Membongkar Politik Uang, Urusan Mudah yang Dipersulit

0
183

MEMBONGKAR praktek politik itu sebenarnya seperti berburu di kebun binatang. Sasarannya jelas, ruang tembaknya terbuka lebar. Tapi, anehnya, tak sekali pun buruan didapat. Apalagi buruan kakap.

Kapolri Tito Karnavian mengatakan akan segera membentuk Satgas Anti-Politik Uang dengan melibatkan KPK. Jaksa Agung M. Prasetyo pun merencanakan hal serupa. Korps Adhyaksa ini telah menyiapkan sejumlah jaksa intelijen untuk mengawal praktek politik uang. Nanti mereka akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Kita tak tahu, apakah satgas yang tentunya akan menyerap sekian banyak anggaran negara itu bakal sekadar melepas peluru hampa di kebun binatang tadi.

Karena logikanya, tak sulit meringkus pelaku politik uang. Dibandingkan dengan kesulitan memburu teroris, meringkus penjahat pemilu ini bisa dikatakan sangat mudah.

Lihat saja, sudah banyak yang “bernyanyi” soal permintaan mahar pencalonan dalam pilkada. Yang paling menghebohkan testimoni La Nyalla Mattalitti yang mengaku diminta uang Rp40 miliar  oleh petinggi Partai Gerindra sebagai imbalan pengajuan dirinya menjadi calon gubernur Jawa Timur. Sebelumnya, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan dia “diperas” oknum Partai Golkar sebesar Rp10 miliar untuk menebus tiket pencalonan Gubernur Jawa Barat.

Bukankah “nyanyian” ini bisa jadi indikasi tentang apa yang terjadi? Sebab manalah mungkin ada asap jika tak ada api. Toh mereka bukan orang-orang bodoh yang mau berteriak tanpa ada bukti.

Dalam penegakan  hukum, jika penegak hukum sepenuhnya bersandar pada logika investigasi, nyanyian itu sebenarnya informasi berharga untuk memulai penyelidikan. Apalagi salah satu “korban”-nya adalah Brigjen Pol (Purn) Siswandi Adi yang hendak mengadu nasib di Pilkada Kota Cirebon. Siswandi mengaku batal dicalonkan PKS karena tak bersedia membayar mahar. Sebagai mantan reserse narkoba jagoan, rasanya mustahil Siswandi tidak mempunyai bukti kuat –atau bukan tak mungkin berupa bukti rekaman, karena itu pasti biasa dilakukannya ketika masih berdinas. Kalau Satgas Anti-Politik Uang ini memang serius, penelusuran bisa saja dimulai dari meminta keterangan Siswandi.

Itu dari logika investigasi. Dipahami dari logika umum saja, money politics itu sesuatu yang niscaya.

Sebab berpolitik itu ternyata sangat mahal. Lihat saja, kampanye pilkada beberapa hari lagi. Semua kegiatannya high-cost. Sementara, tujuan belum tentu tercapai. Sehingga berpolitik tidak bisa dipahami dengan logika ekonomi, yang premisnya adalah cost and benefit.

Karena itu, timbul pertanyaan. Bagaimana politisi kita membiayai kegiatan politiknya. Di atas kertas, sumber dana politik yang resmi adalah sumber-sumber kering. Sumber utama pendanaan partai adalah iuran anggota. Tapi, partai politik di Indonesia, jangankan menerima iuran dari anggotanya, anggotanya yang pasti pun kadang tak ada.

Sumber lain adalah dari para politisi itu sendiri. Sandiaga Uno mengungkapkan, di Pilkada Jakarta kemarin dia habis lebih dari Rp100 miliar. Masalahnya tidak semua kandidat sekaya Sandiaga.

Tapi, toh, dana tetap diperoleh. Buktinya, semua kandidat itu sangat kuat kemampuan finansialnya untuk membiayai hajat yang mahal tadi . Kalau tidak dibantu, kiranya mustahil para capres itu sanggup sehebat itu. Seorang calon yang pernah jadi pejabat negara misalnya, bisa dihitung kekayaannya. Kalau dia membiayai dari kantungnya sendiri, pasti dulunya dia korupsi, karena di atas kertas dia pasti tak sekaya itu. Kesimpulannya, ya, pasti duit dari orang lain.

Berdasarkan pasal 74 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye, KPU membatasi setiap parpol hanya bisa menyumbang dana paling banyak Rp750 juta bagi calon kepala daerah yang mereka usung. Jumlah itu tentu jauh panggang dari api. Sebab Data Litbang Kementerian Dalam Negeri atas pendanaan pilkada serentak 2015 menunjukkan, biaya yang dikeluarkan pasangan calon bupati/walikota bisa mencapai Rp30 miliar, dan untuk calon gubernur bisa mencapai Rp100 miliar.

Nah, fakta-fakta yang terbuka ini mestinya asumsi dasar untuk pengusutan politik uang dalam kontes elektoral kita.

Nah, jika logika umum ini dipadu dengan logika investigasi para penegak hukum, ruang tembak sangat leluasa.  Tapi, anehnya, penegak hukum tak mau masuk dari asumsi itu. Mereka memilih jalan melingkar, yang justru menjauhkan dari target buruan. Perkara yang sebetulnya mudah, dibuat menjadi sulit.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here