Membantah The Economist soal Prediksi Jokowi Menang

0
200

Nusantara.news, Jakarta – The Economist Intelligence Unit, salah satu unit dari majalah The Economist memprediksi bahwa calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019. Sebab, menurut analis The Economist Intelligence Unit Anwita Basu, salah satu faktornya karena banyaknya dukungan dari partai dan legislator yang ada di baliknya. Benarkah?

Laporan The Economist itu tampaknya sembrono dan tak paham karakteristik kontestasi politik di Indonesia. Analisis tersebut bertolak belakang dengan apa yang terjadi. Berkaca pada fakta empiris, bukankah saat Pilpres 2004, pasangan SBY-Jusuf Kalla (JK) yang didukung partai gurem sanggup mengalahkan raksasa politik Megawati-Hasyim Muzadi yang didukung partai-partai kakap?

Juga pada 2014, saat Jokowi-JK yang hanya diusung dua partai baru (Nasdem, Hanura) plus PDIP serta sosok Jokowi yang masih dianggap amatiran kala itu, tetapi mampu membalikkan keadaan dengan menaklukan pasangan Prabowo-Hatta yang dimajukan koalisi besar.

Di Pilgub DKI 2017 pun demikian. Bukankah pasangan Ahok-Djarot yang didukung koalisi gemuk dan digadang-gadang menang oleh sejumlah kalangan akhirnya harus mengakui kekalahan dari Anies-Sandi yang tak diunggulkan sebelumnya?

Mengapa begitu? Sebab, dalam beberapa kali pilpres dan pilkada, kecenderungan preferensi pilihan publik terhadap kandidat lebih pada ketokohannya, tanpa melihat latar belakang dan seberapa banyak partai yang mendukung. Di tengah runtuhnya kepercayaan publik terhadap partai, para pemilih di Indonesia saat ini umumnya lebih berdaulat dalam menentukan calon presiden dan calon legislatornya (caleg) tanpa menginduk pada sikap politik partai.

Di samping itu, dalam konteks Pilpres 2019, ketika ketokohan Jokowi kini meredup dibanding 2014 serta elektabilitasnya yang terus merosot menurut beberapa lembaga survei, dapat disimpulkan prediksi The Economist itu masih dangkal. Terlebih dengan mengatakan kemenangan Jokowi ditentukan caleg, analisis The Economist keliru. Dalam Pemilu yang diadakan serentak, justru para caleg yang berharap efek ekor jas (coat-tail effect) dari capres. Setiap partai berlomba-lomba mengidentikkan diri dengan figur capres. Maka tidak heran jika di pinggir jalan tol atau perempatan jalan Ibu Kota sering kita jumpai baliho atau spanduk besar yang menunjukkan wajah caleg partai disandingkan dengan capres tertentu.

The Economist  lupa bahwa faktor kemenangan capres juga sangat ditentukan oleh miltansi para pendukungnya atau relawan di lapangan, bukan melulu pada partai. Kecenderunganya malah sebaliknya, partai politik di Indonesia akhir-akhir ini malas bekerja dan tak punya mesin politik yang kuat, kecuali PKS dan PDIP. Lalu jika bicara tentang militansi, menurut surevi Litbang Kompas dan LSI, relawan kubu 02 jauh lebih militan dibanding kubu 01. Salah satu ukurannya: partisipasi, kreativitas gerakan, penguasaan opini publik, juga jumlah massa pendukung Prabowo Sandi yang kian melimpah dalam setiap kampanye.

Majalah The Economist, 06 April 2019

The Economist juga memprediksi Jokowi akan memastikan kelanjutan reformasi iklim usaha pada lima tahun kedua pemerintahannya, meski diperkirakan tidak berubah drastis. Sebaliknya, jika Prabowo Subianto menang dalam pemilihan ini, diperkirakan bakal memberikan tantangan bagi para pebisnis asing yang bakal menanamkan investasinya. Bahkan, kondisi stabilitas fiskal diprediksi bakal terancam dengan kebijakan Prabowo yang menyatakan bakal memotong pajak.

Terkait hal ini, paket-paket kebijakan sebagai bagian dari reformasi yang dilakukan Jokowi dalam kadar tertentu memang bagus secara konsep. Tetapi jika analis The Economic jeli, di tataran implementasinya belum tentu dengan mudah dijalankan seperti yang direncanakan. Apalagi janji-janji Jokowi pada Pemilu 2014 yang berdimensi ekonomi banyak memiliki catatan buruk. Contohnya: stop impor pangan, tak menaikan harga BBM, pertumbuhan ekonomi 7% per tahun, hingga menolak utang luar negeri, tetapi realitanya sebaliknya.

Inilah bukti kegagalan para pengamat politik di luar negeri dalam memahami politik di Indonesia. Mereka masih memperlakukan analisis terhadap partai politik din Indonesia sama dengan di luar negeri yang dikelola secara modern dan profesional. Di Indonesia, partai politik masih terjangkit patron-klien (kawula-gusti dan feodal), transaksional, dan mengalami disfungsi yang luar biasa. Partai tak menjadi mesin pembibitan dan penempatan calon pemimpin, namun serupa tukang stempel dan loket jual beli kuasa. Sebab itu, dukungan partai seringkali berbeda dengan aspirasi kader dan akar rumput.

Dalam konteks The Economist, laporan dari analis atau wartawan asing terhadap Pemilu di Indonesia jelas hanya melihat dari permukaan dan tak menguasai persoalan. Hal ini berbeda dengan para ilmuwan Barat klasik (indonesianis) yang memang tinggal dan berinteraksi lama untuk mengkaji Indonesia sehingga kredibiltas karyanya dangat teruji.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here