Memberantas Terorisme, Ajang Pembuktian TNI

0
146

PELIBATAN TNI dalam pemberantasan terorisme tinggal menunggu waktu. Secara faktual, ancaman teror saat ini memang luar biasa. Rentetan aksi dalam waktu sepekan di Mako Brimob, Surabaya, Tanjung Balai, Pekanbaru sudah memperlihatkan tajamnya spektrum ancaman tersebut.

Selain aksi beruntun di berbagai kota itu, banyak faktor yang menunjukkan besarnya ancaman tersebut. Ikut sertanya seluruh anggota keluarga (ayah, ibu dan anak) sebagai pelaku teror di Surabaya, mengindikasikan radikalisme dan militansi teroris yang sangat luar biasa. Kembalinya 500-an veteran ISIS ke Indonesia juga ancaman yang tak main-main. Jika mereka –katakanlah, separuhnya saja— mempunyai militansi seperti dua keluarga teroris di Surabaya kemarin, maka jelas tergambar bahayanya bagi keamanan negara dan masyarakat.

Belum lagi bahan peledak yang digunakan dalam bom Surabaya teridentifikasi sebagai TATP (triacetone triperoxide). TATP, atau juga disebut TCAP (tri-cyclo acetone peroxide) adalah bahan peledak berkekuatan tinggi yang sering digunakan kelompok ISIS di Suriah dan Irak. TATP adalah jenis bahan peledak yang mudah diracik sendiri dengan bahan-bahan yang diperjualbelikan secara bebas. Jadi, para teroris tidak perlu lagi menggunakan bahan peledak organik, seperti seperti Tetryl, PETN (Pentaerythritol Tetranitrate), TNT  dan RDX (Royal Demolition Explosive), yang susah diperoleh karena harus diselundupkan dari luar negeri. Akumulasi berbagai faktor itu jelas membuat ancaman teror bagai di depan mata.

Kapolri Tito Karnavian sudah meminta Panglima TNI Hadi Tjahjanto untuk ikut melakukan operasi bersama penangkapan teroris setelah terjadi tiga ledakan bom di Surabaya. Dan Panglima memenuhi permintaan tersebut.

Kesepakatan politik atas pelibatan TNI itu sudah tercapai. Presiden Joko Widodo sudah memberikan persetujuan. Presiden merestui pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk ikut menanggulangi terorisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mendukung diaktifkannya kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI.

DPR pun sudah memberikan sinyal persetujuan. Menurut Menkopolhukam Wiranto, DPR telah sepakat untuk segera mengesahkan rancangan revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Salah satu poin penting yang menjadi kesepakatan antara DPR dan pemerintah adalah TNI dibolehkan terlibat dalam pemberantasan terorisme.

Polri sendiri memang sudah lama bergerak dalam pemberantasan terorisme. Tetapi tanpa bermaksud mengecilkan pencapaian Polri, harus diakui medan tugas tersebut sangat berat. Indonesia, dengan wilayah amat luas ini, sudah bisa dikatakan termasuk kategori negara rawan teror di Asia Tenggara.  Apalagi kuatnya aspek internasionalisasi teror ini jelas sulit tak terjangkau oleh kewenangan Polri yang hanya menangani keamanan dalam negeri.

Jadi, dengan ada spektrum ancaman terorisme yang faktual dan luas, ada permintaan dari Polri, ada dukungan DPR, keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme ini memang tingggal menunggu perintah.

Dalam prakteknya nanti, kita percaya, TNI sudah sangat paham tentang posisinya sebagai kekuatan yang berada di Bawah Kendali Operasi (BKO) Polri. Kekhawatiran sejumlah pihak bahwa TNI akan menjadi superior dan mendominasi, kita berbaik sangka saja, itu tidak akan terjadi.

Secara teknis pasti TNI sangat mampu. TNI punya Satuan Penanggulangan Teror 81 (Satgultor 81) Kopassus TNI-AD, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka Korps Marinir), Komando Pasukan Katak TNI-AL, dan Detasemen Bravo 90 Paskhas TNI-AU. Semua kesatuan itu tidak perlu diragukan kemampuannya. Itulah yang nanti akan memperkuat Densus 88/Antiteror atau BNPT. Gabungan semua kesatuan ini jelas merupakan kekuatan yang dahsyat.

Satu-satunya yang harus dibuktikan TNI adalah pencapaian target: Apakah terorisme benar-benar –sesuai perintah Presiden Joko Widodo—dapat diberantas sampai ke akar-akarnya.

Titik krusialnya ada di sini. TNI secara psikologis berada dalam kondisi  point of no return. Harapan publik terhadap keberhasilan sangat tinggi. Sebagai tentara rakyat, TNI pasti berusaha memenuhi harapan itu. Apalagi pelibatan TNI ini diawali pula pro-kontra sejak lama. Kondisi mental “harus berhasil” bisa melemahkan kontrol diri prajurit  TNI untuk tetap konsisten bertindak dalam BKO Polri atau BNPT.

Semua pihak yang terlibat dalam pemberantasan terorisme ini harus bertolak dari semangat bahwa memerangi terorisme adalah pekerjaan bersama. Ini bukan pekerjaan satu dua pihak saja. Untuk itu, yang satu tak perlu merasa didahului oleh yang lain. Karena di sini bukan bicara kompetisi. Tetapi, kalau mental seperti itu masih kuat, ya siap-siaplah menerima teror baru.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here