Membaca Peluang Duet Srikandi Khofifah-Risma

0
143

Nusantara.news, Surabaya – Pilgub Jatim 2018 bukan sekedar pemilihan gubernur, melainkan dibalut dengan kepentingan besar, yakni Pilpres 2019. Karena itu para elite mulai sekarang telah menyiapkan kandidat-kandidat terbaiknya. Siapapun yang menang nanti, mereka bakal membawa misi pemenangan Pilpres 2019.

Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Khofifah Indar Parawangsa, dan La Nyalla Mattaliti merupakan sosok yang sudah muncul dan mendeklarasikan untuk maju di Pilgub Jatim. Gus Ipul sudah mendapat rekom dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai besutan Muhaimin Iskandar ini bisa mengusung calon sendiri meski tidak berkoalisi dengan partai lain. PKB menjadi pemilik kursi terbanyak di DPRD Jatim dengan 20 kursi. Jadi sudah memenuhi syarat minimal 20 persen jumlah kursi DPRD.

Selain PKB, partai lain masih harus berkoalisi. Sebut saja PDIP menjadi partai pemilik kursi terbanyak kedua di DPRD Jatim dengan 19 kursi, diikuti Gerindra dan Demokrat yang masing-masing punya 13 kursi. Partai Golkar memperoleh 11 kursi, PAN punya 7 kursi, dan PKS 6 kursi. Sisa kursi diduduki oleh PPP dengan 5 kursi, NasDem 4 kursi, dan Hanura 2 kursi.

Untuk Khofifah, sejak dia mendaftar maju calon gubernur melalui Partai Demokrat, dia langsung menjadi rebutan sejumlah partai. Nasdem dan Golkar misalnya, jauh hari kedua partai ini sudah kesensem dengan Khofifah karena sosoknya memiliki elektabilitas yang cukup tinggi dibanding nama lainnya. Ketua Umum PP Muslimat NU yang juga Menteri Sosial RI itu dinilai memiliki pengalaman dan layak memimpin Jawa Timur.

Baca Juga: Semua Elemen Bergerak, NasDem Jatim Siap Menangkan Khofifah 

Partai Demokrat sendiri tampaknya sudah menjatuhkan pilihan ke Khofifah. Isu yang berkembang menyebutkan antara Joko Widodo dan Soesilo Bambang Yudhoyono sudah terjadi deal politik. Sehingga sang presiden bersedia memberi kesempatan pada anak buahnya tersebut untuk mendaftar ke Demokrat.

Apa deal politik Jokowi dan SBY? Kabarnya, SBY ingin memasukkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di jajaran kabinet. Majunya Khofifah membuat kursi Mensos kosong. Kursi ini nanti akan diisi oleh Imam Nahrowi yang sebelumnya menjabat Menpora. Sementara kursi Menpora akan diduduki AHY. Entah benar atau tidak, ini bisa saja hanya spekulasi. Hanya SBY dan Jokowi yang tahu.

Baca juga: Jokowi dan SBY Sepakat Dukung Khofifah?

Partai yang menyusul adalah Hanura dan PPP. Tidak tertutup kemungkinan akan terjadi koalisi besar untuk menyukseskan Khofifah menang di Pilgub Jawa Timur. Seperti diketahui Golkar memiliki 11 kursi, Nasdem 4 kursi, Hanura 2 kursi, PPP 5 kursi, dan Demokrat 13 kursi. Total ada 35 kursi. Maka, cukup bagi Khofifah untuk maju. Meski memiliki kursi cukup untuk mengusung Khofifah, tampaknya koalisi besar ini masih prematur. Kenapa begitu?

Sebab, ada harapan dari sejumlah partai koalisi besar yang menginginkan PDI Perjuangan untuk masuk ke dalamnya, meski hanya di posisi Cawagub. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab PDIP sebagai partai pendukung pemerintah memiliki posisi tawar sangat kuat. Koalisi besar merasa tidak layak jika harus melawan PDIP mengingat selama ini semua Parpol pengusung Khofifah (Golkar, Nasdem, Hanura dan PPP), kecuali Demokrat, adalah partai pendukung pemerintah.

Seandainya PDIP memilih Gus Ipul, memang tidak akan berpengaruh pada koalisi di pemerintahan. Namun yang namanya perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Sebagian pihak menilai, PDIP diuntungkan karena siapapun calon gubernur dari dua kandidat (Gus Ipul dan Khofifah) yang menang, nantinya sama-sama mendukung pemerintah.

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menilai, Khofifah dan Gus Ipul sama-sama menguntungkan Jokowi dalam Pilpres 2019. “Pak Jokowi akan aman saja di 2019. Bu Khofifah dekat dengan Pak Jokowi, Gus Ipul juga didukung PDIP dan PKB,” kata Sirojudin.

Atas pertimbangan itu, kata Sirojudin, maka tidak ada alasan bagi Presiden Jokowi untuk lebih condong ke salah satu kandidat, seperti halnya yang digembor-gemborkan Partai Golkar yang mengklaim bahwa Khofifah telah mendapat restu dari Jokowi.

“Saya kira, poinnya itu cara Golkar memainkan isu. Karena Pak Jokowi tidak bisa memberikan dukungan kepada orang per orang,” kata Sirojudin.

Dalam hal ini, Sirojudin menilai istilah restu pun tidak tepat untuk dimaknai sebagai dukungan politik Jokowi kepada Khofifah. Melainkan, kata dia, hal itu hanya sebatas izin dari Presiden Jokowi kepada Khofifah untuk mundur dari menteri sosial terkait keinginannya maju pada Pilgub Jatim. “Kalau Pak Jokowi mencegah Khofifah tidak ikut Pilkada, dia salah. Karena menghalangi hak politik Khofifah,” kata Sirojudin.

Hanya saja, jika Gus Ipul yang menang, ini memang belum membuat posisi Jokowi aman. Di satu sisi, kemenangan Gus Ipul dapat menguntungkan PDIP, tapi bukan dalam pergulatan Pilpres 2019 mendatang. Sebab PKB sebagai pengusung utama Gus Ipul (jika menang) akan mengendalikan PDIP secara penuh.

Sumber Nusantara.News mengatakan, koalisi besar saat ini masih menunggu keputusan PDIP yang akan mendeklarsikan calonnya pada 15 Oktober 2017. Ada banyak skenario, sebut sumber. Pertama, PDIP mengusung calon sendiri. Menguatnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) dalam bursa cagub belakangan, tentu menjadi pertimbangan tersendiri. PDIP tidak mau gegabah dalam menjatuhkan pilihan. Sikap hati-hati PDIP itu setidaknya dibuktikan dengan kedatangan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menemui Risma di rumah dinasnya. Selain menyampaikan pesan khusus dari Magawati Soekarnoputri, Hasto menyebut Risma dinilai memiliki pemahaman soal dinamika politik, termasuk jelang Pilgub Jatim, 2018 mendatang.

Baca juga: Risma Kembali Dilirik PDIP untuk Maju di Pilkada Jatim

Skenario kedua, PDIP mengusung Gus Ipul untuk melawan koalisi besar. Tapi melawan bukan dalam arti yang sesungguhnya. Skenario kedua ini diambil karena PDIP ingin melahirkan dua kandidat saja dalam pertarungan Pilgub Jatim 2018. Sebab, jika PAN bergabung koalisi besar, maka Gerindra dan PKS yang selama ini menjadi rekan duet akan kesulitan mengusung calonnya karena hanya memiliki kursi 19 jika ditotal.

Skenario ketiga, PDIP akan bergabung dalam koalisi besar dengan mengusung kadernya menjadi Cawagub mendampingi Khofifah. Namun bukan berarti PDIP akan membiarkan Gus Ipul tanpa Cawagub. Sebab, bisa saja PDIP juga menyiapkan Cawagubnya untuk Gus Ipul.

Sumber menyebut, dengan skenario ketiga ini PDIP bakal menguasai jalannya Pilgub Jatim. Kans besar PDIP menjadi penguasa Jawa Timur terbuka lebar jika Khofifah diduetkan dengan Risma. Ya, duet dua srikandi ini bakal menjadi kekuatan besar. Bahkan Gus Ipul tidak akan bisa menandingi kompetitornya tersebut.

Membaca peluang Khofifah-Risma (Kharisma), keduanya sama-sama memiliki memiliki elektabilitas tinggi. Apalagi Khofifah memberi sinyal bahwa tidak pernah menganggap Risma sebagai saingan. Dia memang mengaku telah mengikuti perkembangan sikap politik sejumlah partai, di antaranya rumor PDIP mengusung Risma. Justru, Khofifah mengatakan, pertemanan dirinya dengan Risma sudah cukup lama terbentuk. Khususnya, saat putaran kedua pemilihan Wali Kota Surabaya, Risma bersama tim DPC PDIP menyambangi kediamannya meminta bantuan pemenangan.

“Saya dikasih peta basisnya Muslimat NU. (Risma bilang) ‘Mbak ini di basis NU saya kedodoran tolong dong’, pada running second periode. Beliau humble,” tutur Khofifah saat menyambangi Kantor DPP Partai Nasdem, Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2017).

Menurut Khofifah, elektabilitas Risma saat pemilihan Wali Kota Surabaya periode kedua terbilang tinggi. Kendati, dirinya tetap diminta andil dukungan hingga akhirnya menjadi bagian dari kemenangan Risma. “Saya bagian yang support beliau,” tegas Menteri Sosial itu.

Khofifah mengaku masih berkomunikasi dengan Risma. Hanya saja kalau urusan politik, perempuan tentunya memiliki cara lebih lembut. “Dan itu tetap berjalan sesuai dengan proses demokrasi yang kualitatif. Itu komitmen kita bersama,” tandas Khofifah.

Ya, skenario ketiga ini (duet Khofifah-Risma), kata sumber, dibangun untuk kepentingan Pilpres 2019 memenangkan Jokowi. Pemilihan Risma disandingkan dengan Khofifah sebenarnya atas pertimbangan politis. “Jika menang, posisi Khofifah hanya bertahan sampai setahun saja. Setelah itu dia diganti Risma,” terang sumber.

Masih kata sumber, sejatinya makom khofifah bukan kepala daerah. Dia makomnya menteri. Tapi karena memiliki elektabilitas tinggi, baik presiden maupun elite partai memanfaatkannya untuk kepentingan Pilpres 2019. Mau tak mau Khofifah kesannya dipaksakan untuk turun. Setelah pemerintahan berjalan satu tahun, dia akan kembali ditarik ke posisi kabinet.

“Ada kabar dia (Khofifah) sudah dipersiapkan untuk posisi Mendagri setelah menjabat gubernur Jatim. Posisi dia nanti akan diganti Risma. Dengan begini PDIP akan menguasai Jawa Timur. Dan, koalisi besar sudah sepakat,” tegas sumber.

Bagaimana dengan Gus Ipul? Skenario ketiga PDIP tetap berjalan. Sumber menyebut Gus Ipul nanti diduetkan dengan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Di sinilah peran PDIP bermain di dua kaki.

Duet Gus Ipul-Anas dianggap serasi dan kemungkinan bisa memenangkan pertarungan Pilgub Jatim. Apalagi PDIP tidak mau menyia-nyiakan potensi yang dimiliki Anas. Bagi PDIP, Anas dianggap sebagai seorang konseptor, programer, dan eksekutor yang brilian. Karena bisa menjadikan Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang memiliki kekuatan di sektor pariwisata dunia.

Pertimbangan lain, Anas bisa menjadi pendamping yang mumpuni yang tidak dipunyai Gus Ipul terutama dalam memberdayakan pendapatan asli daerah (PAD) di Jawa Timur. Namun tidak seperti skenario Khofifah-Risma, kemenangan Gus Ipul-Anas (andai menang) tidak akan mengubah posisi Cagub-Cawagub. PDIP tetap berharap banyak dari dua pasangan ini untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here