Carut-Marut Lembaga Pemasyarakatan (1)

Membangun Kerajaan Bisnis di Penjara

0
73
Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Nusantara.news, Jakarta – Apa yang membedakan benteng dan penjara? Benteng adalah lokasi, dinding besar, wilayah tinggi, dan pusat komando. Fungsinya untuk perlindungan, menahan dari serangan dari luar. Dibangun agar orang tidak masuk. Sementara penjara juga tembok besar, tinggi dan pusat komando. Dibangun agar orang tidak keluar.

Sayangnya, penjara di Indonesia sudah berubah fungsi. Tidak lagi menahan orang untuk tidak keluar, tapi sebaliknya para penghuni bebas keluar masuk. Para penghuni yang disebut narapidana (napi) bebas melakukan apa saja, dengan syarat, ada uang. Ya, di dalam tahanan uang ‘berbicara’.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang seharusnya menjadi tempat penyesalan atas perbuatan tercela di masa lalu, justru telah menjadi rumah yang nyaman bagi para napi. Sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) malah sibuk membangun kerajaan bisnis.

Tidak hanya napi, para sipir penjara juga demikian. Menjadikan kerajaan lapas sebagai bisnis untuk mengeruk keuntungan. Berbagai pungli berseliweran. WBP kaya bisa bahagia, sementara WBP dhuafa bisa mati tak berdaya.

Mau tahu mengapa baru-baru ini banyak tahanan kabur dari Rumah Tahanan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau. Penyebabnya, over-kapasitas alias kelebihan beban penghuni di sana. Wajar saja kelebihan, sebab satu kamar hanya ditempati oleh WBP kaya. Sedangkan WBP dhuafa kelas maling ayam harus tidur saling berhimpitan. Itu sebenarnya sindiran bagi pemerintah. Sayangnya, yang disindir acuh tak acuh.

Banyak pengakuan mantan napi yang sudah menghirup udara bebas mengisahkan kehidupannya semasa di dalam tahanan. Di salah satu lapas berpenghuni ribuan orang, rata-rata lapas diakui bukan tempat mengerikan. Bagi napi yang cerdas, mereka hidup di Lapas bisa-bisa bergelimang harta dan menjadi pebisnis. Sebab uang adalah raja.

Ada banyak bisnis yang berjalan di lapas. Sudah pasti mereka yang berbisnis bukanlah WBP ecek-ecek. Mereka berbagi peran dan kedudukan. Setiap jabatan yang mau diduduki, semuanya dibeli dengan “kejelasan”. Itu istilah di dalam lapas bagi orang yang memiliki uang.

Yang kaya tentu bisa menyewa kamar, bahkan bisa dengan bebas memasukkan wanita untuk diajak indehoi. Modus yang digunakan tergolong rapi dan terstruktur. Tak perlu menunggu lama, napi menemui perempuan yang sudah ia pesan dan mengajak masuk ke kamar. Di situlah terjadi transaksi antara klien dengan PSK. Pembayaran sewa kamar pun langsung diberikan pada seorang sipir. Setelah transaksi pembayaran kamar selesai, sang napi menggandeng perempuannya masuk kamar yang ternyata bukan kamar sembarangan. Di situ fasilitas tersaji. Mulai AC, televisi, hingga springbed. Rata-rata penghuninya adalah koruptor dan bandar narkoba.

Ya, di dalam lapas peredaran narkoba berjalan sangat terkoordinir dengan baik. Seorang napi yang diisolasi pun masih bisa berkoordinasi dengan pihak luar. Narkoba dengan mudah diselundupkan dari luar masuk ke dalam lapas. Seperti kasus napi di Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah bernama Aseng yang mengendalikan peredaran 1,2 juta butir narkoba jenis ekstasi dari Belanda. Peredaran pil haram tersebut berhasil dibongkar polisi dengan menangkap seorang pria bernama Liu Kit Cung alias Acung di Jalan Raya Kali Baru, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Tentunya keberhasilan napi mengendalikan barang haram dari balik jeruji tidak dilakukan seorang diri. Mereka butuh bantuan sipir. Dan, imbalannya juga tidak murah.

Tidak hanya itu, penghuni lapas bebas berkeliaran menghirup udara di luar. Mau bersenang-senang di luar, terserah. Mau melancong ke Bali seperti Gayus Tambunan juga bebas. Tapi ketika waktu yang sudah disepakati habis, mereka harus kembali ke ‘kandangnya’.

Kasus terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kongkalikong antara pengelola penjara dan narapidana Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/7/2018). Rumor selama ini menyebutkan banyak terjadi penyalahgunaan wewenang di lapas bisa terkonfirmasi dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein. Selain Wahid, tim penindakan KPK juga mengamankan terpidana kasus korupsi proyek satelit monitoring di Bakamla, Fahmi Darmawansyah. Termasuk istrinya, artis Inneke Koesherawati. Selain itu ada Hendri (sopir), Andri (Napi Tipikor tamping Fahmmi), dan Dian Anggraini.

“Menurut penyelidik dan penyidik yang ikut serta dalam operasi itu, ada jual beli kamar dan jual beli izin,” kata anggota KPK Laode Muhammad Syarif.

Jual beli izin, lanjutnya, membuat narapidana bisa bebas keluar dan masuk lapas. Selain itu, masa kunjungan pun bisa lebih lama. Ada pula pemberlakuan khusus soal kamar, misalnya tambahan fasilitas tertentu dalam kamar narapidana tertentu. Fasilitas tambahan itu antara lain ada AC, televisi, dan kulkas. Untuk mendapatkan fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin, napi harus merogoh kocek Rp 200 juta sampai Rp 500 juta. Kalapas Wahid bahkan diduga menerima suap berupa uang dan dua mobil dalam jabatannya sebagai Kalapas Sukamiskin sejak Maret 2018.

Yang jelas sewa sel ini ada masanya, apakah mengontrak setahun dua tahun, tentunya patut dipertanyakan apakah bayar cukup sekali selama dia menjadi penghuni lapas itu atau per tahun, atau per bulan. Nan luar biasanya lagi, koruptor di Lapas Sukamiskin masih bisa menyimpan uang baik dalam bentuk rupiah maupun dolar AS.

Ada temuan mengejutkan ketika KPK menyegel sel di Lapas Sukamiskin. KPK tidak menemukan napi koruptor Fuad Amin dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di selnya. Saat itu pihak Kemenkum HAM yang dikonfirmasi terkait ‘hilangnya’ Fuad dan Wawan beralasan dua napi itu sedang sakit. Karena kedua napi tidak di lokasi, maka KPK menyegel kedua sel usai OTT. KPK mengingatkan segel di dua sel tersebut tidak boleh dirusak atau akan ada sanksi hukum bagi perusak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here