Membuka Peluang Partai Kecil Lolos PT

0
64
Partai-partai baru dan partai-partai kecil diperkirakan tidak akan lolos parliamentary treshold pada Pemilu 2019

Nusantara.news, Jakarta – Dengan ketentuan parliamentary treshold (PT) 4% menurut beberapa survei, kecil kemungkinan partai-partai baru atau partai kecil bisa menduduki kursi di DPR. Namun dengan diajukannya gugatan uji materi UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) maka peluang itupun menganga lebar.

Adalah Pendiri dan Direktur Rumah Demokrasi Ramdansyah bersama advokat Heriyanto menggugat sejumlah pasal dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), belum lama ini.

Salah satu pasal yang digugat yakni Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu yang menutup ruang bagi partai yang tidak memenuhi  PT atau ambang batas parlemen untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK. Padahal, sejumlah hasil survei sudah memprediksi sejumlah partai peserta Pemilu 2019 tidak dapat memenuhi ambang batas 4%.

Hal ini disebabkan Pasal 473 ayat (2) UU No.7/2017 tentang Pemilu tidak membuka ruang perselisihan hasil berupa perselisihan ambang batas dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih. Dengan demikian PHPU 2019 di MK tidak akan menyertakan partai-partai politik yang tidak memenuhi ambang batas 4% setelah penetapan hasil rekapitulasi KPU RI pada bulan Mei 2019 mendatang.

Meskipun, misalkan satu partai mendapat 3,8% atau 3,9% padahal parpolnya dicurangi, tetap tidak bisa gugat karena tidak punya legal standing.

Pasal lain yang diuji Ramdansyah dan Heriyanto adalah Pasal 474 Ayat (1) UU Pemilu terkait pengajuan gugatan PHPU yang hanya dapat dilakukan oleh partai politik peserta pemilu, dalam hal ini ketua umum dan sekjen partai. Pasal tersebut berpotensi merusak tatanan demokrasi di internal partai karena tidak memberikan peluang calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota mengajukan langsung tanpa harus meminta tandatangan ketua umum dan sekretaris jenderal.

Padahal, pengalaman pemilu-pemilu legislatif sebelumnya, banyak caleg memperselisihkan perolehan suara caleg lainnya dalam partai yang sama.

Pasal-pasal lain yang diujimaterikan, terkait dengan salah rujukan pasal seperti Pasal 523 dan Pasal 488, pasal yang memiliki substantasi yang sama Pasal 521 dengan Pasal 523 dan Pasal 533 dengan Pasal 516 serta Pasal 284 yang tidak mengatur politik uang untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Ramdansyah menilai pasal-pasal bermasalah tersebut bertentangan dengan sejumlah Pasal dalam UUD 1945 seperti Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

"Kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi terkait sejumlah pasal tersebut adalah konstitusional bersyarat dan pencabutan pasal-pasal terkait karena bertentangan dengan UUD 1945," katanya.

Dalam pasal 414 UU Pemilu, ditentukan bahwa ambang batas parlemen atau PT adalah 4% dari total suara sah nasional. Artinya parpol yang tidak memperoleh minimal 4% suara dalam Pemilu 2019 tidak berhak memiliki kursi di parlemen.

Sekjen Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta berpendapat, ketentuan tersebut akan mempengaruhi porsi partai besar dan partai baru di parlemen pada 2019.

Secara umum, hal ini akan mengurangi peluang parpol kecil untuk lolos ambang batas parlemen. Bahkan kemungkinan parpol yang lolos ke parlemen bisa turun menjadi 8 sampai 9 partai saja, dibanding parpol yang memenuhi PT dalam pemilu 2014 sebanyak 10 parpol.

Sedikitnya ada empat dampak utama dari penerapan ketentuan ini. Pertama, kader Parpol yang tidak lolos karena tak memenuhi ambang batas pada tahun 2014 potensial akan berusaha loncat ke partai besar, yang diperkirakan akan tetap memiliki suara di atas ambang batas.

Kedua, parpol besar memiliki peluang untuk menyeleksi kader yang loncat partai tadi sehingga mendapatkan kader-kader yang dalam Pemilu 2014 memperoleh suara banyak di dapilnya, tetapi tak bisa duduk di kursi parlemen karena Parpolnya tak memenuhi mabang batas tadi.

Ketiga, pengunaan metode penghitungan suara Sante Lague juga cenderung menguntungkan partai-partai besar. Dari simulasi yang dilakukan KIPP, dapat disimpulkan akan memberikan insentif kepada parpol besar, dengan tambahan kursi di perleman, dibandingkan dengan penggunaan metode bilangan pembagi seperti dalam Pemilu 2014, maka hal ini juga akan membuat kandidat anggota DPR maupun DPRD cenderung memilih partai besar.

Keempat, diperkirakan hanya tujuh sampai sembilan parpol yang memperoleh suara di Parlemen.

Diduga, pembuat undang-undang telah dengan sengaja memilih untuk memperkecil potensi jumlah parpol di parlemen dalam Pemilu 2019. Dengan kata lain akan menggiring parpol-parpol menjadi lebih mengerucut pada parpol yang moderat, dan potensial menghilangkan parpol dengan ideologi alternatif, baik yang berafilisasi pada sosialisme maupun kekhasan ideologi tertentu lainnya.

Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA per Desember 2018 menunjukkan, ada enam partai peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas parlemen atau PT sebesar 4%. Sementara posisi lima partai lainnya masih belum aman untuk lolos ke DPR periode 2019-2024.

Enam parpol yang terancam tak lolos ke DPR, yakni Hanura (0,6%), PBB (0,2%), Garuda (0,2%), PSI (0,1%), Partai Berkarya (0,1%), PKPI (0,1%).

Meski ditambah dengan angka margin of error Survei ini sebesar 2,9%, keenam partai tersebut tetap tidak memenuhi ambang batas untuk lolos ke DPR sebesar 4%. Peneliti LSI Ardian Sopa mengatakan, posisi PSI, Berkarya dan Garuda sebagai parpol baru membuat mereka sulit untuk bersaing dengan partai lama.

Sementara Hanura, PBB dan PKPI, meski merupakan partai lama, namun sulit meningkatkan elektabilitas karena tidak mempunyai gagasan besar yang ditawarkan ke publik.

Ketiga partai ini adalah partai lama, namun tak ada gagasan atau terobosan kampanye yang terdengar masif di publik selama 5 bulan terakhir.

Sementara itu, lima partai lain yang belum sepenuhnya aman untuk lolos ke Senayan, yakni: PKS (3,3%), PPP (3%), Nasdem (2,8%), PAN (1,8%) dan Perindo (1,9%).[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here