Membangun Sistem Antikorupsi

0
235

PEMBERANTASAN tindak pidana korupsi di Indonesia, dikatakan Presiden Joko Widodo, sebagai salah satu yang paling aktif di dunia. Buktinya, KPK seolah tak henti-henti membongkar kasus korupsi. Tapi kendati menghargai prestasi KPK melakukan penegakan hukum, Presiden tetap saja menyatakan keheranannya. “Sebab, dari waktu ke waktu pejabat yang ditangkap dan dipenjara karena kasus korupsi masih terus ada,” ujar Presiden saat membuka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN di Jakarta, Senin (11/12).

Dalam kesempatan itu Presiden mengatakan, tidak bisa lagi menunda pembenahan sistem pemerintahan, sistem pelayanan, dan sistem administrasi, termasuk pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. Salah satu strategi pencegahan korupsi yang ditekankan Presiden adalah deregulasi.

Kita sependapat dengan pernyataan Kepala Negara. Sistem pemerintahan yang mampu secara efektif mencegah korupsi perlu dibangun. Sudah banyak pendapat para ahli yang menyatakan bahwa sistem pengelolaan negara kita sangat kondusif bagi korupsi. Dulu, dalam pemerintahan sentralistik di era Orde Baru, titik-titik korupsi juga tersentralisasi.

Kini, di era reformasi, yang sistemnya dibangun dengan semangat antitesis yang membabi-buta terhadap sentralisasi kekuasaan ala Orde Baru, setiap cabang-cabang kekuasaan negara mempunyai kekuasaan yang besar. Sebenarnya, pembagian kekuasaan itu,  baik dalam arti pembagian atau pemisahan, bertujuan membatasi kekuasaan agar  tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Tetapi, kenyataannya, yang terjadi justru penguatan kekuasaan di masing-masing cabang itu, baik yang dipisahkan secara vertikal (pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah) maupun horizontal (eksekutif, legislatif dan yudikatif).

Praktek pemerintahan yang di masa Orde Baru ditandai dengan executive heavy, kini tidak hanya menjadi legislative heavy, namun juga menjadikan semua cabang kekuasaan negara horizontal dan vertikal itu seperti “negara dalam negara”.

Lihat saja, eksekutif tidak bisa dijatuhkan parlemen –memang masih ada jalan konstitusionalnya, tetapi sungguh berliku dan amat panjang. Legislatif, seperti yang tercermin dari perangai DPR dan DPRD sekarang, menjadi lembaga yang mustahil dikontrol. Yudikatif, yang oleh UU disebut sebagai kekuasaan yang merdeka, lebih-lebih lagi tak bisa dicampuri. Demikian pula dengan pemerintah daerah, yang dalam praktek sehari-hari tak ubahnya bagai maharaja di wilayahnya.

Padahal kita tahu kekuasaan absolut di masing-masing lembaga itu, sesuai rumus Lord Acton, pasti melahirkan perilaku koruptif yang tak terkira pula.

Artinya, jika berbicara membangun sistem yang imun terhadap korupsi, mulailah bicara dari hulu ini. Oleh sebab itu, tekad Presiden membangun sistem pemerintahan yang tidak koruptif, harus berjalan secara simultan dengan membangun sistem legislatif dan yudikatif yang antikorupsi.

Presiden memang hanya bisa membangun sistem pemerintahan. Sebab, pembagian kekuasaan tadi, membatasi kewenangan presiden hanya sebatas itu. Untuk mengubah sistem semua cabang kekuasaan itu, harusnya negara yang berbuat. Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara semestinya menginisiasi perubahan tersebut. Dalam konteks itu, mesti ada pemahaman yang progresif terhadap kedudukan presiden, bahwa presiden tidak hanya memimpin jalannya pemerintahan negara tetapi juga memimpin perubahan dalam negara. Sebab, presiden adalah orang pertama dalam negara.

Setelah sistem terbentuk, dan benar-benar sudah terimunisasi dari infeksi kuman korupsi, barulah penegakan hukum dilakukan sebagai upaya terakhir. Di titik ini pun, yudikatif yang sudah kebal dari penyakit judicial corruption itu, harus berjalan dalam irama yang sama. Sebab, perlu diingat, pembentukan pengadilan tipikor di setiap ibukota kabupaten/kota di seluruh Indonesia berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 itu berada dalam semangat pemberantasan korupsi.

Tidak ada lagi tempat bagi kebiasaan menjatuhkan vonis minimal bagi terpidana korupsi. Selama ini, vonis korupsi memang menyesakkan nafas publik. Sebab, berdasarkan penelitian ICW, sepanjang 2016, vonis rata-rata pengadilan tipikor hanya 26 bulan. Itu disimpulkan dari 573 putusan kasus korupsi yang dikeluarkan pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi.

Tanpa bermaksud mendikte hakim yang mempunyai kekuasaan yang merdeka, harus dikatakan vonis minimalis pengadilan tipikor itu kurang menunjukkan semangat pemberantasan korupsi.

Nah, kalau benar hendak membangun sistem yang antikorupsi, berpikirlah secara komprehensif. Dan lakukan perubahan secara menyeluruh pula.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here