Hari Lahir Pancasila 1 Juni (1)

Membumikan Kembali Pancasila yang Tercerabut

0
125
Soekarno saat menyampaikan pidato rumusan Pancasila di sidang BPUKI, 1 Juni 1945. (Foto: Koleksi Rusdi Husein)

Nusantara.news, Jakarta – Pohon sukun itu, yang berdiri kokoh di atas bukit, menghadap ke laut. Di situlah, pada tahun 1934 hingga 1938, Soekarno banyak merenung. Beberapa saksi sejarah menuturkan, salah satu hasil perenungan Bung Karno di bawah pohon sukun itu adalah Pancasila (Historia, 30 Mei 2012).

Pohon sukun itu kemudian diberi nama “pohon Pancasila”. Lalu, lapangan—dulunya bukit—tempat sukun itu berdiri diberi nama “Lapangan Pancasila”. Di Ende, sebuah kota indah di Pulau Flores, Soekarno menjahit ide-ide besarnya mengenai Indonesia masa depan, termasuk ideologi Pancasila.

Tentu saja Soekarno tak sendirian. Sebab, gagasan embrio Pancasila pernah juga disampaikan para pendiri bangsa lainnya, utamanya dari Soepomo dan Mohammad Yamin, pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei – 1 Juni 1945. Sidang yang salah satunya membahas dasar negara itu merekam pergumulan pikiran dan dialektika yang melibatkan partisipasi berbagai unsur dan golongan: kaum nasionalis murni, nasionalis agama, sosialis, aristokrat Jawa, hingga ideolog Barat.

Pertarungan gagasan mereka, jika kita baca di risalah sidang tersebut, sungguh sangat mengagumkan: bernas, berbobot, penuh kedalaman ilmu dan referensi, juga sama-sama kuat. Namun, perdebatan panjang di sidang BPUPKI hingga terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau tim 9 itu akhirnya menemukan titik temu: Pancasila sebagai jalan tengah.

Bung Karno pada pidatonya tanggal 1 Juni (yang kemudian dijadikan Hari Lahir Pancasila) menyebut Pancasila dengan istilah philosophische gronslag (dasar filsafat) dan weltanschauung (pandangan hidup). Filsafat berkonotasi sebagai pemikiran saintifik dan rasional dengan klaim validitas universalnya. Pandangan hidup berkonotasi sebagai pandangan yang relatif lebih personal, eksistensial, dan historis. Untuk menjadi pandangan hidup, pemikiran filsafat harus dijadikan sikap dan pendirian hidup orang/komunitas. Untuk jadi filsafat, pandangan hidup itu perlu diteoretisasikan dan disistematisasikan.

Namun dalam perjalanannya, Pancasila yang menjadi dasar negara, ideologi kebangsaan, penyangga persatuan dan kekayaan bangsa, serta sumber dari segala sumber hukum, selalu mengalami ujian dan benturan dengan kelompok-kelompok dan nilai-nilai yang tak sejalan dengan Pancasila. Ditambah tafsir-tafsir monopolistik dari peguasa yang terkadang membuat Pancasila tak teraktualisasi dengan baik, bahkan justru berjarak dengan warga negara.

Di era reformasi, hadirnya arus kebebasan memang menandai Indonesia beralih dari masa otoritarianisme ke demokratisasi, namun di sisi lain menjadi lonceng mati suri terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Euforia reformasi tahun 1998 menyebabkan pengamalan dan penghayatan terhadap Pancasila terlupakan.

Benar apa kata mantan Presiden BJ Habibie pada saat pidato di Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2011 lalu, bahwa sejak kita memasuki era reformasi 1998, Pancasila seperti tercerabut. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama: Di manakah Pancasila kini berada?

Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik.

Tafsir dan Upaya Membumikan Pancasila: dari Soekarno hingga Jokowi

Pada masa Orde Lama, Soekano melakukan penafsiran Pancasila melalui penerapan Manipol/USDEK (Manifesto politik/Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) sebagai haluan negara. Era Soekarno, Pancasila berhasil menjadi penanda bagi tumbuhnya identitas keindonesiaan sekaligus pembangun karakter bangsa (nation character building) bagi sebuah negara yang baru merdeka. Sayangnya, penafsiran itu cenderung berpusat pada Sukarno. Aroma otoritarianisme tercium begitu pekat pada masa-masa ini.

Di masa Soeharto, Pancasila ditafsiran sebagai ideologi yang menguntungkan satu golongan saja yaitu kekuasaan pemerintah. Dengan kata lain, Pancasila dikeramatkan sebagai landasan stabilitas nasional dan menjadi ideologi tertutup untuk menggebuk lawan politik penguasa.

Meskipun demikian, di era Soeharto, pengejawantahan nilai-nilai pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan termasuk paling lengkap dan sistematis. Selain kita kenal BP7 dan program P4, orde baru juga merumuskan apa yang disebut Demokrasi Pancasila dan asas tunggal (di bidang politik), dan Sistem Ekonomi Pancasila (di bidang ekonomi).

Terkait Ekonomi Pancasila misalnya, konsep yang kala itu dirumuskan oleh Prof. Dr. Mubyarto (ekonom Orde Baru dari UGM), meletakkan Pancasila sebagai penengah bandul ekonomi supaya tidak terlampau liberal-kapilistik ataupun komunis-sosialistik.

Presiden Soeharto pernah Membangun Wisma Atlet megah bernama Gedung Garuda Tiara Indonesia (GGTI) di Cileungsi yang kini tinggal kenangan. GGTI didirikan jelang SEA Games 1997. Setidaknya bangunan itu bisa bertahan hingga 2013. Sebab, pada tahun 2014 bangunan tersebut dirobohkan Pemerintah Kabupaten Bogor karena tidak diperpanjang izin Hak Guna Bangunan (HGB).

Di era reformasi, Pancasila cenderung lebih difungsikan sebagai retorika dengan implementasi nilai-nilainya yang kurang efektif dan sering kali tidak sesuai dengan konteks zaman. Pancasila tak hanya gagal dalam kehidupan sehari-hari tapi juga gagal dilembagakan. Pelembagaan politik, ekonomi, dan sebagainya, juga produk regulasi dan kebijakan yang disusun elite negara terkadang luput dari nilai-nilai Pancasila.

Kini, di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), tantangan pembumian Pancasila makin terasa pelik di tengah arus globalisasi yang makin luas pengaruhnya dan dalam penetrasinya, serta di antara ruang-ruang publik yang dipenuhi kelompok radikal, intoleran, dan berbagai upaya menggerus bahkan menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Sebab itu, lahirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang semula bernama Unit Kerja Presiden Pemantapan Idiologi Pancasila (UKP PIP) pada 2017, adalah bagian dari ikhtiar pemangku kuasa untuk membumikan kembali nilai-nilai Pancasila yang patut diapresiasi.

Hanya saja, momentum pembentukan BPIP tampaknya lebih didasari oleh kepentingan politis ketimbang kebutuhan substantif. Lepas tujuan positif yang diembannya, sebagian publik juga telanjur meyakini bahwa salah satu yang mendasari lembaga ini dibentuk adalah karena maraknya aksi kelompok yang dianggap intoleran dan radikal, yang terutama memakai isu agama dan SARA untuk menarik dan membangkitkan emosi massa. Kelompok ini juga kerap mengeritik dan berlawanan dengan pemerintah.

Jika alasan ini yang lebih mengental, maka aspek rasionalitas dan kematangan dalam pembentukan BPIP akan tergerus oleh sikap reaksioner dan nafsu “menindak” semata. Dengan begitu, pembuamian Pancasila bisa kehilangan arah dan ujung-ujungnya terjerumus kembali pada tafsir penguasa yang mengarahkan Pancasila sebagai alat gebuk dan indoktrinasi belaka.

Kekhawatiran serupa secara tersirat juga muncul dari pernyataan Prof Dr Mochtar Pabottinggi. Profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini menilai penguatan ideologi Pancasila melalui BPIP ini tidak bisa lagi menggunakan pendekatan doktrinasi gagasan seperti di masa orde baru. Menurutnya yang lebih penting sekarang ini adalah contoh konkret dari para pejabat negara dalam wujud perilaku, kebijakan, dan produk perundangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

“BPIP sama saja dengan mengulangi orde baru. Itu kosong melompong, hampa, nggak ada gunanya itu. Terpenting adalah wujudkan Pancasila dalam undang-undang, dalam kebijaksanaan, dalam perda. Jangan anak muda dicekoki lagi dengan model-model P4 itu,” tambahnya.[]

Tulisan berikutnya: Bagaimana Membumikan Pancasila di Era Kekinian?

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here