Membiarkan Aksi Ahoker Langgar Ketentuan, Polri Masuk Wilayah Politik

1
449
Aksi unjukrasa Ahokers yang menuntut Ahok dibebaskan.

Nusantara.news, JAKARTA – Aparat kepolisian membiarkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan pendukung terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Selain melanggar jam unjuk rasa, polisi juga membiarkan Ahoker melakukan unjuk rasa pada hari besar nasional, yakni Hari Raya Waisak yang jatuh tanggal 11 Mei 2017. Pembiaran itu berbeda ketika polisi menghadapi aksi yang menentang Ahok.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir menilai aparat kepolisian sudah masuk dalam ranah politik.

“Aparat kepolisian sudah menyimpang jauh dari tugas pokoknya dan masuk dalam ranah politik. Polisi kok biarkan aksi illegal di depan mata,” jelas Muzakir saat dihubungi Nusantara.news, Jumat (12/5).

Dia menilai, sikap aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa terkait kasus penodaan agama mencapai anti-klimaks saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara memvonis Ahok 2 tahun penjara.

Sebab, sebelumnya polisi sangat represif membubarkan aksi massa yang menuntut Ahok dihukum, kini berbalik drastis dengan bersikap sangat lunak membiarkan Ahokers berunjuk rasa dengan melanggar aturan.

“Ini kan aneh dan terjadi anti-klimaks terkait sikap polisi. Kalau sebelumnya sangat represif, seketika jadi sangat lunak dan membiarkan pelanggaran terjadi. Tidak ada sanksi tegas terhadap pengunjuk rasa yang jelas-jelas melanggar hukum. Jangan sampai muncul kecurigaan sikap polisi itu karena ada kepentingan penguasa, taipan atau kelompok lain di belakangnya,” katanya.

Namun, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, menyatakan, alasan polisi untuk tidak membubarkan secara paksa aksi Ahokers meski di luar ketentuan yang diatur, karena ada perbedaan konteks unjuk rasa antara pro dan kontra Ahok.

“Ini diskresi yang memang harus dikedepankan,” kata Argo.

Karena adanya perbedaan tujuan dan konteks bergeraknya massa yang berbeda antara Ahokers dan aksi yang menuntut Ahok ditahan, maka tentu penanganannya pun berbeda.

Namun, Muzakir berpendapat sebagai penegak hukum, aparat kepolisian seharusnya bersikap adil dalam menangani aksi unjuk rasa.

Prinsip equality before the law (persamaan di depan hukum dan persamaan perlakuan hukum terhadap siapa pun) sudah ditinggalkan aparat kepolisian.

Selain mencoreng wajah penegakan hukum, sikap itu juga menunjukkan polisi sudah tidak profesional. Karena itu, disarankan kepada Komisi Kepolisian (Kompolnas) untuk mengagendakan mengevaluasi masalah tersebut.

Selain itu, DPR RI juga harus menjalankan tugas pengawasan atau kontrolnya dengan meminta penjelasan kepada Kapolri. “Kompolnas harus evaluasi itu. Demikian juga Komisi III DPR harus meminta penjelasan Kapolri. Jika tidak, dikhawatirkan aksi ini liar dan bisa menyebabkan benturan antara pro dan kontra Ahok yang merasa diperlakukan tidak adil saat berunjuk rasa,” pungkasnya.

Seperti diketahui, para pendukung Ahok yang biasa disebut Ahokers melakukan aksi pasca majelis hakim PN Jakarta Utara memvonis Ahok 2 tahun penjara pada Selasa (9/5) kemarin. Para Ahokers yang menolak putusan itu terus melakukan unjuk rasa.

Awalnya, Ahokers berunjuk rasa di depan Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan) di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan yang jadi lokasi persidangan. Mereka berorasi sambil mengawasi sidang pembacaan vonis Ahok.

Setelah Ahok digiring ke Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur,  aksi Ahokers pindah ke sana dan berlangsung hingga malam sekitar pukul 22.00 WIB. Mereka berorasi sambil mendorong pagar Rutan Cipinang hingga nyaris rubuh. Namun, aparat kepolisian hanya mendiamkan.

Karena alasan keamanan, Ahok dipindahkan ke Rutan Brimob, Kelapa Dua, Cimanggis, Depok. Mengetahui Ahok dipindahkan, para Ahokers pun pindah lokasi unjuk rasa ke rutan tersebut.

Tak sampai disitu, mulai Rabu (10/5) hingga Kamis (11/5) dini hari, para Ahokers lainnya menduduki halaman Gedung Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta di Jl, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Para Ahokers menyandera sejumlah pegawai PT DKI Jakarta selama beberapa jam.  Aksi itu sempat diwarnai kericuhan saat aparat kepolisian akan mengevakuasi para pegawai ke luar kantor.

Saat yang sama, Ahokers lainnya yang masih bertahan di depan Mako Brimob meminta pemerintah membebaskan Ahok dari tahanan.

Mereka meneriakkan yel-yel agar Ahok dibebaskan, sambil memanjatkan doa dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan.

“Bebas, bebas, bebaskan Ahok, bebaskan Ahok sekarang juga,” teriak pengunjuk rasa sembari mengacungkan spanduk dan selebaran.

Namun, aparat kepolisian yang sebelumnya terkesan represif terhadap aksi massa yang menuntut Ahok ditahan, kini bersikap sebaliknya. Aparat membiarkan aksi anarkis dan melanggar aturan berlangsung di depan mata.

Aksi Ahoker hari Kamis (11/5) bertepatan dengan perayaan Waisak atau Hari Raya Agama Budha. Ini telak-telak melangar ketentuan yang berlaku.

Sebab, dalam Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sesuai pasal 6 Ayat (2) huruf (b) secara tegas melarang warga negara melakukan unjuk rasa atau demonstrasi di saat Hari Besar Nasional.

Dalam peraturan Kapolri No 9 Tahun 2008 pasal 11 juga disebutkan demonstrasi dilarang dilakukan pada waktu hari besar nasional yaitu Tahun Baru, Hari Raya Nyepi, Hari Wafatnya Isa Almasih, Isra’ Mi’raj, Kenaikan Isa Almasih, Hari Raya Waisak, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Maulid Nabi, 1 Muharram, Hari Natal, dan 17 Agustus.

Dalam Pasal 6 Nomor 2 Peraturan Kapolri tersebut juga menyebutkan bahwa, aksi unjuk rasa dibatasi hingga pukul 18.00. Jika ketentuan itu dilanggar, maka polisi bisa membubarkan paksa aksi yang sedang berlangsung, seperti yang diterapkan pada aksi-aksi massa yang menuntut Ahok diadili. []

 

1 KOMENTAR

  1. ah biarlah..suka2 polisi aja,nanti juga akan ada balasannya yg lebih pedih dan sakit ruar biasa dari Allah SWT

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here