Membongkar Kebiadaban 13 Kartel Bawang Putih

1
1147
Tim Satgas Pangan Polri saat membongkar gudang penyimpanan bawang putih impor yang diselundupkan dari Cina dan menyita 11,62 ton dari total 581 ton yang sudah dijual. Gudang itu milik Usaha Dagang Anton & UD Bumi di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur.

Nusantara.news, Jakarta – Keberadaan kartel bawang putih dianggap meresahkan. Berdalih mengendalikan harga pangan, tetapi yang ada justru malah memainkan harga di pasaran untuk mengeruk keuntungan segelintir kelompok. Karena itu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian harus berani membongkar kebiadaban ke-13 importir bawang putih.

Bahkan Komisi III DPR mendesak pemerintah untuk membubarkan kartel bawang putih yang dilakukan oleh 13 perusahaan dan menjerat pidana dengan pasal berlapis terhadap penyelundupan bawang putih.

Dampak dari perbuatan kartel-kartel itu, menyebabkan harga bawang putih tetap bertahan kisaran Rp40 ribu hingga Rp90 ribu sekilogram di pasar dengan mengeluarkan bertahap barang hortikultura impor itu di Jabodetabek.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional menunjukkan harga rata-rata bawang putih ukuran sedang pada 10 April 2018 mencapai Rp35.050 per kilogram (kg). Sedangkan harga bawang putih di Jakarta terpantau sebesar Rp50 ribu per kg bahkan sempat mencapai Rp61.250 per kg pada 4 April 2018.

Modus-modus yang digunakan kartel bawang putih biasanya dengan cara mempertahankan harga pada kisaran Rp50.000 hingga Rp90.000 per kg di banyak daerah. Kemudian mereka melepas bawang putih impor ke pasaran secara bertahap.

Akibat sistem kuota impor yang dijalankan pemerintah itu, pada pedagang pangan grosir di Pasar Induk Kramatjati mengeluh pasokan bawang putih di pasar menjadi langka. Para pedagang pun mengaku telah mencari tahu penyebab sulitnya memperoleh  pasokan dari pelaku usaha. Dari informasi, sejumlah importir beralasan kesulitan mengirim barang karena terganjal sistem pengurusan bea cukai serta lamanya waktu pada saat uji laboratorium di bagian karantina. Padahal itu hanya satu modus importir untuk mempertahankan harga.

Di Pasar Induk Kemang Bogor, kelangkaan bawang putih juga terjadi. Bahkan suplai bawang putih berkurang signifikan. Seperti pasokan pada Januari 2018 sebanyak 4 kontainer yang berisikan 1.500 bal dengan jumlah 20 kilogram (kg) per bal. Padahal sebanyak 30 ribu kg atau 30 ton bawang putih biasa didapatkan setiap bulan.

Jumlahnya yang langka menyebabkan harga bawang putih yang dijual oleh importir ke pedagang juga sangat tinggi yakni mencapai Rp21 ribu hingga Rp22 ribu per kg. Padahal, pada Januari, harganya masih berada di bawah Rp20 ribu per kg. Sedangkan pedagang di Pasar Induk, tidak bisa menjual dengan harga tinggi atau maksimal Rp22 ribu per kg.

Para pedagang menyebut kelangkaan hingga naiknya harga bawang putih memang disebabkan oleh ulah para kartel. Para kelompok importir yang memainkan harga bawang putih diketuai oleh seseorang berinisial “P”.

Sebelumnya tim Satgas Pangan Polri berhasil membongkar gudang penyimpanan bawang putih selundupan asal Cina. Gudang itu milik Usaha Dagang Anton & UD Bumi di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur. Kini telah disegel setelah ketahuan menyelundupkan bawang putih dari Cina dengan menyita 11,62 ton dari total 581 ton sudah dijual.

Polri menemukan PT Citra Gemini Mulya sebagai cap pengimpor tidak termasuk ke-13 penerima Surat Persetujuan Impor (SPI) Kemendag, yang tidak dilengkapi dokumen resmi alias penyelundup. Di situ diamankan sebanyak 29 ton setara 29 ribu kg atau 1.450 sak bawang putih.

Seperti diketahui, tahun 2018 Kementerian Perdagangan memberikan SPI kepada 13 perusahaan untuk komoditi bawang putih dari 50 perusahaan yang mengajukan permohonan. Ke-13 perusahaan pemegang SPI hanya mendapat jatah kuota impor sebanyak 125.984 ton bawang putih.

Dengan rincian yakni PT Anugerah Makmur Sentosa mendapat 609 ton bawang putih, Bumi Citra Bersama 4.785 ton, Exindokarsa Agung 4.800 ton, Fermase Inti Mulia 3.990 ton, Haniori 2.900 ton, Maju Jaya Niagatama 2.900 ton, Maju Makmur Jaya Kurnia 17.000 ton, Pertani 30.000 ton, Revi Makmur Sentosa 23.000 ton, Setia Maju Sejahtera Abadi 5.000 ton, Sumber Alam Jaya Perkasa 16.000 ton, dan Tunas Sumber Rejeki 5.000 ton.

Sedangkan nama PT Citra Gemini Mulya yang gudangnya digerebek di Pasar Induk Kramatjati tidak termasuk dalam 13 daftar nama tersebut.

Namun bukan berarti ke-13 perusahaan selaku importir tidak bermain dalam pengendalian harga. Dikatakan anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan, ke-13 importir juga berperan dalam melakukan kartel bawang putih. Diduga kuat, 13 perusahaan ini mendapatkan proteksi perlindungan dari negara dengan berlindung menggunakan surat SPI yang meraka peroleh sehingga mampu mengkondisikan harga di pasaran. Kondisi inilah yang membuat masyarakat resah dengan ulah ke-13 kartel penerima SPI itu.

“Sangat diduga (13 perusahaan) sudah melakukan kartel bawang putih. Apalagi Polri juga sudah menyegel gudang Usaha Dagang Anton & UD Bumi di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, setelah ketahuan menyelundupkan bawang putih dari Cina,” ujar Arteria Dahlan di Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Karena itu pihaknya mendesak Polri agar melakukan penegakan hukum dengan mengenakan kartel dengan Undang-Undang (UU) subversib karena membuat barang langka terus memainkan harga dan semua yang terlibat harus dihukum seberat-beratnya baik pemerintahan, pengusaha dan aparat penegak hukum yang ikut bermain karna mereka bermain di atas kepentingan umat. Terhadap kartel dan penyelundup bawang putih, bisa dikenakan pasal berlapis UU No.13/2010, UU No.16/1992, UU No.8/1999 dan UU No.7/2014.

Lagi-lagi kesalahan Kemendag 

Selama ini pengawasan Kemendag, Bea Cukai, Polres Pelabuhan dan Satgas Pangan selalu dipertanyakan. Sebab, penyelundupan bawang putih dari Cina berhasil lolos dan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok dengan jumlah yang fantastik dan sebagian besar atau 2/3 sebanyak 11,62 ton atau 581 ton sudah dijual ke pasaran.

Padahal harga bawang putih di Cina bila dihitung senilai modalnya 500 dolar AS atau Rp 8.500/kg ditambah transportasi Rp 1.000 sampai gudang di Indonesia maka harga normalnya Rp10 ribu/kg, sedangkan harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan Rp 25 ribu/Kg atau untung Rp 15 ribu/kg. Namun kenyataannya di lapangan dijual oleh pedagang Rp 40 ribu sampai Rp 90 ribu.

Dengan menjual Rp25 ribu/kg atau keuntungan Rp 15 ribu saja bila dikalikan dengan jumlah kouta impor bawang putih tahun 2018 sebanyak 125.984 ton importir sudah untung 3,75 triliun. Apalagi dengan menjual Rp 40 ribu sampai Rp 90 ribu per kg maka keuntungannya mencapai Rp 10 triliun.

“Ini namanya bisnis menghisap. Importir mengkondisikan rakyat yang jelas-jelas komoditi ini merupakan kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dihindarkan sebagai bumbu masak,” kata Arteria.

Yang menjadi pertanyaan, sesuai dengan rekomondasi dari Kementerian Pertanian, untuk 2018 kebutuhan bawang putih di masyarakat 400-500 ribu ton per tahun tapi oleh Kemendag hanya sepertiganya 125.984 ton yang disetujui diimpor oleh 13 perusahaan penerima SPI tersebut.

“Ada apa ini? Jelas kami mencurigai ada permainan kenapa hanya 13 perusahaan dari 50 perusahaan yang direkomondasikan Kementan. Siapa 13 perusahaan ini dan saya minta agar 13 perusahaan itu diaudit, apakah sudah memenuhi persyaratan sebelumnya, apakah kewajiban-keajiban sudah dipenuhi, apakah perusahaan lain tidak bisa seperti dia, sehingga yang diberikan hanya 13 perusahaan,” desaknya.

Hasil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017 yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengkritisi kebijakan impor yang dikeluarkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Ada sembilan kebijakan impor yang dikritisi BPK dalam IHPS II taun 2017, yang dinilai menyimpang dari pengelolaan tata niaga impor pangan tersebut.

Kesembilan komoditas impor yang dimaksudkan oleh BPK adalah, gula, beras, sapi, daging sapi, kedelai, dan garam. Temuan BPK tersebut sesuai hasil pemeriksaan yang menilai Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan rapat terbatas, penetapan alokasi impor, penerbitan perizinan impor, pelaporan realisasi impor, serta monitoring dan evaluasi impor untuk komoditas pangan.

Adapun obyek pemeriksaan adalah Kementerian Perdagangan RI (Kemendag). Berikut ini adalah temuan pemeriksaan yang dilaporkan BPK terkait pengelolaan tata niaga impor pangan.

Pertama, izin impor beras 70.195 ton tidak memenuhi dokumen persyaratan. Selain itu, importasi ini juga melampaui batas berlaku dan bernomor ganda.

Kedua, impor beras kukus sebesar 200 ton tidak memiliki rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Ketiga, impor sapi tahun 2016 sebanyak 9.370 ekor dan daging sapi sebanyak 86.567,01 ton serta impor garam sebanyak 3,35 juta ton tidak memenuhi dokumen persyaratan.

Keempat, Kemendag tidak memiliki sistem untuk memantau realisasi impor dan kepatuhan pelaporan oleh importir.

Kelima, alokasi impor untuk komoditas gula kristal putih, beras, sapi dan daging sapi tidak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri.

Keenam, persetujuan impor (PI) gula sebanyak 1,69 juta ton tidak melalui rapat koordinasi.

Ketujuh, PI gula kristal merah kepada PT Adikarya Gemilang sebanyak 108.000 ton tidak didukung data analisis kebutuhan.

Kedelapan, penerbitan PI sapi kepada Perum Bulog tahun 2015 sebanyak 50.000 ekortidak melalui rapat koordinasi.

Terakhir, penerbitan PI daging sapi sebanyak 97.000 ton dan realisasi sebanyak 19.012,91 ton senilai Rp 737,65 miliar tidak sesuai atau tanpa rapat koordinasi dan/atau tanpa rekomendasi Kementan.

BPK menyimpulkan, SPI Kemendag belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. BPK merekomendasikan Kemendag agar mengembangkan portal inatrade, yang diintegrasikan dengan portal milik instansi atau entitas lain yang menyediakan data dokumentasi hasil koordinasi serta data rekomendasi.

Swasembada bawang putih omong kosong

Kementerian Pertanian (Kementan) selalu angkat bicara soal target swasembada bawang putih pada 2021. Kementan optimistis  produksi bawang putih meningkat, seiring dengan adanya ketersediaan lahan. Untuk mencapai target swasembada bawang diperlukan luas tanam sekitar 65 ribu hektare dan 14 ribu hektare untuk pembibitan.

Terkait impor bawang putih, pemerintah telah menekan impor bawang putih yang sebelumnya telah diatur lewat Peraturan Menteri Pertanian 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), impor harus terintegrasi dengan pengembangan komoditas dalam negeri. Aturan juga mewajibkan importir melakukan penanaman bawang putih di dalam negeri. Namun hal itu tidak seperti kenyataan di lapangan. Target swasembada bawang putih hanyalah omong kosong.

Buktinya, tahun ini Kementan merekomendasikan impor 400 ribu ton dari Cina untuk komoditas bawang putih kepada 37 perusahaan. Rekomendasi impor dikeluarkan setelah menimbang kebutuhan bawang putih nasional tahun ini diprediksi lebih besar dibanding kemampuan produksi dalam negeri.

Akibat kebijakan impor tersebut, harga bawang putih tidak hanya melonjak karena dipermainkan oleh kartel, namun pasokan bawang putih juga langka. Upaya stabilisasi harga bawang putih yang digemborkan Mendag tidak lebih hanya tipu-tipu.

Apalagi diketahui dari ke-13 perusahaan pemegang SPI yang mendapat jatah kuota impor sebanyak 125.984 ton bawang putih, hingga 28 Maret 2018 realisasinya juga masih sangat kecil, yakni 19.894 ton atau hanya sekitar 15,8% dari total kuota yang didapat 13 perusahaan tersebut.[]

 

 

 

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here