajam. Perusahaan penggilingan juga kekurangan stok, kilah Enggar.

“Kita harus cadangkan dari 857.000 ton, kita siapkan 250.000 ton itu rastra yang sejak 15 sampai 20 Januari akan jalan. Kalau sekarang rata-rata 13.000 ton per hari maka dalam empat hari kira-kira 400.000 ton. Pada posisi itulah, pilihan yang saya tempuh adalah lakukan impor untuk mengisi kebutuhan pasar,” demikian ungkap Mendag.

Hanya saja Enggar mengakui bahwa saat ini pasokan beras memang sedikit walaupun setiap hari terjadi panen. Yang menjadi masalah ialah, berapa jumlah panen tersebut. Dia bilang jumlah panen saat ini tak bisa menutupi kebutuhan pasar.

“Apakah hari ini tidak ada panen? Ada Pak, setiap hari ada panen. Tapi persoalan berapa jumlah panennya,” kata Enggar.

Logika tak nyambung

Apa yang dijadikan alasan Mendag di atas sepertinya tidak nyambung dengan realitas yang ada. Bila ditinjau dari akal sehat dan fakta-fakta di lapangan, ternyata ada banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak perlu mengimpor beras.

Pertama, teman Enggar satu kabinet, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa sepanjang tahun 2017, produksi beras nasional Indonesia surplus 329 ribu ton per bulan Januari 2018. Itu artinya produksi pertanian nasional telah mampu bahkan berlebih untuk mencukupi kebutuhan pokok nasional.

Namun justru pemerintah ingin mengimpor beras akhir januari tahun 2018. Benar-benar logika yang tidak masuk akal.

Kedua, karena membangun logika impor tidak mungkin karena ternyata ada surplus beras sangat besar, maka dibangun logika bahwa impor beras untuk menstabilkan harga karena ada permainan mafia yang mengganggu distribusi beras. Mengapa bukan mafianya yang digebuk, kok malah impor?

Ketiga, Mendag pada 9 Januari 2018 menyatakan tidak akan impor beras, namun akhirnya pada 12 Januari 2018 mengatakan akan mengimpor beras 500 ribu ton. Pernyataan Mendag yang plintat-plintut ini membuat publik bertanya-tanya, akibat belum ketemu logika perlunya mengimpor beras.

Keempat, impor beras khusus sudah telat karena bertepatan dengan panen raya padi. Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi menilai bila tujuannya untuk mengendalikan harga beras medium, mengapa yang diimpor beras khusus?. Untuk apa impor khusus?, Pengendalian harga diperlukan minggu pertengahan Januari, impor tiba nanti di akhir Januari 2018.

Kelima, ternyata dasar pengambil keputusan impor beras 500 ribu ton tidak dilengkapi dengan data base stok beras di tanah air, baik yang ada di Bulog maupun di masyarakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk apa sebenarnya impor beras dilakukan? Untuk stabilisasi harga kah? Untuk menambah stok kah? Atau untuk persiapan Pemilu?

Mari kita uji….

Stok normal

Prima Gandhi mencatat adanya kejanggalan harga beras yang terjadi pada awal tahun 2018, salah satunya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Data online dirilis PIBC pada tanggal 3 Januari 2018 beras termurah dikenal beras Operasi Pasar yaitu IR-64 III masih Rp7.800 per kg, stabil sejak 9 November hingga 3 Januari 2018.

Tapi tiba-taba pada tanggal 3 dan 4 Januari naik tinggi menjadi Rp8.400, setelah itu pada 5 hingga 8 Januari menjadi naik lagi menjadi Rp8.800 per kg. Pada tanggal 9 hingga 12 Januari masih naik menjadi Rp8.900 per kg.

Fluktuasi harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang yang relatif stabil, mulai bergejolak meski stok cukup. Diduga fluktuasi harga dipicu para mafia beras yang memainkan stok.

Sementara itu, stok beras harian PIBC pada periode tersebut di atas normal yaitu berkisar 32.001 hingga 47.013 ton, artinya pasokan tidak ada masalah tapi harga naik. Justru disinilah sumber masalahnya. Harusnya solusi yang ditempuh ya pengendalian harga, atau memburu para penggoreng harga, bukan impor.

Untuk itu, Gandhi mengusulkan agar harga beras medium dikendalikan dengan cara, pertama, Operasi Pasar secara massif, bukan setengah hati. Kedua, percepat penyaluran beras Rastra untuk bulan Januari.

Dugaan Stok Beras di Masyarakat ternyata mencapai 8,12 juta, sehingga tidak ada alasan Menteri Perdagangan mengimpor beras hingga 500 ribu ton.

Ketiga, perlancar arus distribusi dan logistik beras dengan intensifkan Satgas Pangan. Keempat, tidak perlu impor karena momentumnya tidak tepat. Kelima, kejar para tauke pengatur harga yang menyebabkan harga naik di saat stok stabil, hanya variabel mafia lah yang menentukan kenaikan harga beras.

Selama ini tidak pernah terjadi impor di saat memasuki panen raya Februari. Bila impor dipaksakan tentu dampaknya hanya memukul petani, harga produk gabah dan padi petani akan menurun. Petani yang menderita.

“Saya yakin produksi surplus, tidak perlu impor. Pernyataan mana panen, mana panen tidak perlu dipertentangkan lagi. Lha itu ada data panen di sini, di website http://sig.pertanian.go.id ini open akses,” tegas Gandhi.

Tanpa data stok

Di DPR sendiri, Mendag Enggar dicecar oleh anggota dewan terkait ketiadaan data stok beras nasional, padahal hal itu sudah diamanahkan dalam UU No. 7/2014 tentang Perdagangan.

Adalah Azam Azman Natawijaya, dari Fraks Demokrat, mencecar Mendag dengan pertanyaan dan fakta ketiadaan stok beras. Menurutnya, amanat UU Perdagangan menyebutkan bahwa untuk memutuskan apakah kita akan impor atau tidak, harus didahului dengan ketersediaan data stok beras.

Jika Kementerian Perdagangan tak memegang data stok beras nasional, maka menurut UU No. 7/2014, maka akan didenda Rp2 miliar.

“Berapa stok beras di seluruh gudang yang ada, sama sekali tidak ada data. Bagaimana Menteri Perdagangan bisa memutuskan harus impor beras,” cetusnya tegas.

Saat UU itu dibuat, DPR sudah minta data seluruh gudang di seluruh Indonesia harus dicatat, diregistrasi, kecuali gudang di pelabuhan dalam rangka impor. DPR yang membuat UU itu tujuannya supaya dapat melindungi rakyat Indonesia dari permainan harga beras, kok malah pemerintah yang memicu kegaduhan.

“Kita tahu ada penimbunan di gudang, makanya kita minta dicatat data semua gudang, ini era teknologi, tak usah repot. Tapi mana datanya,” tegas dia.

Data stok beras di masyarakat itu bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, berapa besar panen yang lalu, dan berapa besar potensi panen mendatang. Kalau Bulog cuma bisa serap 900 ribu ton, disimpan diimana surplus beras itu?

Menurut dugaan stok yang diolah dari Kementerian Perdagangan dan hasil Diskusi Grup Terfokus (focus group discussion–FGD) Pemantapan Cadangan Pangan pada 1 November 2017, ada stok beras, stok gabah, stok setara beras di Indonesia mencapai 8,12 juta ton. Stok terbesar ada di petani (70%) dengan jumlah pelaku lebih dari 15 juta rumah tangga (RT), termasuk hasil panen yang belum dijual.

Termasuk juga stok yang relatif besar di pedagang besar atau penggilingan (10,5%), pengumpul (9,2%), dan rumah tangga umum (4,9%). Sisanya kecil-kecil. Mestinya Mendag Enggar menjadikan data ini sebagai landasan untuk memutuskan impor atau tidak, dan data itu well recomended bukan impor.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyatakan kekurangan stock beras di pasaran sehingga menyebabkan kenaikan harga dinilainya bukan karena kurangnya stok hasil beras tani. Akan tetapi pemerintah tidak dapat mengelola stok beras Bulog, di mana Bulog tidak maksimal menyerap hasil beras petani.

Stock hasil tani melimpah, tetapi Bulog tidak maksimal menyerapnya. Sehingga terjadilah kekurangan stok beras. Kurang maksimalnya Bulog lantaran, pemerintah kurang memberdayakan Bulog, terbukti banyak kasus korupsi beras di jajaran Bulog dari pengoplosan beras, korupsi timbangan dan lainnya, menurut dia.

Berdasarkan data satelit, terlihat bahwa pada Januari 2018, ungkap Rieke, akan ada panen di 854.369 ha lahan dengan produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 4,2 juta ton. Pada Februari 2018 akan ada panen di 1.638.391 ha lahan dengan produksi GKG 8,55 juta ton. Pada Maret 2018 panen di 2.252.962 ha lahan dengan produksi GKG 11,8 juta ton.

Panen masih akan berlanjut di April 2018 dengan luas lahan, 1.664.187 ha dan produksi GKG 8,38 juta ton. “Kalau tidak akurat, satelitnya ganti yang baru, buat akurat, jadi masalahnya adalah turunnya kemampuan Bulog untuk menyerap beras dari masyarakat.” tegas dia.

Beras politik

Melihat fenomena data dugaan stok beras di masyarakat, data PIBC dan keanehan-keanehan seputar perberasan, maka Prima Gandhi curiga isu impor beras hanya jadi komoditas politik. Apalagi sepanjang 2018—2019 memang tahun politik, sehigga cuma itu satu-satunya yang bisa menjelaskan mengapa Mendag memaksakan impor beras.

“Jangan sampai beras dijadikan komoditas politik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya

Pengamat Ekonomi Faisal Basri mencium aroma pengumpulan dana politik jelang Pemilu 2019 melalui sejumlah kebijakan, salah satunya impor. Ditilik dari pengalaman masa lalu aroma mengumpulkan pundi-pundi untuk pemilu sudah pernah terjadi.

“Dilihat dari pegalaman masa lalu itu ada kaitan antara impor dengan pengumpulan dana politik,” kata Faisal beberapa hari lalu.

Dia mengambil contoh impor daging yang pernah marak dan mencuat ke permukaan. Pada akhirnya hal itu berkaitan dengan mencari dana untuk menyambut pemilu.

“Sekarang itu gitu, tolong deh bantu pengusaha tekstil dan garment. Dulu itu hanya importir terdaftar yang boleh. Sekarang importir umum juga boleh. Di Bandung itu sudah menjerit, harga sudah tidak karuan barang impor itu,” cetus dia.

“Apalagi dipermudah ekspor kayu, kenapa kok sekarang. Misalnya ekspor rotan. Terus tiba-tiba menyuruh PPI impor beras. Beras dari Vietnam Rp4.500 di sini jual Rp9.000 untungnya ke mana?,” tambah Faisal. Ia menyebut sudah berkali-kali Menteri Perdagangan dikoreksi kebinakannya atas sejumlah impor. Sebut saja impor gula dan terbaru impor beras.

“Jelas-jelas melanggar ketentuan. Ya, itu ada indikasi pengumpulan dana politik untuk pemilu. Terjadi setiap menjelang pemilu. Ada polanya. Dulu itu bagi-bagi duit daging. Sudah terbukti kok di masa lalu dan itu kelihatannya terus berlanjut,” papar dia.

Pada zaman Orde Baru, Faisal menyebut hanya satu partai saja yang memiliki akses dana untuk pemilu. Dua partai lainnya hanya sebatas pengembira belaka. “Kalau dulu (zaman Orba) yang memeras cuma Golkar. Golkar dominan, sementara dua partai lain penggembira. Makanya kampanyenya kere. Tapi kalau Golkar kan glamour,” kata dia.

Saat ini, situasinya berbanding terbalik dengan masa Orba. Perolehan suara partai pemenang pemilu tak jauh berbeda dengan suara partai-partai lainnya. Jika ada lima partai, maka satu partai sebut saja memperoleh suara 19%, partai kedua 12%, partai ketiga 9%, partai keempat 7% dan partai kelima 5%.

“Kalau digabung baru lolos dia. Jadi saling dukung mereka. Nah contohnya RUU Pertembakauan. Sudah jelas Pak jokowi menolak pembahasan RUU itu, sekarang DPR ngotot lagi. Definisinya tembakau warisan Nusantara. Jadi jangan diatur produksinya, jangan diatur harganya,” papar Faisal. Padahal, smoking rate di Indonesia saat ini tertinggi di dunia.

“Firman Subagyo itu inisiatornya. Kemarin juga Pak Misbakhun ngomong soal itu. Itu juga salah satu indikasi pemgumpukan dana politik untuk pemilu,” sebut dia. Soal angka yang berhasil dikumpulkan dari tindakan itu ternyata cukup besar. Faisal memprediksi jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah.

“Nah kalau angka yang gampang, yang jelas hitung-hiungannya itu impor gula rapinasi itu 3 juta ton dikali Rp82 ribu. Itulah setahun jadi kira-kira Rp235 miliar. Itu ongkos administrasinya saja,” beber dia.

“Itu baru dari gula. Beras lebih tinggi lagi. Impor Rp4.500 dijual Rp9.000. kita harus bersuara terus,” demikian Faisal.

Yang jelas-jelas keras menanggapi kasus impor beras adalah mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Dia menuding ada rent sheeker atau pemburu rente dibalik impor tersebut.

“Yang mau terus impor beras brengsek,” kata Rizal.

Rizal  mengungkapkan, fee yang dapat diperoleh oleh importir beras berkisar antara US$20-30 per ton. Sehingga, keuntungan importir akan mencapai Rp202 miliar untuk 500 ribu ton beras yang diimpor.

“Jadi, bila kita kalkulasi, US$20-30 per ton dikalikan dengan 500 ribu ton, akan terdapat keuntungan sebesar US$10-15 juta, atau Rp135 miliar hingga Rp202 miliar,” kata dia.

Menurut Rizal, salah satu pihak yang patut disalahkan dalam kasus ini adalah Bulog.

Ini jadi masalah yang tidak lucu. Bulog itu sudah lima puluh tahun pengalaman, tahu hitung-hitungan dan fakta yang bener soal stabilisasi. Tapi dalam dua tahun terakhir bulog malas dan pasif.

“Ini antara sengaja atau tidak sengaja saya enggak tahu nih, saya paham kok setiap tahun harus beli berapa,” tegas Rizal yang juga pernah menjabat Kepala Bulog itu.

Rizal mempertanyakan fakta bahwa harga beras di Thailand dan Vietnam dengan Indonesia bedanya telampau jauh. Seharusnya masalah ini harus cepat ditanggulangi oleh Bulog. Sayangnya kata Rizal, pada panen tahun 2017 kemarin, Bulog tidak agresif untuk membeli beras dari petani.

Nampaknya memang semakin terang benderang, bahwa pemaksaan impor beras hanya bertumpu pada satu logika. Bahwa itu demi kepentingan para pemburu rente, para mafia beras…[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here